Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sedang mempersiapkan pembangunan Rumah Susun (Rusun) milik atau Rusunami di Kota Bandung. Nantinya, harga rusun milik ini akan dipatok mulai dari Rp 250 juta per unit.
Proyek tersebut merupakan proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Rusun Cisaranten Bina Harapan Kota Bandung. Ditargetkan rusunami ini selesai konstruksi pada 2025 mendatang.
Advertisement
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Herry Trisaputra Zuna mengatakan, pembangunan rusun ini merupakan kolaborasi Kementerian PUPR dengan Pemerintah Kota Bandung dalam mengatasi backlog perumahan.
"Kami mengapresiasi dukungan yang telah diberikan oleh Pemerintah Kota Bandung. Proyek KPBU Rusun Cisaranten akan menyediakan 1879 unit. Rusun ini akan memiliki 10-11 lantai dengan kombinasi mulai dari studio, 1BR, 2 BR, 3 BR hingga unit khusus difable," jelasnya dalam keterangan tertulis, Senin (10/7/2023).
Dikatakan Herry, rumah susun akan dibangun dengan skema SKBG, yaitu kepemilikan rumah susun terbatas selama 60 tahun yang dapat diperpanjang selama 30 tahun, sebelum dikembalikan ke pemerintah pada akhir masa SKBG.
"Lokasi Proyek KPBU Rusun Cisaranten strategis dekat pusat kota bandung, sekitar Jl AH Nasution Kota Bandung.Rumah Susun Cisaranten akan memiliki fasilitas yang lengkap mengusung tema bangunan gedung hijau dengan view riverside, yang ekonomis dan ramah lingkungan," imbuh Herry.
Herry menambahkan, untuk harga rusun nantinya akan terjangkau mulai dari Rp 250 juta, cicilan ringan, dan akan mendapatkan subsidi pembiayaan dari pemerintah bagi yang memenuhi syarat.
"Warga Bandung dapat mulai mendaftarkan diri dan memastikan menjadi salah satu penghuni rusun Cisaranten saat konstruksi selesai di 2025 nanti," pungkas Herry.
Realisasi APBN Bangun Rumah Layak Huni Capai Rp 2,7 Triliun di Semester I 2023
Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan telah mengalokasikan Rp 11,27 triliun untuk program penyediaan rumah layak huni. Utamanya dalam bentuk rumah susun (rusun), rumah swadaya, rumah khusus (rusus), dan bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU).
"Hingga 12 Juni 2023, realisasi keuangan Ditjen Perumahan pada anggaran tahun 2023 sebesar Rp 2,74 triliun atau 24,36 persen dari total anggaran, dengan realisasi fisik mencapai 27,33 persen," terang Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto dalam keterangan tertulis, Sabtu (17/6/2023).
Iwan mengatakan, realisasi fisik kegiatan Ditjen Perumahan secara khusus dilaksanakan untuk pembangunan rumah susun sebanyak 1.633 unit atau 29,54 persen dari target 5.528 unit. Selanjutnya pembangunan rumah swadaya sebanyak 93.139 unit atau 62,07 persen dari target 150.050 unit.
"Untuk pembangunan rumah swadaya dilaksanakan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Rumah Pemberdayaan Masyarakat (RPM) dengan realisasi 88.389 unit serta mendukung Penanganan Kemiskinan Ekstrem (NAHP) sebanyak 4.750 unit," imbuhnya.
Kegiatan penyediaan hunian layak selanjutnya melalui pembangunan rumah khusus, dengan progres 352 unit atau 10,59 persen dari target 3.322 unit. Realisasi rumah khusus pada Semester I 2023 ini merupakan capaian unit sementara pembangunan hunian tetap (huntap) pascabencana di Sulawesi Tengah yang tersebar di beberapa lokasi.
Saat ini juga telah dibangun 351 unit huntap di Kabupaten Cianjur tersebar di 2 lokasi, serta fasos dan fasum akibat bencana gempa bumi.
Advertisement
Program Sejuta Rumah
Kemudian dalam rangka mendorong program Sejuta Rumah, Ditjen Perumahan juga memberi bantuan pembangunan PSU dengan realisasi 25,48 persen atau 7.148 unit dari target 28.050 unit.
"Untuk informasi, per tanggal 12 Juni 2023 ini juga sudah di SK-kan sebanyak 30.028 unit atau melebihi target dan masih ada potensi untuk penambahan sekitar 12.000 unit," kata Iwan.
Dukungan penyediaan hunian layak juga bakal dilanjutkan pada 2024, dengan rencana anggaran pembangunan rumah susun Rp 4,459 triliun untuk 2.629 unit, termasuk alokasi untuk Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebanyak 47 tower.
Lalu, pembangunan rumah swadaya sebasar Rp 1 triliun untuk 45.872 unit dan ditargetkan dapat menyerap 91.744 tenaga kerja bantuan PSU rumah umum sebesar Rp 0,009 triliun sebanyak 820 unit. Kemudian pembangunan rumah khusus senilai Rp 139 miliar sebanyak 130 unit.
