Nama Gedung DPR RI Berubah di Google Maps, Sekjen PAN: Tidak Perlu Marah

Warganet membahas nama Gedung DPR dan MPR atau Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang berada di Senayan Jakarta, berubah namanya di aplikasi Google Maps.

oleh Elza Hayarana Sahira diperbarui 06 Jul 2023, 22:00 WIB
Petugas membersihkan area depan Gedung MPR/DPR/DPD yang meliputi Kolam, Halaman, Lobi gedung Nusantara Jakarta, Rabu (29/7/2020). Menjelang bulan Agustus yang juga Perayaan Kemerdekaan RI, Parlemen bersolek menyambut sidang Tahunan yang diselenggarakan 14 Agustus 2020. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta Warganet membahas nama Gedung DPR dan MPR atau Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang berada di Senayan Jakarta, berubah namanya di aplikasi Google Maps.

Terkait hal tersebut, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI sekaligus Sekretaris Jenderal (Sekjen) PAN Eddy Soeparno mengatakan, parlemen akan terus meningkatkan efisiensi. Tak bisa dipungkiri jika menurut hasil survei kepercayaan umum terhadap DPR RI memanglah sangat anjlok.

"Perihal nama gedung DPR di Google Maps diubah dengan kata yang berkonotasi negatif, saya memilih untuk terus memperbaiki kinerja agar kepercayaan rakyat terhadap DPR perlahan meningkat," kata dia dalam cuitan pada akun media sosial Twitter, Kamis (6/7/2023).

Eddy mengakuingin meningkatkan kinerjanya sebagai anggota DPR RI. Menurut dia, ini akan mengembalikan kepercayaan publik yang sudah lama rusak, sehingga tidak ada yang merasa perlu menanggapi dengan emosi.

"Tidak perlu marah, mari fokus berbenah," kata dia.

Di sisi lain, beberapa anggota DPR lainnya seperti Mardani Ali Sera dan Arsul Sani, juga menanggapi sindiran itu dengan cuek.

Mardani merasa sindiran itu harus lucu dan perlu ditunjukkan bahwa efektivitas DPR sudah baik. "Nikmati saja dan buktikan dengan penampilanmu, terus tebarkankasih sayang kepada masyarakat," kata dia.

 


Terus Memperjuangkan

Anggota Komisi II DPR RI ini mengatakan akan terus memperjuangkan legislasi kemanusiaan. Selain itu, ia juga mendukung anggaran untuk memperkuat sumber daya manusia.

Sementara itu, Arsul Sani menanggapinya dengan menyatakan sindiran sebagai bentuk ekspresi ketidakpuasan publik terhadap anggota DPR.

Menurut dia, kritik terhadap rakyat tidak jarang terjadi di negara demokrasi.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya