Liputan6.com, Jakarta Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksamana Muda (Laksda) Julius Widjojono mengatakan pihaknya telah banyak menggagalkan banyak penyelundupan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
Sehingga, ia meminta agar Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menyerahkan data jika benar-benar ada dari anggota TNI yang terlibat dalam kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Advertisement
"Bukankah TNI berhasil menggagalkan banyak penyelundupan TKI. Jika ada informasi lain sebaiknya langsung bersurat ke Panglima TNI, nama oknum dan lokasi di mana," kata Julius dalam keterangannya, Rabu (5/7/2023).
Ia menegaskan, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono sangat konsisten terhadap reward (penghargaan) serta punishment (hukuman) terhadap prajuritnya.
"Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono sangat konsisten terhadap reward dan punishment terhadap segenap prajuritnya," ujar Julius.
"Reward akan diberikan kepada prajurit yang berprestasi dan punishment bagi prajurit yang secara sah terbukti melakukan tindakan pelanggaran hukum," sambungnya.
BP2MI Sebut TPPO Sulit Diberantas karena Dibekingi Oknum TNI dan Polri
Sebelumnya, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menyebut, sindikat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) selama ini tidak tersentuh hukum karena dibekingi oknum kekuasaan.
Benny menyebut, oknum itu mulai dari TNI, Polri, kementerian/lembaga, Pemda hingga BP2MI sendiri.
"Terkait keterlibatan pihak-pihak dari kementerian/lembaga sudah dari tiga tahun lalu saya katakan bahwa kenapa mereka menjadi kelompok yang untouchable di negeri ini karena selalu di-backing oleh oknum-oknum yang memiliki atribut-atribut kekuasaan," kata Benny di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (4/7/2023).
"Ini era keterbukaan, saya katakan ada oknum Polri terlibat, oknum TNI terlibat, oknum kementerian/lembaga terlibat, pemda terlibat, dan oknum di BP2MI, saya ingin fair mengatakan ini," sambungnya.
Benny mengatakan, bisnis perdagangan orang sudah terjadi selama bertahun-tahun. Menurut dia, perputaran uangnya mencapai ratusan miliar rupiah.
"Penjelasan sudah disampaikan PPATK sebelumnya, sudah dijelaskan ratusan miliar perputaran uang yang diduga berasal dari sindikat penempatan ilegal. Itu belum jika ditarik mundur ke belakang, misal 5 atau 10 tahun yang lalu. Ini yang sering saya katakan, ini bisnis kotor yang perputaran uangnya sangat besar," jelas Benny.
Terbaru, Benny menyampaikan ada satu oknum di BP2MI yang terlibat dalam bisnis TPPO ini. Oknum itu menerima aliran dana terkait penempatan ilegal pekerja migran Indonesia (PMI).
"Kita baru menerima data dari berbagai data yang dikirim rekan-rekan PPATK, diduga kuat satu orang BP2MI tentu masih kita rahasiakan namanya terlibat menerima aliran dana dari sindikat penempatan ilegal," kata Benny.
Satgas TPPO Tetapkan 698 Tersangka Selama 5 Juni-3 Juli 2023
Satgas TPPO Polri menetapkan 698 orang sebagai tersangka terkait kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang. Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan ratusan tersangka itu berdasar data dari 5 Juni hingga 3 Juli 2023.
"Berdasarkan data satgas TPPO, data dari tanggal 5 Juni hingga 3 Juli kemarin, Satgas TPPO Polri, Satgas TPPO Polda dan jajaran yang mengolah berbagai informasi dari berbagai sumber terutama dari BP2MI," kata Mahfud Md saat jumpa pers di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (4/7/2023).
"Sampai hari ini telah melakukan penersangkaan terhadap 698 tersangka, jadi dalam 1 bulan ini sudah dijadikan tersangka 689 orang dari berbagai daerah di Indonesia," lanjut dia.
Menurut dia, Satgas TPPO juga telah menyelamatkan 1.943 korban. Hasil itu berdasarkan kerja Satgas selama satu bulan terakhir. Dia menilai jumlah korban yang diselamatkan dalam 1 bulan, merupakan rekor baru untuk Polri.
"Mungkin masih banyak yang belum bisa diselamatkan, tapi ini tidak pernah terjadi sebelumnya, 1 bulan menyelamatkan sekian," lanjut dia soal pengungkapan kasus perdagangan orang tersebut.
Reporter: Nur Habibie
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
