Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menunggu surat pengajuan panitia khusus (pansus) untuk mengusut kasus pembangunan Jakarta International Stadium (JIS).
Hingga hari ini, kata Pras, pihaknya belum menerima surat pembentukan pansus tersebut dari para anggota DPRD.
Advertisement
"Ya silahkan mana suratnya. Sampai sekarang saya di depan teman-teman media saya belum terima surat usulan itu," kata Pras kepada wartawan, Rabu (12/7/2023).
Pras menegaskan pembentukan pansus harus didasari oleh keurgensian sebuah kasus. Dalam hal ini, Pras belum melihat urgensi dalam menelusuri pembangunan JIS. Pasalnya, pembangunan JIS sudah mendapatkan bantuan pemerintah pusat.
"Saya juga kan harus bisa menimbang-nimbang. Sampai hari ini saya juga enggak dapat surat itu juga gitu. Apakah ini ada urgensinya?" tambah politisi PDIP itu.
Sebelumnya, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo, mengusulkan membentuk panitia khusus (pansus) untuk menelusuri permasalahan dalam pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) yang kini menjadi polemik.
"Bentuk Pansus JIS jika dipandang perlu, apalagi ini sudah menggunakan banyak uang rakyat sekitar Rp4,4 triliun dari PEN dan APBD DKI," kata Rio kepada wartawan, Senin 10 Juli 2023.
Terlebih, polemik pembangunan JIS tak sesuai standar ini disorot usai klarifikasi konsultan desain, Buro Happold yang menyebut proyek Jakarta International Stadium (JIS) tidak sesuai dengan konsep atau panduan desain orisinal dari Buro Happold.
Tak Pernah Mendesain JIS
Selain itu, dalam pernyataan resminya Buro Happold juga menyatakan, tidak pernah diminta untuk mendesain JIS dan tidak pernah pula mendesain stadion ini. Buro Happold menegaskan tidak terlibat dalam pekerjaan konstruksi apapun yang dilakukan kemudian.
Lebih lanjut, Rio menilai klarifikasi dari Buro Happold menegaskan adanya malpraktek dalam pembangunan JIS. Oleh sebab itu, Rio mengaku tak heran dengan mencuatnya kekurangan JIS akhir-akhir ini.
"Tidak mengherankan jika banyak sekali kekurangan fasilitas satdion JIS dan jauh dari standar internasional sebagaimana mestinya," ujarnya.
Konkritnya, kata dia harus ada penanganan teknis mendasar baik jangka pendek maupun jangka panjang untuk sarana prasarana JIS. Rio juga mengusulkan, agar JIS diaudit secara total.
"Audit total dari aspek perencanaan maupun pembangunannya. DPRD pasti berupaya memaksimalkan fungsi politik pengawasannya sebagai pengejawantahan amanat harapan warga," tambah Rio.
Reporter: Lydia Fransisca
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
