Liputan6.com, Jakarta Partai Golkar terguncang. Kinerja Airlangga Hartarto sebagai pucuk pimpinan partai mulai dipertanyakan. Posisinya sebagai ketua umum dan calon presiden dari Partai Golkar, terancam.
Airlangga ditetapkan menjadi ketua umum Partai Golkar dalam musyawarah nasional luar biasa (munaslub) pada Selasa, 20 Desember 2017, menggantikan Setya Novanto.
Advertisement
Sebagai kader yang saat itu dianggap terbaik oleh partai, Airlangga Hartarto kemudian diusung menjadi calon presiden 2024 melalui musyawarah nasional (munas) pada 2019. Ketetapan itu dikuatkan lagi lewat Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) pada 2021.
Empat tahun berlalu, sampai sekarang arah politik Golkar masih belum jelas. Apakah membentuk poros sendiri, atau bergabung dengan koalisi yang sudah terbentuk, Golkar belum juga punya sikap. Padahal, pemilihan presiden 2024 tinggal tujuh bulan lagi. Mesin partai harus bersiap dipanaskan. Jika tidak, Golkar akan tertinggal dan kalah.
Terlebih saat ini elektabilitas Airlangga sebagai capres sangat tidak menjanjikan. Airlangga sulit mengejar popularitas dan elektabilitas kandidat macam Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo atau Anies Baswedan. Nama Airlangga hanya berkutat di posisi 10 besar. Untuk masuk lima besar pun sulit.
Rupanya, kondisi ini membuat Dewan Pakar Golkar membuncah. Elite Golkar yang tergabung di dalam Dewan Pakar menggelar Rapat Pleno pada Minggu, 9 Juli 2023. Hasilnya, ada tiga rekomendasi yang harus dijalankan Airlangga sebagai pucuk pimpinan partai.
Rekomendasi pertama, meminta Airlangga membentuk poros baru di luar koalisi yang sudah ada, sejauh memenuhi electoral presidential threshold. Poros baru ini dinilai akan menguntungkan kedudukan dan posisi Partai Golkar, di mana Partai Golkar akan memiliki kendaraan politik dalam pencapresan.
Selain itu, poros baru juga akan membangkitkan moril seluruh calon anggota legislatif Partai Golkar sebagai pejuang-pejuang partai di garis depan dalam menuju kemenangan pemilihan anggota legislatif Partai Golkar dalam pemilu 2024.
Rekomendasi kedua, sejalan dengan rekomendasi angka (1) di atas, maka Ketua Umum DPP Partai Golkar sebagai mandataris Munas X yaitu, Airlangga Hartarto mendeklarasikan diri sebagai calon presiden dari Partai Golkar, dan sekaligus menentukan pasangan calon wakil presidennya sesegera mungkin dengan batas waktu selambatnya sebelum bulan Agustus 2023 berakhir.
Rekomendasi ketiga, dalam rangka menyukseskan pemilu 2024, Dewan Pakar Partai Golkar mengusulkan agar Airlangga Hartarto bersama Partai Golkar menyelenggarakan Program Airlangga Hartarto Menyapa Rakyat di seluruh Indonesia, demi memenangkan pileg dan pilpres 2024.
Warning, Airlangga Diberi Tenggat Sebulan
Adalah anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam yang mewacanakan munaslub. Ridwan punya alasan kuat. Dengan waktu yang sudah mepet menjelang pilpres 2024, menurut Ridwan, Airlangga hanya punya waktu sampai Agustus untuk menentukan sikap Partai Golkar.
Jika sampai Agustus Partai Golkar tidak membuat poros baru, maka satu-satunya jalan adalah munaslub.
"Memang (munaslub) tidak jadi rekomendasi, tapi itu akan jalan bila tidak jadi (poros). Makanya kita kasih batas Agustus, bukan sampai Oktober. Kalau kita biarkan sampai Oktober, ya hancur Golkar," ujar Ridwan kepada Liputan6.com, Selasa, 11 Juli 2023.
Ridwan mengakui memang tidak ada rekomendasi munaslub dalam Rapat Pleno Dewan Pakar Golkar. Namun munaslub bukan barang haram. Airlangga sebagai pemimpin tertinggi harus mampu menjalankan tugas yang diberikan partai.
Kata Ridwan, dalam rekomendasi Dewan Pakar ada batas waktu hingga Agustus untuk membentuk poros baru. Apabila target itu tidak tercapai, maka menurutnya, munaslub harus dilaksanakan.
"Keputusan jelas tiga poin, tidak ada munaslub. Pertanyaan sekarang kalau Agustus tidak bisa poros baru, apa jalannya? Ya kita harus gabung koalisi yang ada. Nah, kalau kita berkoalisi, harus diubah dulu keputusan munas dan mengubah itu jalan satu-satunya munaslub," jelas Ridwan.
