Liputan6.com, Jakarta Menteri BUMN Erick Thohir mengungkap saat-saat awal mula dia diminta oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk ikut masuk ke kabinet pemerintahan. Dia mengungkap juga alasan Jokowi saat memintanya untuk masuk mulai 2019 lalu.
Erick Thohir mengisahkan, beberapa kali ditawari posisi di pemerintahan. Sebelum menjadi Menteri BUMN, Erick mengaku sempat ditawari posisi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).
Advertisement
Akhirnya, dia memantapkan diri untuk masuk untuk turut membenahi perusahaan pelat merah lewat Kementerian BUMN.
"Tapi perjalanannya memang terus pak Jokowi meminta saya untuk masuk kabinet khususnya membenahi BUMN yang beliau merasa sangat korup," ujarnya dalam YOTNC 2023, di Jakarta, Sabtu (15/7/2023).
Dia menjelaskan, pada waktu itu, Jokowi memandang kalau BUMN itu dekat dengan citra negatif yang suka korupsi. Alhasil, membebani keuangan negara.
Tak lantas langsung menerima tawaran itu, Erick meminta jaminan ke RI 1. Salah satunya, dia meminta adanya dukungan dari pemerintah untuk program bersih-bersih BUMN.
"Sangat korup, malah membebani pemerintah. Lalu saya bilang, 'pak tapi saya disupport gak?' Karena kalau kita melakukan suatu pembersihan-pembersihan tanpa support orang nomor 1 di Indonesia, impossible," ungkapnya.
Fasilitas Berbeda
Ternyata gayung bersambut. Erick mengakui mendapat sejumlah fasilitas yang berbeda dari kementerian lainnya. Sebut saja soal posisi 2 wakil menteri di Kementerian BUMN.
"Disitu beliau punya komitmen makanya ketika saya masuk ke BUMN saya diberikan banyak fasilitas. Contoh, wamennya ada dua, gak ada menteri lain yang wamennya 2, ya," kata dia.
"Ketika saya juga waktu itu, 'pak ini ada indikasi korupsi', Jaksa Qgung langsung nyari saya. Itulah yang saya rasa, value yang bapak presiden berikan kepada saya ya ith tadi, ini negata membutuhkan. Nah ini yang saya rasa saya berusaha yang terbaik dan mudah-mudahan masih baik," tuturnya.
Advertisement
Jurus Erick Thohir Benahi BUMN Karya
Diberitakan sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan program bersih-bersih merupakan bagian dari transformasi BUMN.
Kementerian BUMN, lanjut Erick Thohir, sejak awal berkolaborasi dengan banyak pihak, mulai dari Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), TNI, Polri, hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mewujudkan tata kelola perusahaan BUMN yang bersih dan profesional, tak terkecuali terhadap BUMN-BUMN karya.
"Kita tentu mendukung langkah OJK yang tengah menelaah laporan keuangan Waskita dan Wika yang dituding dimanipulasi. Hal ini sejalan dengan komitmen Kementerian BUMN untuk terus melakukan pembenahan tata kelola perusahaan dan penegakan hukum di seluruh perusahaan BUMN, termasuk BUMN karya," ujar Erick di Jakarta, Jumat (7/7/2023).
Selama ini, Erick sampaikan, pihaknya selalu memiliki cita-cita untuk menjadikan BUMN sebagai perusahaan berstandar internasional dan mampu bersaing secara global. Menurut Erick, hal tersebut hanya dapat dicapai apabila para pemimpin dan karyawan BUMN bersih dari kasus hukum.
Restrukturisasi
Erick tidak segan memberantas pelaku korupsi di seluruh tubuh perusahaan BUMN dan telah bekerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti proses hukum secara tuntas. Hal ini menjadi bagian penting dari proses bersih-bersih BUMN yang tengahdilakukan Kementerian BUMN saat ini.
Secara paralel, selain bersih-bersih yang dilakukan, Erick juga mendukung penuh proses restrukturisasi yang tengah dijalankan BUMN karya, di antaranya melalui rencana suntikan APBN melalui penyertaan Modal Negara (PMN), perbaikan perencanaan bisnis, dan restrukturisasi utang.
"Kami percaya penyehatan keuangan BUMN karya dapat terselesaikan dengan baik. Belajar dari pengalaman terdahulu dalam merestrukturisasi BUMN seperti Garuda, Jiwasraya dan Asabri," ucap Erick.
Advertisement
