Liputan6.com, Jakarta - PT Citra Kotabaru Nusantara (Ciputra Group) akan membangun kawasan terpadu di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara. Kawasan terpadu tersebut terdiri dari perumahan, hotel, lapangan golf, MICE (meeting, incentive, conference dan exhibition) dan botanical garden.
Pembangunan ini ditandai lewat penandatanganan kesepakatan kerjasama antara Ciputra Group dengan PT Bina Karya (Persero), terkait Pengembangan Kawasan Terpadu pada Kamis, 6 Juli 2023.
Advertisement
"Penandatanganan kesepakatan kerja sama ini merupakan milestone yang sangat berarti bagi kami. Karena akhirnya kami bisa menindaklanjuti konsep pengembangan yang sudah lama kami siapkan untuk diimplementasikan di IKN," ujar Managing Director Ciputra Group Budiarsa Sastrawinata dalam keterangan tertulis, Jumat (7/7/2023).
Sebelumnya, Ciputra Group sudah menyatakan kesiapan dan komitmennya untuk melakukan investasi di IKN Nusantara sebagai bagian dari peran swasta dalam pembangunan IKN. Itu disuarakan pada acara Pre-Market Sounding Project IKN tahun lalu.
"Ciputra Group selalu berhasil membangun sesuatu yang membuat orang amazed. Semoga dengan adanya kerja sama ini, hal yang sama akan dirasakan orang lain saat mengunjungi IKN nanti," ujar Direktur Utama PT Bina Karya (Persero), Boyke P Soebroto.
Pembangunan kawasan terpadu oleh Ciputra Group ini diharapkan dapat dimulai secepatnya setelah groundbreaking selesai dilakukan.
"Semoga investasi ini berjalan dengan baik dan menghasilkan sesuatu yang luar biasa bagi IKN," pungkas Boyke.
Bos Lippo Group Komitmen Bangun Sekolah dan Rumah Sakit di IKN Nusantara
Pemerintah mengajak sektor swasta untuk ikut membangun Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Ajakan ini mendapat sambutan positif dari Pelaku usaha nasional.
Proyek strategis ini dinilai sebagai cerminan langkah maju Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mempersiapkan modal masa depan bangsa dalam mewujudkan keadilan sosial, pemerataan ekonomi, dan pembangunan berwawasan lingkungan.
Direktur Eksekutif Lippo Group John Riady mengatakan, pembangunan IKN berorientasi kepentingan jangka panjang. Ia pastikan Lippo Group akan berkontribusi dalam pembangunan IKN.
"Memang, ada banyak suara skeptis, tapi Lippo telah berkomitmen untuk berperan aktif dalam program jangka panjang ini,” kata John Riady melalui keterangan tertulis di Jakarta, Senin (3/7/2023).
Ia mengatakan, total anggaran untuk pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke IKN adalah sebesar Rp 466 triliun, yang akan dipenuhi melalui APBN sebesar Rp 89,4 triliun, Rp 253,4 triliun dari kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), dan swasta sebesar Rp123,2 triliun.
Sebagai salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia, Lippo Group siap membangun infrastruktur pendidikan dan kesehatan di IKN.
Alumnus Ilmu Politik dan Ekonomi, pada Georgetown University, Amerika Serikat (AS) menyatakan bahwa keputusan itu ditempuh Lippo Group menyusul konsistensi pemerintahan Presiden Jokowi dalam pengambilan keputusan, khususnya terkait momentum untuk mengeksekusi pembangunan IKN.
Advertisement
Realisasi Anggaran
Dikatakan, mega proyek pembangunan IKN membutuhkan anggaran besar, namun kinerja perekonomian nasional sangat baik. John mengungkapkan bahwa pada 2022, produk domestik bruto (PDB) per kapita secara nasional tumbuh sebesar USD 4.783, inflasi per Mei 2023 terjaga di angka 4%, dan rasio utang luar negeri terhadap PDB juga stabil di kisaran 30,1% pada triwulan-I 2023.
“Pekerjaan IKN sudah dimulai. Ini pertanda baik. Apalagi pemerintah sedang membangun hunian Aparatur Sipil Negara dan Hankam. Kita bisa saksikan, ada 47 tower rumah susun yang dipersiapkan Kementerian PUPR,” jelas John.
Berdasarkan data Kementerian PUPR, kata John, realisasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur IKN adalah sebesar Rp 24,16 triliun sejak 2020 hingga Maret 2023. Dan, sebanyak 76 paket pekerjaan infrastruktur yang disiapkan pemerintah senilai Rp 62,7 triliun untuk periode 2020-2024.
“Apa yang dikhawatirkan? Pemerintah juga menjamin kelanjutan proyek IKN. Bapak Presiden telah meneken Peraturan Pemerintah Nomor 6/2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang berlaku sejak Februari 2023. Mari kita dukung langkah strategis pemerintah,” tutup John.