"Maka bulan Agustus kita harus munaslub untuk mengubah keputusan munas," Ridwan menegaskan.
Secara definisi, munaslub merupakan musyawarah yang dilakukan karena adanya masalah besar atau mendesak agar secepatnya diatasi. Misal, pergantian pimpinan organisasi atau partai politik karena tersangkut masalah dan pelanggaran.
"Munaslub harus usulan DPD provinsi, 2/3 DPD atau ketua umum menyatakan tidak sanggup. Kita sudah tiga kali munaslub, jadi bukan barang haram," kata Ridwan.
Terkait apakah DPD menghendaki munaslub atau tidak, Ridwan menilai kader Golkar memiliki akal sehat. Bila Agustus DPP Partai Golkar belum juga memiiki sikap, maka ia percaya DPD sepakat menggelar munaslub.
"Kader Golkar itu orang realistis, tidak dogmatis. Semua punya akal sehat. Saya yakin DPD punya akal sehat," kata Ridwan.
Apalagi, menurut Ridwan, para anggota Dewan Pakar menilai kinerja Airlangga saat ini tidak memuaskan dan memiliki elektabilitas yang rendah. Sehingga sudah selayaknya dievaluasi, baik pencapresannya maupun kepemimpinannya di partai.
"Tidak ada yang puas, karena Dewan Pakar itu mereka yang berjuang di zaman Golkar jaya dan terpuruk. Sekarang Golkar tidak terpuruk, kok begini prestasinya," ungkap Ridwan.
Ridwan juga mengkritik kepengurusan DPP Partai Golkar saat ini yang kurang terjun ke tengah-tengah masyarakat. Padahal, meski zaman sudah berubah, tapi untuk bertemu dan mendengar langsung aspirasi masyarakat adalah keharusan.
"Pengurus saat ini, mereka fokus marketing digital 4.0. Dikira tidak butuh bertemu rakyat? Terjun ke rakyat, tidak," ujar Ridwan.
Baca juga: Pengamat Dorong Airlangga dan Cak Imin Bangun Poros Keempat di Pilpres 2024
Advertisement
Golkar Sedang Tidak Baik-baik Saja
Analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, menilai saat ini Partai Golkar sedang ditimpa masalah cukup serius. Jika tidak ditangani dengan baik, bukan saja pencapresan Airlangga gagal total, elektabilitas Partai Golkar di pemilu bakal tersungkur.
"Keliatannya ada dinamika di Partai Golkar yang tidak baik-baik saja antara Dewan Pakar dengan DPP Partai Golkar, katakanlah Agung Laksono dan Airlangga yang sangat jelas terlihat dari hasil rekomendasi Dewan Pakar Golkar dengan sejumlah poinnya," ujar Ujang kepada Liputan6.com, Selasa, 11 Juli 2023.
"Dinamika antara Dewan Pakar dan DPP Partai Golkar adalah tanda bahwa kinerja Airlangga hari ini harus dievaluasi. Sebab Dewan Pakar menilai hari ini Golkar dalam ancaman bisa turun elektabilitasnya di 2024 nanti," Ujang menambahkan.
Ujang mengatakan, munaslub memang tidak masuk dalam tiga poin rekomendasi Dewan Pakar. Namun, bukan tidak mungkin munaslub akan digelar jika Airlangga tidak mampu menjalankan rekomendasi yang diberikan Dewan Pakar sesuai tenggat waktu yang ditentukan.
"Seandainya rekomendasi yang disampaikan Dewan Pakar gagal dijalankan Airlangga, maka bisa saja munaslub itu terjadi, atau jika rekomendasi Dewan Pakar tidak diindahkan oleh DPP Partai Golkar dan Airlangga," kata Ujang.
Maka dari itu, menurut Ujang, agar Airlangga dan jajarannya di DPP aman dan tidak di-munaslub-kan, suka atau tidak suka rekomendasi Dewan Pakar harus dijalankan. Salah satunya menjalankan muas dan rapimnas yang mengamanatkan Airlangga sebagai capres.
"Jadi mestinya Airlangga percaya diri saja dengan menggandeng cawapres yang bisa memenuhi ambang batas presiden 20 persen sebagai persyaratan," ujar Ujang.
Melihat elektabilitas Airlangga yang hanya ada di kisaran 0 koma hingga 1 persen, Ujang mengakui, rasanya "bunuh diri" jika harus memaksakan diri maju sebagai capres.
"Memang bunuh diri, tapi kan partainya hidup. Golkar akan jalan dan bergerak, dan tetap menjadi salah satu partai papan atas. Itu sebenarnya yang diinginkan Dewan Pakar," ujar Ujang.
