Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Polri Tahun 2023 secara virtual. Dia menyinggung terkait anggaran Polri.
"Saya hadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Polri Tahun 2023. Sebuah kegiatan untuk menelaah prioritas belanja Polri sehingga alokasi yang diberikan betul-betul bermanfaat untuk menjalankan tugas, kini dan nanti," tulis Sri Mulyani dikutip dari akun instagram pribadinya @smindrawati, Jumat (7/7/2023).
Advertisement
Sebagai informasi, pagu indikatif Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di tahun 2024 sebesar Rp 99,26 triliun dengan anggaran terbesar ketiga di antara Kementerian dan Lembaga.
Menurutnya, sebagai institusi dengan anggaran terbesar ketiga di antara Kementerian/Lembaga, Menkeu menegaskan dalam penggunaannya harus terus dilakukan kalibrasi yang bagus, juga terus tingkatkan kualitas SDM Kepolisian, karena alat yang canggih tidak akan bisa menggantikan kualitas SDMnya.
Di sisi lain, Menkeu mengakui Polri sendiri memiliki tugas yang luar biasa penting, yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat.
Pada 2024, rencana kerja Polri adalah untuk menjaga Kamtibnas dan mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
"Kami di Kemenkeu akan terus bekerja sama dengan Kepolisian untuk mewujudkannya. Saya harap kolaborasi pengabdian ini dapat menjadi energi positif bagi kemajuan Indonesia..!," ujar Sri Mulyani.
Sri Mulyani mengakui bahwa tantangan untuk terus membangun, menjaga, dan memajukan Indonesia bukanlah sebuah tantangan yang ringan. Tidak ada satu institusi pun yang mampu bekerja sendirian menanganinya.
"Kerja sama, kolaborasi, dan sinergi menjadi sebuah keharusan. Begitu juga antara @kemenkeuri dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri)," pungkasnya.
Rincian Belanja Pemerintah Rp 2.632 Triliun di 2024, Terbesar untuk Pendidikan
Sebelumnya, Kementerian Keuangan telah menganggarkan alokasi belanja dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 sebesar Rp2.400,7 triliun – Rp2.631,2 triliun. Dari total anggaran belanja pemerintah, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengalokasikan sebagian anggaran sebagai anggaran prioritas dalam rangka mendukung transformasi ekonomi RI.
Pertama, anggaran untuk pendidikan dialokasikan sebesar Rp643 triliun sampai 695,3 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk peningkatan akses dan kualitas pendidikan dalam program PIP, KIP Kuliah, BOS, BOPP, PAUD, Sertifikasi dan Beasiswa LPDP.
Anggaran tersebut juga digunakan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan terutama di daerah 3T dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. Termasuk untuk penguatan lin and match dengan pasar kerja dalam bentuk pendidikan vokasi dan sertifikasi.
“Untuk mendukung program prioritas nasional pendidikan dialokasikan Rp643 triliun sampai Rp695,3 triliun,” kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI di Komplek Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (5/6).
Perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp503,7 triliun - Rp546,9 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk penghapusan kemiskinan ekstrem dalam program PKH, Kartu Sembako dan BLT Desa.
Dana tersebut juga akan digunakan untuk penguatan perlindungan sosial sepanjang hayat dalam mengantisipasi aging population melalui integrasi program.
Advertisement
Anggaran Prioritas
Kemudian untuk penguatan graduasi dari kemiskinan pada program sentra kreasi atensi sebagai wadah kegiatan kewirausahaan. Mendorong perlindungan sosial adaptif melalui protokol perlindungan sosial di masa krisis bencana.
“Angka sebelum 2024 di Rp 470 triliunan, jadi ini ada kenaikan untuk perlinsos untuk menangani kemiskinan ekstrim,” kata Sri Mulyani.
Usulan anggaran prioritas lainnya yakni infrastruktur sebesar Rp396,9 triliun - Rp477,5 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk membangun infrastruktur pendukung transformasi ekonomi seperti ICT, energi, pangan dan konektivitas.
Selain itu, anggaran untuk infrastruktur akan digunakan juga untuk mendukung percepatan penyelesaian pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara secara bertahap dan berkelanjutan. Khususnya untuk pembangunan infrastruktur konektivitas.
