Liputan6.com, Jakarta - Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan posisinya dalam melakukan upaya bersih-bersih di perusahaan pelat merah. Lagi-lagi dia mengungkap tak segan untuk memenjarakan pejabat di BUMN yang terbukti melakukan korupsi.
Erick menjelaskan, selama ini banyak BUMN yang mendapat suntikan modal jumbo. Baik melalui penyertaan modal negara (PMN) maupun aksi korporasi lainnya seperti dari bursa saham atau pun strategic partner.
Advertisement
"Yang namanya BUMN itu kan yang namanya aksi korporasi banyak, macam-macam. Ada yang go public, ada yang juga undang strategic partner. Ada juga yang namanya penambahan modal dsri PMN atau pun dari pasar, itu terbuka," kata dia kepada wartawan, di Jakarta, ditulis Senin (17/7/2023).
Erick Thohir menegaskan, konteksnya adalah menjamin proses bisnis BUMN bisa berjalan sesuai dengan rencana. Artinya, mampu memberikan kontribusi positif.
Menurut Erick, dengan menyerap tambahan modal dari berbagai aspek, termasuk PMN, harus dibuktikan dengan kinerja bisnis dari BUMN tersebut. Sebut saja, PMN jumbo puluhan triliun untuk Hutama Karya untuk menggarap Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Sederet BUMN lain mulai dari ID Food, IFG, hingga Garuda Indonesia juga pernah disuntik PMN.
"Konteksnya yang selalu kita tekankan bagaimana daripada hasil dari aksi korporasi ini tentu kita bisa lihat hasilnya dan harus dipertanggungjawabkan," tegasnya.
"Tentu kalau ada yang korup ya kita penjarakan, karena tidak mungkin yang namanya tadi oengelolaan BUMN ini tidak transparan karen ini tentu barang milik negara," kata Erick Thohir memungkaskan.
Tugas dari Jokowi
Diberitakan sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengungkap saat-saat awal mula dia diminta oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk ikut masuk ke kabinet pemerintahan. Dia mengungkap juga alasan Jokowi saat memintanya untuk masuk mulai 2019 lalu.
Erick Thohir mengisahkan, beberapa kali ditawari posisi di pemerintahan. Sebelum menjadi Menteri BUMN, Erick mengaku sempat ditawari posisi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).
Akhirnya, dia memantapkan diri untuk masuk untuk turut membenahi perusahaan pelat merah lewat Kementerian BUMN.
"Tapi perjalanannya memang terus pak Jokowi meminta saya untuk masuk kabinet khususnya membenahi BUMN yang beliau merasa sangat korup," ujarnya dalam YOTNC 2023, di Jakarta, Sabtu (15/7/2023).
Advertisement
Minta Dukungan
Dia menjelaskan, pada waktu itu, Jokowi memandang kalau BUMN itu dekat dengan citra negatif yang suka korupsi. Alhasil, membebani keuangan negara.
Tak lantas langsung menerima tawaran itu, Erick meminta jaminan ke RI 1. Salah satunya, dia meminta adanya dukungan dari pemerintah untuk program bersih-bersih BUMN.
"Sangat korup, malah membebani pemerintah. Lalu saya bilang, 'pak tapi saya disupport gak?' Karena kalau kita melakukan suatu pembersihan-pembersihan tanpa support orang nomor 1 di Indonesia, impossible," ungkapnya.
Fasilitas
Ternyata gayung bersambut. Erick mengakui mendapat sejumlah fasilitas yang berbeda dari kementerian lainnya. Sebut saja soal posisi 2 wakil menteri di Kementerian BUMN.
"Disitu beliau punya komitmen makanya ketika saya masuk ke BUMN saya diberikan banyak fasilitas. Contoh, wamennya ada dua, gak ada menteri lain yang wamennya 2, ya," kata dia.
"Ketika saya juga waktu itu, 'pak ini ada indikasi korupsi', Jaksa Qgung langsung nyari saya. Itulah yang saya rasa, value yang bapak presiden berikan kepada saya ya ith tadi, ini negata membutuhkan. Nah ini yang saya rasa saya berusaha yang terbaik dan mudah-mudahan masih baik," tuturnya.
Advertisement
