Sri Mulyani: Proyek Strategis Nasional Harus Rampung Sebelum 2024

Lebih lanjut, bendahara negara ini berharap penyelesaian berbagai PSN ini akan semakin mendorong produktivitas, sehingga memberikan dampak positif kepada masyarakat yang kemudian juga memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan saat menghadiri peringatan sewindu pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) (14/5), bahwa selama 8 tahun ini ada 150 proyek dalam PSN yang sudah dituntaskan mencakup bendungan, jembatan, kawasan ekonomi, MRT, dan sebagainya.

Sementara masih ada 58 proyek yang ditargetkan akan selesai pada tahun 2024 dengan total nilai investasi proyek sebesar Rp420 triliun.

 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mencatat ada sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN). Jumlahnya ada 58 proyek infrastruktur strategis yang disebut belum mulai dibangun.

Hal ini diungkap Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern (Rakornaswasin). Menurutnya ini menjadi ciri kalau pelaksanaan program pemerintah masih belum berjalan optimal.

"Pada sektor infrastruktur, terdapat 58 proyek strategis nasional (PSN) infrastruktur yang belum dimulai pembangunannya," ujarnya, di Kantor BPKP, Jakarta, Rabu (14/6/2023).

"Kondisi tersebut diikuti dengan risiko keterlambatan penyelesaian proyek serta tidak optimalnya manfaat pembangunan proyek yang dihasilkan," sambungnya.

Sementara itu, di sektor pembangunan manusia, Ateh juga menemukan ada program yang belum berjalan optimal. Contohnya, dari penyelesaian kasus stuntinf yang tidak sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

"Pada sektor pembangunan manusia, upaya peningkatan kualitas SDM Indonesia belum merata. Sebagai contoh, hal ini terlihat dari penyelesaian kasus stunting yang tidak sesuai target RPJMN pada 378 daerah, serta kualitas ruang kelas sekolah yang masih perlu ditingkatkan pada 241 daerah provinsi/kabupaten/kota," bebernya.

Sementara itu, dari aspek efektivitas dan harmonisasi pembangunan di daerah, perencanaan dan penganggaran daerah masih belum optimal.

"Berdasarkan hasil pengawasan, kami menemukan sebanyak 43 persen program berpotensi tidak optimal mengungkit sasaran pembangunan pada daerah yang diuji petik. Di samping itu, kami juga menemukan adanya potensi pemborosan alokasi belanja daerah sebesar 21 persen dari nilai anggaran yang diuji petik," paparnya.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut penggunaan anggaran di berbagai lini masih mengalami kebocoran. Padahal penggunaan anggaran sudah diawasi termasuk oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Dia bahkan mengisahkan ikut melakukan pengawasan dengan turun ke bawah. Diketahui, Jokowi kerap blusukan ke pasar-pasar, termasuk memberikan bantuan.

"Kenapa saya juga cek ke lapangan, turun ke bawah, saya pastikan apa yang kita programkan sampai ke masyarakat. Karena kita lemah di sisi itu, jika tidak diawasi, jika tidak dicek langsung, jika tidak dilihat, dipelototi satu-satu. Hati-hati, kita lemah di situ," ujarnya dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern (Rakornaswasin) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), di Kantor BPKP, Jakarta, Rabu (14/6/2023).

"Dipelototi, turun kita ke bawah, itu saja masih ada yang bablas, apalagi tidak?," sambungnya.