Liputan6.com, Jakarta - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan, reshuffle kabinet adalah sepenuhnya hak Presiden Joko Widodo atau Jokowi, termasuk juga terkait pemilihan Menkominfo baru Budi Arie yang menggantikan Johnny G Plate.
“Terkait dengan siapa yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi, itu merupakan bagian dari hak prerogatif presiden yang dihormati oleh PDI Perjuangan,” kata Hasto di Inews Tower, Senin (17/7/2023).
Advertisement
Terkait posisi Budi yang merupakan Ketua Umum Projo, Hasto menyatakan tak ada masalah. Sebab, relawan juga WNI yang berhak mendapat jabatan.
“Relawan kan juga rakyat Indonesia, jadi semua rakyat Indonesia apalagi juga telah berjuang ya di dalam pemenangan presiden Jokowi, dan oleh presiden dinilai memiliki suatu kecakapan sebagai menteri, ya tentu saja ya PDI Perjuangan menghormati keputusan dari presiden,” jelasnya.
Ditanya soal Projo yang cenderung mendukung Prabowo Subianto sebagai capres, Hasto menyatakan dukungan Projo belum satu suara.
“Dukung mendukung kan biasa, buktinya ada projo dari Jawa Barat ya memberikan dukungan kepada pak Ganjar Pranowo. Dukungan ini kan belum final, apalagi nanti ujung-ujungnya kan pada siapa yang dicoblos,” pungkas Hasto.
Respons NasDem
Sebelumnya, Plt Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim angkat bicara soal pelantikan pelantikan Menkominfo baru yakni budi Arie yang menggantikan Johnny Plate. Hermawi menyebut pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo.
“Reshuffle hal biasa, ini emang kewenangan presiden yang diatur oleh UUD,” kata Hermawi saat dikonfimasi, Senin (17/7/2023).m
Hermawi enggan menjawab apakah penunjukkan Budi Arie tanda Jokowi ingin melepas NasDem. Namun, NasDem sendiri menegaskan akan tetap mendukung Jokowi hingga akhir pemerintahan di 2024.
“NasDem sudah berkali reshuffle dan hal itu tidak akan mengurangi dukungan nasdem kepada pemerintahan Jokowi. NasDem tetap sebagai pengawal pemerintahan Jokowi hingga akhir,” pungkasnya.
Advertisement
