Liputan6.com, Jakarta - Data kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) merupakan data pribadi penting dan sensitif. Biasanya, data ini berisi informasi lengkap tentang identitas, alamat, status perkawinan, hingga nama orang tua dari setiap warga negara Indonesia.
Saking pentingnya data Dukcapil ini, wajar bilamana data ini seharusnya dilindungi dengan baik oleh pengelola di mana saat ini dipegang oleh Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri).
Advertisement
Namun, baru-baru ini beredar kabar dugaan 337 juta data Dukcapil bocor dan dijual di dark web. Menanggapi hal ini, pakar keamanan siber Alfons Tanujaya mengungkap kekhawatiran dan bahaya data tersebut dipakai oleh penjahat.
“Dengan bocor data Dukcapil ini di mana beberapa informasi tentang nama orang tua, seperti ibu kandung yang digunakan sebagai salah satu metode otentikasi di bank sangat berbahaya sekali,” ujar Alfons saat dihubungi tim Liputan6.com, Minggu (16/7/2023).
Dia menambahkan, "Penjahat siber yang mendapatkan data ini dapat memalsukan dirinya sebagai penduduk bersangkutan ketika di otentikasi oleh petugas bank atau lainnya."
"Karena sudah memiliki informasi data Dukcapil bocor yang lengkap, pelaku kejahatan bisa dengan mudah menjawab pertanyaan verifikasi sehingga bisa lolos otentikasi," katanya.
Alfon menyarankan, agar pihak pengelola data dan berwenang segera menindaklanjuti dugaan bocornya data Dukcapil ini dan mengambil langkah-langkah perlindungan bagi warga negara yang datanya terancam.
Adapun, kasus kebocoran data terbaru ini diungkap lewat postingan Twitter Daily Dark Web (@DailyDarkWeb), dan diunggah ulang oleh Pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto.
"Kali ini yang bocor adalah data kita semua di Dukcapil sebanyak 337 juta data," tulis Teguh di akun Twitter-nya, Minggu (16/7/2023).
Dia juga menyebutkan, 337 juta data Dukcapil yang dibocorkan oleh pelaku kejahatan di situs Breach Forums, termasuk nama, NIK, No KK, tanggal lahir, alamat, nama ayah, nama ibu, NIK ayah, NIK ibu, No akta lahir/nikah dll.
Pakar Keamanan Siber: Audit Pengelolaan Harus Dilakukan
Alfons juga menegaskan, ada hal yang wajib dilakukan untuk mencegah agar kebocoran data semacam ini tidak terjadi, apalagi, kejadian serupa kerap berulang belakangan ini.
"Selain berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa semoga pengelola data disadarkan akan amanah yang diberikan ini, harus dilakukan audit terhadap pengelolaan data," kata Alfons.
Menurutnya, pengelolaan data harus diaudit apakah sudah menerapkan standar pengelolaan data yang baik, dan audit harus dilakukan secara teratur.
Selain itu, harus juga diberikan sanksi yang tegas apabila terjadi pengelolaan yang tidak sesuai standar yang baik seperti ISO 27001 atau yang lain.
"Mungkin Badan yang berwenang melakukan ini, kami harapkan adalah BSSN," kata Alfons. "Seharusnya sebelumnya BSSN sudah memberikan warning. Data kependudukan kan data paling inti dari masyarakat Indonesia."
Yang perlu diperhatikan juga, hal ini adalah konsekuensi dari pengelolaan data terpusat, di mana bisa diakses oleh semua pihak yang membutuhkan.
"Nah dalam mengakses ini, kalau kita melakukan enkripsi, itu kan menjadi sulit. Tetapi kalau tanpa enkripsi sekali bocor maka seperti hari ini. Maka perlu dicari caranya," kata Alfons.
Ia mengatakan, yang perlu diberikan akses adalah data umum yang tanpa dienkripsi, jika ingin mengakses lebih jauh, data yang lebih jauh tersebutlah yang harus dienkripsi.
Advertisement
Kebocoran yang Dinilai Memprihatinkan
Alfons juga mengatakan, melihat dari sampel yang diberikan sebanyak 1 juta data yang bisa diakses, hal ini cukup memprihatinkan.
"Data ini lebih banyak daripada data penduduk Indonesia. Data penduduk Indonesia sekitar 270 jutaan, namun diduga karena ini memuat data penduduk yang sudah meninggal," kata Alfons.
Alfons menjelaskan, dari 330 juta baris, mengandung 69 kolom. Sehingga, terlihat bahwa yang berhasil diakses adalah server database-nya disalin mentah-mentah.
"Dan kalau lihat dari isi kolomnya, memang cukup kuat ini diduga berasal dari Dukcapil. Jadi harap pihak berwenang melihat kolom-kolom data yang diberikan secara gratis ini, lalu diinvestigasi dari mana sumber kebocorannya," kata Alfons.
Meski dari 69 field database tersebut cukup banyak yang kosong, namun ada 28 field yang cukup penting dan mengandung informasi-informasi pribadi.
Bahkan, menurut Alfons, ada data-data yang cukup memprihatinkan dan baru seperti nomor akta nikah dan cerai, tanggal nikah dan cerai, serta yang kelainan fisik, penyandang cacat, pendidikan akhir, jenis pekerjaan, hingga NIK dan nama orangtua.
"Seakan tidak lengkap membocorkan informasi orang dekat ini, lalu ada yang nama ketua RT dan ketua RW," kata Alfons.
Adapun, alasan mengapa patut diduga data-data ini berasal dari Dukcapil adalah karena adanya nama petugas registrasi, NIK petugas registrasi, petugas entry dan NIK petugas entry.
Menyusul Dugaan Kebocoran Data Paspor
Belum lama ini juga, hacker yang dikenal dengan nama Bjorka kembali membuat heboh dunia maya dengan aksi peretasannya. Kali ini, ia diduga berhasil membobol dan menjual 34 juta data paspor orang Indonesia di dark web.
Adapun data paspor yang dibocorkan oleh Bjorka itu meliputi nama, nomor paspor, tanggal berlaku paspor, jenis kelamni, hingga tanggal berapa pasport tersebut diterbitkan.
34 juta data tersebut dijual di dark web dengan harga murah, yaitu hanya 10.000 dollar AS atau sekitar 150 juta.
Informasi ini pertama kali dibagikan oleh pengamat keamanan siber, Teguh Aprianto, sekaligus pendiri Ethical Hacker Indonesia, melalui akun Twitter-nya @secgron pada Rabu (5/7/2023).
Dalam unggahan tangkapan layar dari situs dark web itu, hacker dengan nama akun Bjorka menawarkan seluruh 34 juta data paspor orang Indonesia tersebut seharga Rp 150 juta.
“34 juta data paspor Indonesia bocor dan dijual di dark web. Harga cuma $10k. Data termasuk nomor paspor, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, email, foto wajah dan tanda tangan,” tulis Teguh.
Tak lupa pula, Teguh juga ikut me-mention akun Twitter Kemkominfo dan BSSN RI. "Ini @kemkominfo sama @BSSN_RI selama ini ngapain aja?" tulis Teguh.
(Ysl/Isk)
Advertisement
