MPX Logistics Angkut 660 Ribu Ton FABA PLTU untuk Pabrik Semen Raksasa China

Program pemerintah mempensiunkan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU batu bara secara bertahap terganjal masalah dana, lantaran pemerintah harus menyiapkan anggaran jumbo. Pasalnya, pemerintah harus mempertimbangkan berakhirnya masa kontrak jual beli listrik PT PLN (Persero) dengan pengembang listrik swasta, atau Independen Power Producer (IPP).

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Indonesia (UI) Berly Martawardaya menilai, kesulitan upaya membuat PLTU batu bara pensiun jadi catatan merah pemerintah di masa lalu. Sebab, pemerintah melalui PLN sudah banyak tanda tangan kontrak dengan IPP bertenaga batu bara. Bila operasinya mau dihentikan sekarang, maka PLN atau pemerintah tetap harus bayar lewat skema take or pay.

"Saya kira pemerintah harus mengaku salah. Dulu salah policy, sehingga kita bayar dua kali. Sekarang harus bayar buat menghentikan," ujar Berly kepada Liputan6.com, Selasa (27/6/2023).

Menurut dia, jika sejak periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pemerintah prioritas energi terbarukan untuk IPP, maka negara tidak akan terjebak seperti sekarang.

Berly memandang, secara ekonomi cara mempensiunkan PLTU batu bara saat ini hanya bisa dibiayai oleh APBN, atau berharap dana hibah dari sektor swasta, namun bukan dalam bentuk pinjaman.

"Berarti kan practically ada 2,5 cara, dari pemerintah atau dari donor, setengah lagi mungkin filantropi. Tapi kemungkinan itu kecil. Bukan (dari) pelaku usaha, siapa yang mau bayar untuk tidak beroperasi," ungkapnya.

"Pemerintah bisa saja minjam, tapi nantinya harus bayar. Minjem kan harus bayar juga. Siapa yang harus bayar, ya APBN juga. Jadi minjem jangan dimasukin skema," pungkas Berly.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menghapus Pembangkit Listrik tenaga Uap (PLTU) Batu bara secara bertahap dan menggantikan dengan energi bersih. Namun usaha tersebut tidak mudah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan tantangan untuk menggantikan PLTU batu bara tersebut. Salah satunya adalah masalah anggaran. Hal tesebut diungkap dalam rangkaian Paris Summit 2023.

Enam+38:44Investasi: Ketika Uang Menghasilkan Uang “Saya sampaikan progress dan tantangan dari skema pembiayaan untuk mempensiunkan PLTU berbasis batubara tersebut,” kata Sri Mulyani dalam akun instagramnya @smindrawati, dikutip Jakarta, Jumat (23/6/2023). 

Kata Sri Mulyani, sektor swasta menghadapi kendala untuk bisa berpartisipasi dalam investasi karena berkaitan dengan taxonomy perpajakan. “Ini yang harus kita atasi,” kata dia.

Tantangan lainnya yakni menyangkut cost of borrowing yang terhitung masih tinggi. Selain itu, investasi dalam infrastruktur untuk mendistribusikan energi juga perlu menjadi perhatian.

Dalam pertemuan tersebut, Sri Mulyani dengan para pemimpin lembaga juga mendiskusikan berbagai model dan pendekatan yang paling efektif untuk menggerakkan investasi swasta pada bidang iklim, khususnya di negara berkembang. Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform yang telah diluncurkan di G20 silam menjadi salah satu poin diskusi untuk diambil lesson learned-nya.

“Saya secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Janet Yellen dan segenap timnya yang telah mendukung Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan penerapan ETM termasuk di bidang pasar modal,” kata dia.

Sebagai informasi, saat ini  Sri Mulyani tengah melakukan perjalanan dinas ke Paris dalam rangka menghadiri High-Level Roundtable Discussion on Private Capital Mobilization for Climate Investments in Emerging Markets and Developing Countries (EMDCs).  Salah satu rangkaian acaranya yakni Private Capital Mobilization for Climate Investments di negara berkembang.

Acara ini mempertemukan para pimpinan bank pembangunan multilateral, pemimpin lembaga keuangan yang tergabung di GFANZ (Glasgow Financial Alliance for Net Zero), dan para pejabat pemerintah terkait.

Acara tersebut bertempat di Palais Brongniart, sebuah bangunan bersejarah nan monumental di jantung kota Paris. Dulunya, kota ini menjadi denyut aktivitas finansial di ibukota Prancis ini berpusat, termasuk bursa saham Paris Bourse yang kini bernama Euronext Paris.