Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyiapkan Badan Layanan Umum (BLU) untuk mengkoordinasikan penerapan sistem bayar tol tanpa kartu, atau Multi Lane Free Flow (MLFF).
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pembentukan BLU itu nantinya berlandaskan suatu peraturan pemerintah (PP). Saat ini, aturan tersebut tengah melalui proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM (KemenkumHAM).
Advertisement
"Kita lihat PP-nya dulu, selesaikan PP-nya dulu sebagai dasar untuk mengoperasikan BLU itu. PP-nya sedang diharmonisasi di KemenkumHAM," ujarnya di Tol Cisumdawu Twin Tunnel, Kabupaten Sumedang, Selasa (11/7/2023).
Adapun uji coba sistem pembayaran tol nirsentuh ini mulanya dijadwalkan pada 1 Juni 2023 di Tol Bali Mandara. Untuk kelanjutannya, kata Basuki, Kementerian PUPR akan terus berkomunikasi dengan PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) selaku badan usaha pelaksana (BUP).
"Saat ini sedang koordinasi tanggal mereka di BUP. Mereka akan me-reschedule tanggal yang pas untuk menyiapkan teknisnya," ungkap dia.
Basuki pun berharap, peraturan pemerintah yang membawahi MLFF bakal segera terbit dalam waktu dekat. "Mudah-mudahan 1-2 bulan ini selesai, karena sudah di KemenkumHAM," imbuhnya.
Sama seperti sebelumnya, ia juga memproyeksikan penerapan pembayaran tol tanpa gerbang bisa mulai dieksekusi pada akhir tahun ini. "Insya Allah masih tetap bisa Desember (2023)," pungkasnya.
Alasan PT RITS PHK Karyawan, Gara-Gara Polemik Uji Coba Sistem Bayar Tol Tanpa Kartu MLFF?
PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) yang jadi pengelola sistem bayar tol tanpa kartu, atau multilane free flow (MLFF) kembali melakukan efisiensi. Lewat program restrukturisasi dengan menghentikan sejumlah pegawai yang ada.
Direktur Utama PT RITS Attila Keszeg mengatakan, pihaknya selaku anak usaha Roatex Ltd Zrt datang ke Indonesia untuk mengembangkan sistem pembayaran tol nirsentuh. Sayangnya, tidak semua tenaga kerja sejalan dengan visi tersebut.
"Kita ke sini untuk berkembang dan maju. Kita juga memberi kesempatan untuk bergerak bersama perusahaan. Sayangnya tidak semua orang mau melakukan itu," kata Attila di Kedutaan Besar Hungaria di Jakarta, dikutip Selasa (10/7/2023).
Sementara Mochamad Sutami Attamimi yang selaku kuasa hukum RITS menyampaikan, ada sekitar 20 pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Total, RITS memiliki 52 orang karyawan dengan 2 diantaranya merupakan warga Hungaria.
"Lebih kurang 20 orang dari 52 karyawan (total pegawai RITS saat ini). Efisiensi yang dilakukan ini sementara efektifitasnya enggak jalan kaya kemarin," kata pria yang akrab disapa Mieky tersebut.
Mieky menambahkan, performa beberapa karyawan yang ada saat ini juga tidak sejalan dengan perusahaan. RITS disebutnya telah mengeluarkan modal besar, namun tidak mendapat imbalan setimpal.
"Enggak mencapai target berarti rugi toh. Tapi mau spesifik bilang itu merugi harus buka laporan keuangan dan sebagainya. Tapi yang kita cegah adalah kerugian kalau kita terus pertahankan skuad yang tidak efektif," tuturnya.
Kendati begitu, ia menjamin karyawan yang terkena PHK bakal mendapatkan hak atau pesangon lebih dari yang seharusnya. Selain itu, perusahaan juga menyediakan jasa headhunter bagi karyawan-karyawan yang disudahi masa kerjanya agar bisa kembali mendapat pekerjaan. "Mereka sebenarnya enggak ada yang lebih 2 tahun kerja. Sesuai UU, maksimal 2 kali pendapatan upah dia. Yang kita tawarkan lebih dari itu. Pada prinsipnya kita tunduk pada UU, tapi kita tawarkan lebih," pungkasnya.
Advertisement
Belum Uji Coba, Perusahaan Penggarap Sistem Bayar Tol Tanpa Kartu MLFF PHK 20 Pegawai
PT Roatex Indonesia Toll System (PT RITS) penggarap sistem bayar tol tanpa kartu atau Multi Lane Free Flow (MLFF) akan merumahkan 20 orang pekerjanya. Aksi PHK bagian restrukturisasi yang dilakukan manajemen baru PT RITS untuk memastikan kelancaran dan kesuksesan fase operasional proyek MLFF di Indonesia.
"Kami saat ini sedang melakukan penataan kembali manajemen sekaligus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperkuat sejumlah posisi dengan sumber daya manusia profesional andal dengan kemampuan dan kompetensi tinggi agar mampu mendukung dan menyukseskan fase operasional proyek MLFF ini," ungkap Direktur Utama PT RITS, Attila Keszeg di Kedutaan Besar Hungaria, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (11/7)
Attila mengungkapkan, aksi PHK ini telah dikoordinasikan dengan stakeholders terkait. Dalam hal ini Kementerian PUPR dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).
"Tentu saja langkah ini kami lakukan dengan tetap berkoordinasi dengan pemerintah, dalam hal ini kementerian PUPR dan BPJT," tuturnya.
Meski begitu, PT RITS akan mengundang talenta-talenta lokal dengan dengan berbagai keahlian untuk bergabung dan mengisi sejumlah posisi strategis. Pihaknya akan merekrut sebanyak 70 hingga 80 orang pekerja dalam 6 bulan ke depan seiring rencana pelaksanaan uji coba sistem pembayaran tol tanpa setop.
"Kami, Roatex Indonesia mengundang Anda, calon karyawan terbaik bangsa, untuk menjadi bagian dari sejarah jalan tol dan transportasi Indonesia," ujarnya.
Komposisi Pekerja
Attila Keszeg mencatat, saat ini komposisi pekerja PT RITS mencapai karyawan 51 orang. Rinciannya 2 orang asal Hungaria dan 49 orang asal Indonesia.
Penggunaan DanaTerkait progres proyek MLFF, PT RITS telah menggunakan sekitar 30 persen dari dana yang dialokasikan untuk kesiapan uji coba sistem pembayaran tol tanpa setop. Nilai ini asetara Rp1,3 triliun, untuk mempersiapkan MLFF dari berbagai aspek.
"Kami telah menggunakan 30 persen atau lebih dari dana tersebut untuk mengembangkan perangkat lunak, sistem untuk gerbang tol, pusat data, ruang kontrol, kendaraan, dan lainnya," bebernya
Progres proyek MLFF juga dapat dilihat dari kesiapan pusat kontrol di mana keakuratan sistem MLFF telah mencapai 95 persen dan akan terus ditingkatkan sesuai batasan yang ditetapkan oleh BPJT. Hingga saat ini dua gerbang tol telah dipasang, yaitu Gerbang Tol 128 di Cimanggis dan Gerbang Tol 208 di Pondok Melati, dengan target pemasangan 400 gerbang tol di seluruh Indonesia.
Advertisement
