Liputan6.com, Jakarta - Dua warga menggugat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka menilai aturan terkait bunga bank dalam KUHPerdata bertentangan dengan konstitusi, sekaligus praktik riba yang diharamkan agama.
Gugatan tersebut dilayangkan oleh warga Kota Bekasi, Edwin Dwiyana bersama warga Kabupaten Bogor, Utari Sulistyowati. Sidang pengujian materiil KUHPerdata digelar MK pada Selasa (4/7/2023) lalu.
Advertisement
Kedua penggugat melalui kuasa hukumnya, Irawan Santoso merasa hak konstitusional untuk memeluk dan melaksanakan agamanya masing-masing dirugikan dengan keberlakuan Pasal 1765, Pasal 1766, Pasal 1767, dan Pasal 1768 KUHPerdata.
Pasalnya, para pemohon harus menyepakati adanya perjanjian utang piutang yang dikenakan bunga atas peminjaman tersebut.
"Padahal, para pemohon beragama Islam sehingga harus menjalankan ibadah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, yang mana ketentuan dalam Islam bahwa mengambil bunga dalam utang piutang adalah hukumnya haram karena mengandung riba," tulis siaran pers MK, dikutip Jumat (7/7/2023).
Produk Hukum Hindia Belanda
Menurut para pemohon, KUHPerdata yang berlaku di Indonesia murni peninggalan produk hukum Hindia Belanda yang belum pernah sekalipun mengalami amandemen. Banyak unsur dalam KUHPerdata juga dinilai tidak sesuai dengan adat ketimuran maupun kehidupan keagamaan di wilayah Indonesia yang berlandaskan Pancasila.
"Dengan demikian, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim MK menyatakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1765, Pasal 1766, Pasal 1767, dan Pasal 1768 KUHPerdata bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945," kecam Irawan.
Selain itu, sambung Irwan, frasa bunga dalam Pasal 1765, Pasal 1766, Pasal 1767, dan Pasal 1768 murni peninggalan Hindia Belanda yang diambil dari Code Napoleon. Sehingga diklaim sangat tidak bersesuaian dengan semangat ekonomi Pancasila yang berlaku di Indonesia, dimana mengutamakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Tidak Menjamin Kemerdekaan
Klausul bunga dalam pasal yang menjadi objek permohonan ini, selain membuat tidak terjaminnya kemerdekaan para pemohon dalam kebebasan menjalankan agama Islam, juga sangat tidak berkeadilan. Sebab, itu berdampak bahwa pihak kreditur akan berada dalam posisi lemah (imperior) dan debitur dalam posisi superior.
"Mengingat dosa riba yang mengenai pihak berutang, yang mengutangkan, dan yang mencatatkan akan dianggap sebagai pelaku riba, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Konstitusi membatalkan objek permohonan a quo sehingga tidak tergolong dalam kelompok yang mensahkan berlakunya riba bagi umat Islam di Indonesia," tegas Irawan.
Berikut isi pasal-pasal soal bunga bank dalam KUHPerdata yang digugat dan dinilai riba:
- Pasal 1765: Bahwa adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas pinjaman uang atau barang lain yang habis karena pemakaian.
- Pasal 1766: Barang siapa yang sudah menerima suatu pinjaman dan telah membayar bunga yang tidak diperjanjikan dahulu, tidak dapat meminta kembali bunga itu dan juga tidak dapat mengurangkan dari pinjaman pokok, kecuali jika bunga yang telah dibayar itu melampaui jumlah bunga yang ditetapkan dalam undang-undang.
Advertisement
Pasal Lainnya
- Pasal 1767: Ada bunga menurut undang-undang dan ada yang ditetapkan di dalam perjanjian. Bunga menurut undang-undang ditetapkan di dalam undang-undang, bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang oleh undang-undang.
- Pasal 1768: Jika orang yang meminjamkan telah memperjanjikan bunga dengan tidak menentukan berapa besarnya, maka si penerima pinjaman diwajibkan membayar bunga menurut undang-undang.
