6 Pernyataan Dewan Pakar Partai Golkar Usai Rapat Pleno, Bakal Munaslub dan Ganti Airlangga Hartarto?

Dewan Pakar Partai Golkar akan melakukan muyawarah nasional luar biasa (munaslub) untuk evaluasi terhadap putusan munas yang menyatakan Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagai calon presiden dari Golkar.

"Apabila keputusan Munas itu bukan Airlangga jadi calon presiden, berarti harus munaslub kan," kata Ridwan pada wartawan, dikutip Senin 10 Juli 2023.

Menurut Ridwan, dengan adanya munaslub maka terbuka peluang Golkar mendukung nama lain menjadi calon presiden.

"Jadi munaslub dalam rangka mengubah keputusan bahwa Airlangga bukan calon presiden, bisa calon lain kan, apakah yang lainnya saya ndak sebut nama, nah itu bisa juga," kata Ridwan.

Tak hanya itu, Munaslub juga berpeluang untuk pergantian capres.

"Berpeluang juga karena munaslub maka pergantian ketua umum bisa mengarah ke sana, tergantung pemilik suara, kita kan bukan pemilik suara," ucap Ridwan.

Menurut Ridwan, keputusan munas membuat kader terikat harus mendukung Airlangga meski sebanarnya ada yang tidak ingin mendukung Airlangga. Oleh karena itu menurutnya harus dihentikan.

"Nah ini harus diakhiri lah, pembodohan kader, jadi kader partai ini nanti jadi kader palsu semua ini. hatinya tidak mendukung tapi mulutnya: Airlangga presiden tapi hatinya enggak," kata dia.

"Saya minta dewan pakar harus membuat rekomendasi, meskipun ini sudah terlambat, tapi harus dikeluarkan, karena omongan saya ini sudah saya sampaikan sejak setahun lalu ke dewan pakar. Maka saya pernah mengeluarkan statement meminta airlangga mengundurkan diri dari kabinet pada tanggal 29 juli kan sudah beredar viral itu," terang Ridwan.

Hubungan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar dengan Dewan Pakar tengah menghangat. Kondisi ini dipicu oleh sikap DPP yang dianggap tidak jelas menentukan arah dukungan dalam Pilpres 2024.

Padahal, Golkar telah membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama PPP dan PAN. Tetapi belum juga ada keputusan soal capres yang didukung.

"Sampai hari ini belum menunjukkan tanda-tanda ke mana arah DPP Partai Golkar. Padahal kan sudah hampir empat tahun ya. Bulan Desember ini sudah empat tahun, tetapi kejelasan DPP Golkar terhadap keputusan Munas itu belum kelihatan," terang Ridwan.

Ketidakjelasan dan ketidakpastian arah partai mempengaruhi mesin Golkar di bawah. Menurut Ridwan, hal tersebut malah membuat Golkar di bawah menjadi loyo.

"Karena ini kan banyak pendukungnya, pengurusnya juga banyak di daerah-daerah kan menunggu sinyal itu. Kalau tidak diberi sinyal, mereka diam. Dengan diamnya seluruh kader dan komponen partai dari pusat sampai ke daerah itu membuat partai ini menjadi loyo. Sehingga hasil surveinya turun terus," ucap dia.

"Jadi, ketidakjelasan ini yang membuat semua organ organisasi menjadi loyo. Jadi liar, karena tidak ada kepastian. Jadi seperti tidak ada nahkodanya kan akan ke mana," sambung Ridwan.

Ridwan pun menghadiri acara Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar yang digelar para eksponen Partai Golkar di Jakarta, Rabu 12 Juli 2023.

Dalam paparannya, Ridwan menegaskan Munaslub Partai Golkar adalah hal yang bisa dilakukan dan bukan barang haram.

"Munaslub bukan barang haram, suatu yang halal untuk dilaksanakan," kata Ridwan, Rabu 12 Juli 2023.

Ridwan mengingatkan, Ketum Airlangga Hartarto juga merupakan Ketum hasil Munaslub pada akhir 2017, saat Setya Novanto tersandung kasus hukum.

