Liputan6.com, Jakarta Wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub) Partai Golkar masih berembus kencang. Evaluasi pencalonan Ketua Umum Airlangga sebagai calon presiden mengemuka. Bahkan, Airlangga Hartarto dinilai layak digantikan dari posisi ketua umum saat ini.
Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam sudah bicara siapa yang layak menggantikan Airlangga sebagai ketua umum Partai Golkar apabila terjadi munaslub.
Advertisement
"Orang yang duduk di pemerintahan, super hebat, siapa yang selevel oleh Pak Airlangga, ya Opung, Luhut Binsar Pandjaitan. Itu kalau mau dilihat yang super hebat," kata Ridwan saat menghadiri acara Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar yang digelar para eksponen Partai Golkar di Jakarta, Rabu (12/7/2023).
Selain sosok Luhut Binsar Pandjaitan, Ridwan juga menyebutkan nama Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo (Bamsoet).
"Di luar pemerintahannya ya calonnya itu ada Pak Bamsoet, ada saya, tapi tidak menutup senior kalau mau turun," kata Ridwan.
Ridwan menegaskan munaslub bukan barang haram di Partai Golkar. Bahkan, Airlangga Hartarto merupakan hasil dari munaslub pada 2017 silam. Ketua umum saat itu, Setya Novanto, tengah terjerat kasus korupsi.
"Munaslub bukan barang haram, suatu yang halal untuk dilaksanakan. Airlangga itu hasil munaslub. Kok bilang enggak ada munalub, gimana," kata Ridwan.
Diketahui, sampai saat ini Partai Golkar belum juga mengambil sikap politik, baik membuat poros atau bergabung dalam koalisi yang sudah ada. Padahal, pemilihan presiden (pilpres) 2024 tinggal tujuh bulan lagi. Mesin partai harus segera dipanaskan jika tidak ingin tertinggal.
Tak hanya itu, elektabilitas Airlangga Hartarto sebagai calon presiden dari Partai Golkar, jauh dari yang diharapkan. Airlangga hanya bercokol di posisi 10 besar dari sejumlah survei.
Namanya tidak bisa disejajarkan dengan kandidat macam Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Elektabilitasnya sebagai capres hanya berkisar di angka nol koma atau paling tinggi satu koma. Airlangga, untuk masuk lima besar calon presiden pun sangat sulit.
Baca juga HEADLINE: Desakan Munaslub Partai Golkar, Wacana Capres Selain Airlangga Hartarto?
Tiga Poin Rekomendasi Dewan Pakar Golkar
Rupanya, kondisi ini membuat Dewan Pakar Golkar membuncah. Elite Golkar yang tergabung di dalam Dewan Pakar menggelar Rapat Pleno pada Minggu, 9 Juli 2023. Hasilnya, ada tiga rekomendasi yang harus dijalankan Airlangga Hartarto sebagai pucuk pimpinan partai.
Rekomendasi pertama, meminta Airlangga membentuk poros baru di luar koalisi yang sudah ada, sejauh memenuhi electoral presidential threshold. Poros baru ini dinilai akan menguntungkan kedudukan dan posisi Partai Golkar, di mana Partai Golkar akan memiliki kendaraan politik dalam pencapresan.
Selain itu, poros baru juga akan membangkitkan moril seluruh calon anggota legislatif Partai Golkar sebagai pejuang-pejuang partai di garis depan dalam menuju kemenangan pemilihan anggota legislatif Partai Golkar dalam pemilu 2024.
Rekomendasi kedua, sejalan dengan rekomendasi angka (1) di atas, maka Ketua Umum DPP Partai Golkar sebagai mandataris Munas X yaitu, Airlangga Hartarto mendeklarasikan diri sebagai calon presiden dari Partai Golkar, dan sekaligus menentukan pasangan calon wakil presidennya sesegera mungkin dengan batas waktu selambatnya sebelum bulan Agustus 2023 berakhir.
Rekomendasi ketiga, dalam rangka menyukseskan pemilu 2024, Dewan Pakar Partai Golkar mengusulkan agar Airlangga Hartarto bersama Partai Golkar menyelenggarakan Program Airlangga Hartarto Menyapa Rakyat di seluruh Indonesia, demi memenangkan pileg dan pilpres 2024.
Dengan waktu yang sudah mepet menjelang pilpres 2024, menurut Ridwan, Airlangga hanya punya waktu sampai Agustus untuk menentukan sikap Partai Golkar.
Jika sampai Agustus Partai Golkar tidak membuat poros baru, maka satu-satunya jalan adalah munaslub.
"Memang (munaslub) tidak jadi rekomendasi, tapi itu akan jalan bila tidak jadi (poros). Makanya kita kasih batas Agustus, bukan sampai Oktober. Kalau kita biarkan sampai Oktober, ya hancur Golkar," ujar anggota Dewan Pakar Golkar Ridwan kepada Liputan6.com, Selasa, 11 Juli 2023.
"Keputusan jelas tiga poin, tidak ada munaslub. Pertanyaan sekarang kalau Agustus tidak bisa poros baru, apa jalannya? Ya kita harus gabung koalisi yang ada. Nah, kalau kita berkoalisi, harus diubah dulu keputusan munas dan mengubah itu jalan satu-satunya munaslub," jelas Ridwan.
Advertisement
