Liputan6.com, Jakarta Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengungkap besaran dana yang diperlukan untuk merampungkan proyek jalan tol trans sumatera (JTTS). Utamanya untuk proyek tahap I dan tahap II yang dikejar bisa selesai hingga akhir 2024 mendatang.
Pria yang karib disapa Tiko itu mengungkap, setidaknya Hutama Karya sebagai pelaksana proyek masih membutuhkan Rp 30 triliun. Dana ini, disebut bersumber dari penyertaan modal negara (PMN). Diketahui, HK memang acapkali mendapat alokasi jumbo dari dana segar PMN.
Advertisement
"Kalau tahap satu dan dua yg sudah dihitung kita masih butuh PMN mungkin sekitar Rp 30 triliun lagi, tapi sisanya tdk harus PMN ya, kita lagi cek dari sisi availibility payment (AP)," jelasnya saat ditemui di Menara Danareksa, Jakarta, ditulis Jumat (14/7/2023).
Tiko menerangkan, harapannya hingga akhir 2024 Jalan Tol Trans Sumatera akan tersambung dari Bakauheni sampai Jambi. Ini merupakan jalur inti dari JTTS sebagai penopang utamanya.
Sementara itu, untuk tahap III dan tahap IV, kebutuhan dana untuk penyelesaiannya masih perlu dihitung. Apalagi, pada masa pemerintahan baru nantinya yang akan melihat prioritas pembangunan JTTS.
"Kalau tahap satu dan dua ke Jambi itu sampai 2024 akhir, yang tiga-empat itu pemerintahan baru, prioritasnya apa kita lihat, Pekanbaru ke Medan, dan ada beberapa sayap-sayap di padang," terangnya.
"Kalau itu kan tahap tiga dan empat, itu belum dihitung (kebutuhan dananya)," tambahnya.
Tak Mau HK Ketergantungan PMN
Diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengungkap rencana jangka panjang Hutama Karya sebagai penggarap Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Menurutnya, mulai tahun 2026 mendatang, HK nantinya akan lebih banyak melepas kepemilikan tol daripada membangun tol JTTS.
Upaya ini disebut sebagai alternatif pendanaan keuangan HK selain dari menyerap dari penyertaan modal negara (PMN) tunai dengan nilai yang cukup besar. Diketahui, puluhan triliun PMN sudah dikucurkan sebagai bentuk dukungan bagi HK merampungkan JTTS.
"Jadi HK ini memang terus kita dorong, tapi kita gamau juga HK ini PMN terus, jadi sebagian PMN sebagian dikurangi dengan dilepas ke investor," ujar dia saat ditemui di Menara Danareksa, Jakarta, Kamis (13/7/2023).
"Jadi kita bikin recycle, mungkin ini baru mulai 2026 ke atas baru keliatan lebih banyak yang dijual dibandingkan yang dibangun lagi, karena membangun nanti dilepas, bangun dilepas," sambung dia.
Divestasi Ruas Tol
Perlu diketahui, proses divestasi ruas tol yang sudah rampung adalah ruas tol Medan-Binjai dan Bakauheni-Terbanggu Besar. Keduanya telah sukses dibeli oleh Indonesia Investment Authority (INA) senilai Rp 20,5 triliun.
Tiko, sapaan akrabnya, menerangkan ada satu ruas lagi yang akan ditawarkan HK kepada INA. Yakni, ruas tol Terbanggi Besar - Pemalang - Kayu Agung yang saat ini tengah dalam proses perbaikan.
"Sekarang baru tiga, kita saat ini dalam proses perbaikan yang untuk yang, terus aja dari Bakauheni ke Terbanggi Besar ke Kayu Agung. Ini dalam proses perbaikan, itu sudah kita perbaiki dan baik akan kita tawarkan ke INA juga," urainya.
""HK ini sebenarnya dia ini selama hampir enam tahun terakhir sudah membangun 1.020 km, jadi bayangkan, dan masih terus jadi kan setelah ini yg besar itu kan tol Betung-Jambi," tambah Kartika Wirjoatmodjo.
Advertisement
PMN Rp 12 Triliun untuk HK
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengusulkan penyertaan modal negara (PMN) untuk tahun 2024 sebesar Rp 57,9 triliun. Nominal tersebut nantinya akan dialokasikan ke 10 perusahaan BUMN.
Erick Thohir menjelaskan kepada Komisi VI DPR RI, bahwa sebelumnya pada April 2023 terdapat PMN tambahan sebesar Rp 24 triliun.
Rencananya, PMN tambahan di 2023 itu akan disalurkan kepada PT Hutama Karya (Persero) (HK) sebesar Rp 12,5 triliun, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) sebesar Rp 8 triliun, dan IFG sebesar Rp 3,5 triliun, sehingga total mencapai Rp 24 triliun.
"Di PMN tambahan tahun ini, dari Menteri Keuangan (Menkeu) sudah diputuskan menjadi masukan PMN di tahun 2024. Makanya, kalau kita lihat angkanya PMN tahun 2024 berubah tadinya Rp 33,9 triliun menjadi Rp 57,9 triliun. Jadi, untuk PMN tambahan ini sudah ada komitmen full dari Kementerian Keuangan," kata Erick Thohir dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI, di Jakarta, Senin (5/6/2023).
Adapun Erick Thohir mengungkapkan, khusus untuk PMN Wijaya Karya sebenarnya telah diusulkan pada 2023. Namun, Kementerian BUMN mengikuti kebijakan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar PMN tersebut masuk pada anggaran 2024.
"Kami mengusulkan PMN tambahan sebesar Rp 3,5 triliun untuk IFG, Rp 8 triliun untuk WIKA dan Hutama Karya Rp 12,5 triliun, tetapi Menteri Keuangan memutuskan untuk menjadi PMN 2024," jelas Erick.