"Airlangga itu hasil Munaslub, kok bilang enggak ada Munalub gimana," kata Ridwan.

Evaluasi pencalonan Ketua Umum Airlangga sebagai calon presiden mengemuka. Bahkan, Airlangga Hartarto dinilai layak digantikan dari posisi ketua umum saat ini.

Ridwan bahkan sudah bicara siapa yang layak menggantikan Airlangga sebagai ketua umum Partai Golkar apabila terjadi munaslub.

"Orang yang duduk di pemerintahan, super hebat, siapa yang selevel oleh Pak Airlangga, ya Opung, Luhut Binsar Pandjaitan. Itu kalau mau dilihat yang super hebat," kata Ridwan.

Selain sosok Luhut Binsar Pandjaitan, Ridwan juga menyebutkan nama Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo (Bamsoet).

"Di luar pemerintahannya ya calonnya itu ada Pak Bamsoet, ada saya, tapi tidak menutup senior kalau mau turun," kata Ridwan.

Berbeda, Dewan Pakar Partai Golkar menegaskan tidak membahas soal musyawarah nasional luar biasa dalam rapat yang digelar di kediaman Agung Laksono. Sekretaris Dewan Pakar Golkar Ganjar Razuni mengaku dalam rapat tidak membahas soal munaslub.

Ia juga membantah isu soal munculnya nama Luhut Binsar Pandjaitan dan Bambang Soesatyo (Bamsoet) yang bakal menggantikan posisi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Menurut Ganjar, jangankan membahas nama kandidat pengganti Airlangga, Dewan Pakar bahkan tak membahas soal munaslub.

"Termasuk tidak menyinggung dan membahas nama senior kami Bang Luhut Binsar Pandjaitan," tutur Ganjar dalam keterangan, Kamis 13 Juli 2023.

Dia mengatakan, dalam Rapat Pleno ke-VIII Dewan Pakar Partai Golkar tidak ada satupun peserta yang menyinggung soal kandidat pengganti Airlangga Hartarto. Ia mengaku hadir dan menyaksikan jalannya rapat yang digelar di kediaman Ketua Dewan Pakar itu pada Minggu 9 Juli 2023 itu.

"Tak ada membahas munaslub," kata Ganjar.

Dewan Pakar Partai Golkar menggelar rapat pleno ke-VIII pada Minggu 9 Juli 2023. Rapat tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi.

Surat rekomendasi itu ditandatangani oleh Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono dan Sekretaris Dewan Pakar Partai Golkar Ganjar Razuni.

Berdasarkan surat yang diterima Liputan6.com, Selasa (11/7/2023), rekomendasi pertama adalah membentuk poros baru di luar bakal koalisi pencapresan yang sudah ada, sejauh memenuhi Electoral-Presidential. Poros baru ini akan menguntungkan kedudukan dan posisi Partai Golkar, di mana Partai Golkar akan memiliki kendaraan politik dalam Pencapresan.

"Selain itu, poros baru ini akan membangkitkan moril seluruh Caleg Partai Golkar sebagai pejuang-pejuang partai di garis depan dalam menuju kemenangan Pileg Partai Golkar dalam Pemilu 2024," demikian kutipan rekomendasi pertama.

Rekomendasi kedua berisi: Sejalan dengan rekomendasi angka (1) di atas, maka Ketua Umum DPP Partai Golkar sebagai Mandataris MUNAS X yaitu, Sdr. Airlangga Hartarto mendeklarasikan diri sebagai Calon Presiden dari Partai Golkar, dan sekaligus menentukan pasangan Cawapresnya sesegera mungkin dengan batas waktu selambatnya sebelum bulan Agustus 2023 berakhir.

Rekomendasi ketiga adalah dalam rangka menyukseskan Pemilu 2024, Dewan Pakar Partai Golkar mengusulkan agar Sdr. Airlangga Hartarto bersama Partai Golkar menyelenggarakan Program Airlangga Hartarto Menyapa Rakyat di seluruh Indonesia, demi memenangkan Pilpres dan Pileg 2024.