"Jadi anggaplah saat ini berkolisi dengan partai lain, Airlangga capres enggak bisa, cawapres juga tidak, maka itu akan bahaya bagi Partai Golkar. Sebagai partai besar lebih baik mencalonkan diri, tapi kalah, tetapi partainya hidup dan bisa bersaing," tuturnya.
Oleh karena itu, Ujang menilai, Airlangga dan pengurus DPP harus melihat rekomendasi Dewan Pakar sebagai hal yang positif untuk menyelamatkan partai dalam menghadapi pemilu 2024 mendatang. Maka itu, Airlangga harus menjalankan rekomendasi Dewan Pakar.
"Tetapi seandainya tidak dilakukan, bisa jadi indikasi munaslub berkembang lebih jauh. Jadi kita lihat dulu bersama ke depannya seperti apa," kata Ujang.
Koalisi dengan Prabowo Lebih Menguntungkan Golkar
Lalu, siapa bakal cawapres yang bisa dipinang dan berpotensi mendongkrak Airlangga?
"Tergantung dengan siapa Golkar berkoalisi. Sebab ini bukan lagi dongkrak mendongkrak elektabilitas, tapi memenuhi syarat dulu saja buat mencalonkan. Bisa 20 persen dulu biar Airlangga bisa nyalon presiden," ujar Ujang.
Jika syarat ambang batas pencalonan presiden kurang dari 20 persen sampai batas waktunya, mau tidak mau Partai Golkar harus berkoalisi dengan partai lain dan mengusung capres koalisi.
"Kalau usung calon selain Airlangga bisa saja, tapi cabut dulu hasil munas dan rapimnas Golkar yang memandatkan Airlangga jadi capres. Cabut dulu, adakan munaslub cabut dukungan dari Airlangga dan cari siapa yang elektabilitasnya lebih baik.
"Soal koalisi, bisa dilihat siapa yang paling menguntungkan. Tapi menurut saya dengan Prabowo Subianto paling menguntungkan dalam posisi Golkar saat ini," kata Ujang.
Baca juga Head to Head Capres Survei LSI: Prabowo Unggul dari Ganjar dan Anies
Advertisement
Sikap DPP terhadap Rekomendasi Dewan Pakar Golkar
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto angkat bicara soal munculnya wacana munaslub. Airlangga menegaskan tidak ada agenda munaslub oleh partainya untuk mengevaluasi pencapresan maupun pergantian ketua umum.
"Tidak ada (munaslub). Agendanya bukan itu," ujar Airlangga Hartarto di Istana Negara, Jakarta, Senin, 10 Juli 2023.
Airlangga menjelaskan, partainya tertib dengan aturan main organisasi. Di Golkar, kata Airlangga, forum tertinggi yakni rapat kerja nasional (rakernas), rapat pimpinan (rapim) dan musyawarah nasional (munas).
Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Lodewijk F Paulus mengaku pihaknya sudah menerima rekomendasi dan akan menjalankan rekomendasi pada Agustus nanti.
"Pasti ada keputusan lah, Agustus. Pasti bulan Agustus itu namanya sudah mau pendaftaran, pasti sudah ada keputusan. Jadi tunggu saja," kata Lodewijk di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa, 11 Juli 2023.
Lodewijk menegaskan hingga saat ini Ketua Umum Airlangga Hartarto masih sebagai capres Partai Golkar. Karena itu, ia enggan memprediksi ke mana arah dukungan Golkar pada bulan depan.
"Jangan berandai-andai gitu, sampai sekarang Airlangga masih sebagai capres dari Partai Golkar," ujar Lodewijk.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo menyatakan tidak akan ada munaslub untuk mengubah keputusan munas 2019 sebagaimana wacana yang berkembang saat ini.
Politikus yang biasa disapa Bamsoet itu menegaskan tegak lurus dengan Ketua Umum Airlangga Hartarto.
"Ya sama jawabannya dengan yang disampaikan Pak Airlangga. Saya senada dengan Pak Airlangga (tidak ada munaslub)," ujar Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin membantah ada rekomendasi munaslub dari Dewan Pakar Golkar.
"Dewan Pakar melaksanakan rapat pleno, tapi substansi atau rekomendasi yang dihasilkan tidak demikian adanya. Tidak ada berbicara soal (Munaslub) itu sama sekali," kata Nurul Arifin di Kompleks Parlemen Senayan, Senin, 10 Juli 2023.
Menurut Nurul, pernyataan anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam hanya sikap pribadi, bukan resmi Dewan Pakar.
"(Sikap) individu saja, saya kira itu tidak benar. Rekomendasi (Dewan Pakar) jadi bahan masukan saja," kata Nurul.
