Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Indonesia dan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) hadir pada Forum PBB dalam agenda High Level Political Forum 2023 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-bangsa, New York, Amerika Serikat.
Tenaga Ahli Komunikasi OIKN Troy Pantouw mengatakan, Indonesia dalam kesempatan ini juga mengetengahkan pameran hasil-hasil SDGs tingkat nasional sampai desa, termasuk sajian informasi mengenai ibu kota negara atau IKN Nusantara.
Advertisement
"Para pengunjung eksebisi antusias menanyakan mengenai persiapan IKN Nusantara sebagai ibu kota baru Indonesia ini, mulai dari lokasi, infrastruktur, sarana pendukung, serta hal-hal lainnya," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (12/7/2023).
Troy menyatakan bahwa kehadiran Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Forum PBB ini menegaskan komitmennya untuk mengawal dan menjalan aspek-aspek terkait dalam tujuan pembangunan berkelanjutan secara terintegrasi.
Antara lain, sebagai kota pintar berkelas dunia akan mengedepankan sisi lingkungan hidup, melalui konsep kota hijau dengan 65 persen adalah hutan.
Nantinya, ia melanjutkan, IKN Nusantara merupakan kota netral karbon pertama di Indonesia dengan fasilitas pendidikan dan kesehatan berkelas dunia.
"Ini akan menjadi kota yang nyaman, untuk dihuni dan untuk bisnis yang mengedepankan prinsip-prinsip pelibatan seluruh pemangku kepetingan di kota IKN Nusantara," kata Troy.
"Meliputi berbagai target tujuan seperti pengurangan kemiskinan, memastikan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, mempromosikan kota dan komunitas berkelanjutan, penanganan perubahan iklim dan mendorong pertumbuhan ekonomi," tuturnya.
Ini Dia Bangunan Pertama di IKN Nusantara pada 2024
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan di tahun 2024 sudah ada beberapa bangunan yang didirikan di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur.
Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti menjelaskan Ibu Kota Nusantara memiliki luas sebesar 256 hektare. Namun pembangunan diawali dari Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang memiliki luas sebesar 6.671 hektare.
Enam+38:44Investasi: Ketika Uang Menghasilkan Uang "KIPP itu dibagi 1A, 1B, dan 1C. Semoga 1A sudah ada bangunannya di 2024, 1B dan 1C menyusul," kata Diana dikutip dari Antara, Selasa (11/7/2023).
Menurut dia, KIPP diproyeksikan mampu menampung sebanyak 280-300 ribu jiwa dengan konsep kota masa depan yang berbasis hutan dan kepulauan.
Sehingga, pembangunan di IKN Nusantara pun ditargetkan untuk tidak merusak lingkungan. Karena 70 persen lahan ditargetkan untuk menjadi lahan hijau dan 30 persen lahan digunakan untuk bangunan-bangunan.
"Kita harus tetap membangun tetapi memperhatikan dan menjamin keberlanjutan sosial, ekonomi, lingkungannya," kata dia.
Kemudian, semua kegiatan pembangunan di IKN Nusantara itu harus mencerminkan identitas nasional, tidak hanya suku atau bangsa tertentu saja.
"Jadi pembangunan di sini bukan hanya pembangunan yang biasa aja, tapi kita harus membangun yang lebih bagus dan berstandar internasional," katanya.
Advertisement
Bukan Hanya Memindahkan Lokasi
Sementara itu, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Usman Kansong mengatakan pemindahan ibu kota ke Nusantara bukan hanya sekedar memindahkan lokasi atau perangkat pemerintahan saja, melainkan menjadi simbol lompatan bangsa Indonesia.
Sejauh ini, menurutnya pemerintah terus menyiapkan perencanaan yang matang untuk pembangunan IKN Nusantara itu. Pembangunannya pun bakal mengimplementasikan inovasi-inovasi yang dikembangkan berbagai kalangan masyarakat.
"Kita paham betul banyak sekali sumber daya masyarakat Indonesia yang ahli di bidangnya yang bisa memberikan sumbangsih bagi bangsa untuk memberi solusi dan nilai tambah bagi tantangan yang kita hadapi, mulai dari perencanaan IKN hingga pengembangan IKN yang terus berkelanjutan," kata Usman.
