Liputan6.com, Jakarta Dewan Pakar Partai Golkar menggelar rapat pleno ke-VIII pada Minggu 9 Juli 2023. Rapat tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi.
Surat rekomendasi itu ditandatangani oleh Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono dan Sekretaris Dewan Pakar Partai Golkar Ganjar Razuni.
Advertisement
Berdasarkan surat yang diterima Liputan6.com, Selasa (11/7/2023), rekomendasi pertama adalah membentuk poros baru di luar bakal koalisi pencapresan yang sudah ada, sejauh memenuhi Electoral-Presidential. Poros baru ini akan menguntungkan kedudukan dan posisi Partai Golkar, di mana Partai Golkar akan memiliki kendaraan politik dalam Pencapresan.
"Selain itu, poros baru ini akan membangkitkan moril seluruh Caleg Partai Golkar sebagai pejuang-pejuang partai di garis depan dalam menuju kemenangan Pileg Partai Golkar dalam Pemilu 2024," demikian kutipan rekomendasi pertama.
Rekomendasi kedua berisi: Sejalan dengan rekomendasi angka (1) di atas, maka Ketua Umum DPP Partai Golkar sebagai Mandataris MUNAS X yaitu, Sdr. Airlangga Hartarto mendeklarasikan diri sebagai Calon Presiden dari Partai Golkar, dan sekaligus menentukan pasangan Cawapresnya sesegera mungkin dengan batas waktu selambatnya sebelum bulan Agustus 2023 berakhir.
Rekomendasi ketiga adalah dalam rangka menyukseskan Pemilu 2024, Dewan Pakar Partai Golkar mengusulkan agar Sdr. Airlangga Hartarto bersama Partai Golkar menyelenggarakan Program Airlangga Hartarto Menyapa Rakyat di seluruh Indonesia, demi memenangkan Pilpres dan Pileg 2024.
Tak Ada Munaslub Golkar
Sebelumnya, Wakil Ketum Golkar Nurul Arifin membantah ada rekomendasi Dewan Pakar yang menyatakan akan ada Munaslub Golkar.
"Dewan pakar melaksanakan rapat pleno tapi substansi atau rekomendasi yang dihasilakn tidak demikian adanya. Tidak ada berbicara soal (Munaslub) itu sama sekali," kata Nurul di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (10/7/2023).
Menurut dia, pernyataan Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam hanya sikap pribadi, bukan sikap resmi Dewan Pakar.
"(Sikap) individu saja, saya kira itu tidak benar. Rekomendasi (Dewan Pakar) jadi bahan masukan saja," kata Nurul.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan tidak akan ada Munaslub untuk mengubah keputusan Munas 2019.
Bamsoet mengaku akan tegak lurus dengan Ketum Golkar Airlangga Hartarto. "Ya sama jawabannya, ya sama dengan yang Pak Airlangga sampaikan. Saya senada dengan Pak Airlangga (tidak ada Munaslub)," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (10/7/2023).
Advertisement
