Liputan6.com, Jakarta - Polemik Pondok Pesantren (ponpes) Al Zaytun memasuki babak baru. Kini, aset ponpes yang terletak di Indramayu, Jawa Barat itu sudah dibekukan dan pembinaan ribuan santrinya diambil alih Kementerian Agama (Kemenag).
Hal ini diungkapkan oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Ia mengatakan, aset Pondok Pesantren yang dipimpin Panji Gumilang itu sudah dibekukan.
Advertisement
"Aset-asetnya (Al Zaytun) kemungkinan sudah dibekukan," kata Ridwan Kamil dilansir dari Antara, Kamis 6 Juli 2023.
Pria yang akrab disapa Emil ini menyebut bahwa Ponpes Al Zaytun telah meresahkan masyarakat. Ia mengatakan, terkait kasus hukum diduga yang dilakukan pengasuh Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang sudah ditangani Polri.
"Sesuai harapan masyarakat, sudah ditindaklanjuti. Jadi pimpinannya, Panji Gumilang sudah ditindaklanjuti kasusnya oleh Bareskrim Polri," ucap Emil.
Lebih lanjut, Kang Emil juga membenarkan tentang informasi bahwa ada indikasi penggalangan dana yang dilakukan di Ponpes Al-Zaytun untuk membiayai aktivitas kelompok Negara Islam Indonesia (NII).
"Ada (indikasi NII). Belum sedetail itu tapi arahnya penggalangan dananya ke arah sana (NII)" kata dia.
Namun, Politisi Partai Golkar ini menegaskan hal itu baru berupa indikasi. Sehingga pihaknya meminta masyarakat dan juga para ulama untuk bersikap tenang dalam menyikapi polemik Pondok Pesantren Al-Zaytun.
"Pemerintah sedang menyiapkan tindakan tegas terhadap pesantren tersebut. Jadi masyarakat harus tenang, forum ulama juga tenang, bahwa tindakan tegas sedang berlangsung," katanya.
PPATK Blokir Rekening Milik Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang
Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah melakukan pemblokiran terhadap rekening Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, Panji Gumilang.
"Iya (memblokir seluruh rekening terkait Ponpes Al-Zaytun). Dalam rangka proses analisis," kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Kamis (6/7/2023).
Dia menegaskan, saat ini pihaknya masih melakukan proses pemeriksaan terhadap rekening yang telah diblokir tersebut. Ivan hanya memastikan, transaksi rekening berjumlah banyak atau besar.
"Masih kami proses semua ya. Berkembang terus. (Nominal transaksi) Massive dan besar sekali," ujarnya.
Sementara, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mengatakan, pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang memiliki 256 rekening dengan enam identitas.
"256 rekening atas nama Abu Totok Panji Gumilang, Abdusalam Panji Gumilang," kata Mahfud saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (5/7/2023).
"Nama dia itu enam, ada Abu Toto, Panji Gumilang, Abdusalam, pokoknya enam lah. Dan dari situ semua ada dari 256 rekening atas nama dia," sambungnya.
Advertisement
Pembinaan Ribuan Santri Al Zaytun Diambil Alih Kementerian Agama
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil angkat suara soal nasib ribuan santri Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun. Dia mengatakan proses pembinaan ribuan santri dan pelajar di Al Zaytun akan diambil oleh Kementerian Agama (Kemenag).
"Ribuan santrinya akan diambil alih oleh Kementerian Agama karena bagaimanapun mereka anak-anak bangsa yang harus terus belajar, tetapi tentu dengan pola belajar dan kurikulum yang sesuai dengan yang kita sepakati," kata Ridwan Kamil.
Dia menyadari bahwa Ponpes Al Zaytun telah meresahkan masyarakat. Ia memastikan, terkait kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan pengasuh Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang telah ditangani pihak kepolisian.
"Sesuai harapan masyarakat, sudah ditindaklanjuti. Jadi pimpinannya, Panji Gumilang sudah ditindaklanjuti kasusnya oleh Bareskrim Polri," kata dia. Dilansir dari Antara.
Sementara, Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengungkapkan, alternatif untuk mengatasi polemik Pondok Pesantren Al-Zaytun. Salah satu alternatifnya adalah tidak dibubarkan, tapi dilakukan pembinaan.
"Jadi mungkin beberapa alternatifnya itu tidak dibubarkan tapi dibangun, dibina dengan baik, sehingga mereka tetap pesantren itu bisa berjalan, bisa belajar, tapi sesuai dengan aqidahnya yang sudah benar maupun juga dalam sistem kita, di dalam berbangsa bernegara," kata Ma'ruf di kawasan Jakarta Selatan.
Ma'ruf memahami masyarakat ingin agar pesantren tersebut dibubarkan. Namun, pemerintah juga mempertimbangkan nasib para santri.
"Nah kemudian pesantrennya ini memang masyarakat ingin banyak membubarkan, menutup, tetapi memang ada pertimbangan bahwa di situ banyak santri, cukup besar ya berapa jumlahnya itu," kata dia.
"Ini perlu dibina, perlu supaya diluruskan, aqidahnya diluruskan, pemahamannya diluruskan, apa namanya komitmen kebangsaannya diluruskan nanti semuanya itu, nah itu perlu dilakukan pembinaan," jelasnya.
Ma'ruf melanjutkan, saat ini proses hukum kepada pimpinan Ponpes Al-Zaytun Panji Gumilang sedang berjalan. Dia tak ingin mendahului proses hukum itu.
"Ya pertama kan dari aspek pelanggaran, kan sekarang sedang diproses untuk Panji Gumilang-nya, itu satu hal. Kalau itu nanti ada sesuatu yang sudah, saya tidak mendahului, nanti kan ada keputusannya seperti apa," katanya.
Ma'ruf juga sudah menugaskan Menko Polhukam Mahfud MD menangani masalah Al-Zaytun ini. Ma'ruf meminta publik menunggu keputusan akhirnya.
"Kita tunggu saja, kan saya sudah mempercayakan kepada Menko Polhukam dan semua yang terkait seperti apa akhirnya itu, temuannya seperti apa, putusannya seperti apa, dan penyelesaiannya seperti apa, tentang pesantrennya kira-kira seperti itu," tutupnya.
