Liputan6.com, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal (Purn) Moeldoko menegaskan dirinya tidak ada kepentingan apapun dengan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun ataupun dengan pimpinan Ponpes, Panji Gumilang.
Moeldoko tegas menolak jika dirinya disebut jadi beking Al Zaytun dan Panji Gumilang.
Advertisement
“Saya tidak punya kepentingan apa pun dengan Panji Gumilang. Tidak ada kepentingan politik, tidak ada kepentingan ekonomi, tidak ada,” tegas Moeldoko, Rabu, 6 Juli 2023, dikutip dari Antara.
Dia menjelaskan, tudingan-tudingan tidak berdasar yang ditujukan kepada dirinya kemungkinan tidak hanya untuk menjatuhkan dirinya, tetapi juga untuk kepentingan di luar dirinya.
“Biasa itu ada orang goreng (isu), tujuannya men-downgrade saya. Saya cukup tahu petanya seperti apa. Tetapi yang perlu kita pahami, masyarakat Indonesia perlu paham, kenapa Al Zaytun selalu muncul setiap (menjelang) pemilu. Ini kan aneh, pasti ada sesuatu yang memainkan untuk apa, bisa saja untuk kepentingan elektabilitas, dan seterusnya,” kata Moeldoko.
Dia mengakui pernah ke Al Zaytun dan berkomunikasi dengan pengurus Pondok Pesantren di Indramayu, Jawa Barat, itu. Moeldoko saat itu menjabat sebagai Panglima Daerah Militer (Pangdam) III/Siliwangi.
“Waktu (menjabat sebagai) Pangdam, saya pernah ke sana. Apa kepentingan saya? Saya sebagai Pangdam, Panglima Daerah Militer memastikan bahwa di daerah itu terbangun kondisi yang baik. Waktu itu sempat dengar-dengar ada sumber-sumber NII (Negara Islam Indonesia) di sana, dan (saat itu) sulit bisa masuk ke dalam,” kata Kepala Staf Kepresidenan RI.
Dia melanjutkan saat itu dia memerintahkan jajarannya, komandan resor militer (danrem) untuk mengecek langsung ke Ponpes Al Zaytun.
“Saya sampaikan kepada Danrem kalau kamu tidak bisa membuka pintu Al Zaytun kamu saya pecat. Akhirnya, bisa berkomunikasi ke dalam. Akhirnya bisa masuk ke dalam. Misi saya, bagaimana persoalan kebangsaan bisa menjadi konsumsi di situ, tidak ada yang lain,” kata Moeldoko.
Dia pun berkelakar orang-orang yang menuding dirinya melindungi Al Zaytun kemungkinan punya persoalan.
“Kalau saya dituduh jadi backing itu datanya dari mana? Orang-orang yang ngomong mungkin salah minum obat,” kata dia.
Dalam kesempatan yang sama, dia menilai isu-isu sensitif yang dapat menyulut reaksi dari publik pada prinsipnya perlu dapat dimitigasi dan dikelola agar tidak menjadi isu yang liar.
Al Zaytun Kembali Didemo Massa
Ponpes Al-Zaytun kembali jadi sasaran demonstrasi warga. Kali ini datang dari Aliansi Santri dan Rakyat Indonesia (ASRI), Kamis (6/7/2023).
Aksi kali ini menjadi aksi yang ketiga kalinya menuntut penyelesaian dugaan penistaan agama di lingkungan ponpes Al-Zaytun. Namun, pantauan di lapangan massa pendukung Al-Zaytun tidak terlihat di depan pintu masuk.
AKBP Fahri Siregar mengatakan, pihaknya mengerahkan 600 personel untuk melakukan pengamanan unjuk rasa.
Fahri meminta semua elemen masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa untuk tetap tertib, dan jangan sampai ada hal yang tidak diinginkan.
Untuk itu lanjut Fahri, pihaknya sudah melakukan pemetaan di mana maksa aksi bisa melakukan orasi, karena tidak mungkin dibiarkan saja langsung berhadapan dengan penghuni Ponpes Al-Zaytun.
Ia menjelaskan dari pengalaman beberapa kali aksi unjuk rasa, maka petugas sudah menentukan jarak yang diperbolehkan untuk mereka berorasi, dan itu dipastikan sudah sesuai operasional prosedur (SOP).
"Kami sudah menentukan masa aksi tempatnya di mana, dan titik yang diperbolehkan juga masih sama seperti aksi sebelumnya," ujarnya.
Fahri mengatakan pada Kamis (6/7/2023) massa yang tergabung dalam Aliansi Santri dan Rakyat Indonesia (ASRI) sesuai surat pemberitahuan berjumlah sekitar 1.000 orang
Advertisement
PPATK Blokir 256 Rekening Panji Gumilang
Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah melakukan pemblokiran terhadap rekening milik Panji Gumilang. Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD menyebut ada 256 rekening milik Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun.
"Iya (memblokir seluruh rekening terkait Ponpes Al-Zaytun). Dalam rangka proses analisis," kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Kamis (6/7).
Ia menegaskan, saat ini pihaknya masih melakukan proses pemeriksaan terhadap rekening yang telah diblokir tersebut. Ivan hanya memastikan, transaksi rekening tersebut berjumlah banyak atau besar.
"Masih kami proses semua ya. Berkembang terus. (Nominal transaksi) Massif dan besar sekali," ujarnya.
