Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Pakar Partai Golkar R Agung Laksono menegaskan tak ada isu musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) di balik rekomendasi Dewan Pakar Partai Golkar. Dia menyebut, isu Munaslub bagian dari upaya untuk mengganggu soliditas Partai Golkar yang saat ini solid di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto.
Agung menjelaskan, rekomendasi Dewan Pakar Partai Golkar bagian dari upaya untuk memperkuat soliditas kader-kader Partai Golkar dalam menghadapi Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pilkada serta pemenangan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai capres pada Pilpres 2024.
Advertisement
"Rekomendasi Dewan Pakar untuk menguatkan semangat kader-kader Partai Golkar di seluruh Indonesa dalam menghadapi Pemilu 2024. Tidak ada rekomendasi Munaslub. Saya selaku Ketua Dewan Pakar Partai Golkar menolak tegas adanya Munaslub,” kata Agung Laksono dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Kamis (13/7/2023).
Menurut Agung Laksono, isu Munaslub Partai Golkar sengaja dihembuskan oleh pihak-pihak yang ingin menggangu soliditas Partai Golkar. Dia menyebut pihak-pihak tersebut sebagai penumpang liar.
"Ada penumpang liar yang tujuannya mengganggu soliditas Partai Golkar dengan menghembuskan isu Munaslub dengan mengaitkan rekomendasi dari Dewan Pakar, padahal Dewan Pakar tidak ada sama sekali merekomendasikan Munaslub. Saya minta isu Munaslub ini untuk dihentikan,” tegasnya.
Yang perlu saat ini, kata Agung Laksono, adalah mengintensifkan mesin partai untuk segera bergerak menyapa rakyat, sambil memberikan waktu kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk menentukan pasangan cawapresnya termasuk dengan mitra koalisi pada Pilpres 2024.
"Lebih cepat lebih baik, kita serahkan urusan ini kepada Pak Airlangga Hartarto, sambil kita intensifkan program Airlangga Hartarto Menyapa Rakyat di seluruh Indonesia, demi memenangkan Pilpres dan Pileg 2024,” imbuh dia.
Munaslub Bukan Barang Haram
Sebelumnya, Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam, menegaskan Munaslub Partai Golkar adalah hal yang bisa dilakukan dan bukan barang haram.
"Munaslub bukan barang haram, suatu yang halal untuk dilaksanakan,” kata Ridwan.
Ridwan mengingatkan, Ketum Airlangga Hartarto juga merupakan Ketum hasil Munaslub pada akhir 2017, saat Setya Novanto tersandung kasus hukum.
"Airlangga itu hasil Munaslub, kok bilang enggak ada Munalub gimana,” kata Ridwan.
Selain itu, ditanya soal siapa sosok calon Ketum Golkar yang pantas menggantikan Airlangga, Ridwan menyebutkan nama Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan hingga Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet).
"Ada beberapa nama, orang yang duduk di pemerintahan juga, siapa sejajar di pemerintahan, ya Opung, Luhut Binsar Panjaitan,” kata Ridwan.
"Di luar pemerintahan ada Bamsoet, ada saya, tapi tidak menutup kemungkinan senior mau turun lagi,” pungkasnya.
Reporter: Alma Fikhasari
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
