Liputan6.com, Jakarta - Peluang Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto maju calon presiden (capres) semakin terbuka lebar. Posisi Prabowo sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) semakin menguatkan daya elektoral sebagai capres pada Pilpres 2024.
Hal itu disampaikan Pengamat Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati.
Advertisement
"Iya kan posisi menhan kan salah satu dari tiga posisi strategis dalam kabinet," ujar Wasisto melalui keterangan tertulis, Senin (17/7/2023).
Dia menilai, posisi Prabowo sebagai Menhan tentu sangat strategis untuk mendapat dukungan elektoral termasuk dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Menurut Wasisto, Prabowo dipandang banyak kalangan memiliki kompetensi untuk melanjutkan kepemimpinan Indonesia ke depan.
Dia menyebut, posisi Menhan menjadi sangat strategis lantaran sebagai Kementerian yang peran besarnya sangat dibutuhkan. Terutama untuk mendorong hadirnya keutuhan dan persatuan di masyarakat.
"Menhan, Menlu, Mendagri itu kan posisi kunci dalam pemerintahan." tambah Wasisto.
Menurut dia, merupakan hal yang wajar jika Prabowo didukung oleh Presiden Jokowi. Hal itu karena posisi strategis yang dimiliki Prabowo di kabinet Indonesia Maju sebagai Menhan RI.
"Jadi wajar saja kalau misalnya Jokowi mendukung Prabowo," jelas Wasisto.
Sebelumnya, merujuk pada hasil Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA periode 30 Mei-12 Juni 2023 mencatatkan, tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden Jokowi mencapai 90 persen.
Mayoritas pendukung Jokowi turut merapat ke Prabowo. Pada sumber survei yang sama, Prabowo berhasil meraih angka elektabilitas sebanyak 36,1 persen, sedangkan Ganjar Pranowo mendapat 34,7 persen dan Anies Baswedan 20,1 persen.
Survei Indostrategic
Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) merilis hasil survei nasional bertajuk Keberlanjutan vs Perubahan: Dinamika Peta Politik Menuju Pemilu 2024.
Hasilnya menunjukkan, dukungan politik Presiden Joko Widodo atau Jokowi masih menjadi variabel yang patut diperhitungkan dalam agenda pemenangan Pilpres 2024.
Namun, temuan survei Indostrategic itu memperlihatkan hanya 19,3 persen responden yang mengaku bakal mengikuti capres pilihan atau capres yang bakal didukung Presiden Jokowi.
"Memang dalam konteks elektoral dukungan Presiden Jokowi kurang begitu mendapatkan impact yang signifikan, praktis ada sekitar 19,3 persen yang akan mengikuti pilihan Presiden Jokowi," kata Direktur Eksekutif Indostrategic Ahmad Khoirul Umam secara daring, Jumat 14 Juli 2023.
Sementara itu, sebesar 56,6 persen responden lainnya mengaku tidak akan mengikuti pilihan Presiden Jokowi. Kemudian 21 persen lainnya masih ragu-ragu.
"Nah yang bimbang ini bisa masuk ke yang akan ikut Presiden Jokowi atau sebaliknya yang tidak akan ikut. Tampaknya, hal ini masih dipengaruhi oleh ketidakjelasan dari positioning dari Presiden itu sendiri," jelas Umam.
Sementara itu, kata Umam ada sekitar 64,6 persen responden yang berharap agar Presiden Jokowi sebaiknya bersikap netral dalam Pilpres 2024 mendatang.
Kemudian 15,5 persen responden lainnya yang mengaku sebaiknya Presiden Jokowi bersikap abu-abu, dan 16,4 responden justru mendukung Presiden sebaiknya berpihak.
Advertisement
Metode Survei Indostrategic
Ada pun populasi survei Indostrategic ini meliputi desa/kelurahan tingkat nasional, desa/kelurahan di tingkat provinsi dipilih secara random dengan jumlah proposional, RT/lingkungan kampung dipilih secara random sebanyak 5 dari tiap-tiap desa terpilih,
Kemudian populasinya juga berasal dari masing-masing RT/lingkungan kampung dipilih secara random dua keluarga, di dua keluarga terpilih ditetapkan secara random satu orang yang punya hak pilih (laki-laki/perempuan).
Sedangkan, metode survei yang dipakai ialah multi-stage random samplingyang melibatkan 1.400 sampel responden yang tersebar di 38 provinsi yang meliputi 84 Dapil di seluruh Indonesia.
"Dengan Margin of Error (MoE) 2,62 persen, survei ini dilakukan melalui face to face interview, dengan periodepengerjaan survei lapangan pada tanggal 9-20 Juni 2023," kata Umam.
Pada diskusi ini hadir pula Politisi Senior Partai Gerindra Arief Poyuono, Kepala Bakomstra Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, dan Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid.
