Liputan6.com, Jakarta Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi resmi diangkat menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) menggantikan Johnny G. Plate yang berstatus tersangka atas kasus dugaan korupsi Base Transceiver Station (BTS) 4G Bakti Kominfo.
Gaduh reshuffle kabinet ini mulai terdengar sejak Minggu 16 Juli 2023 sore. Sejumlah pesan berantai membicarakan pergantian tak hanya Budi Arie, tapi sejumlah posisi lainnya. Tak membantah, pihak Istana pun membenarkan adanya pelantikan tersebut yang akan diadakan pada Senin (17/7/2023).
Advertisement
Reshuffle kabinet sejatinya hal biasa dan menjadi hak prerogatif Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Namun, ini menjadi lain cerita lantaran Budi Arie yang diangkat adalah seorang relawan pendukung Jokowi di kala pertarungan Pilpres lalu. Selain itu, diketahui, kursi kosong yang ditinggalkan Johnny, secara etika politik milik NasDem, yang sampai sejauh ini belum menyatakan keluar dari koalisi.
Jokowi pun angkat bicara soal jatah NasDem yang seharusnya mendapatkan 3 kursi di kabinet, kini hanya menjadi 2 yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Meskipun tak secara implisit menjelaskan pengurangan jatah tersebut.
"Agar segera bekerja cepat," kata Presiden Jokowi di Istana Negara, Senin (17/7/2023).
Saat ditegaskan kembali soal pengurangan jatah kursi ini telah dikomunikasikan dengan NasDem, Jokowi hanya mengulang pernyataannya. "Agar ini selesai dengan kecepatan," tutur Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menuturkan, yang dimaksud percepatan adalah permasalahan soal BTS, yang kini berkasus. "Jangan sampai kita sudah ada peristiwa hukum, BTS-nya juga terbengkalai. Ini yang saya enggak mau. Ini tugas berada di situ," ungkap Jokowi.
Dia pun tak membantah saat awak media menuturkan akan ada reshuffle kabinet yang dilakukan olehnya. "Ya bisa saja. Prerogatif presiden," kata Jokowi.
Sementara, Budi Arie menuturkan, siap menjalankan perintah atau amanah baru Presiden Jokowi. "Kita akan membentuk satgas percepatan langkah-langkah. Yang pasti pak presiden soal akses digital dan BTS ini akan terus jalan," jelas dia di Kemenkominfo, Jakarta, Senin (17/7/2023).
Dia pun menegaskan, meski notabenenya sebagai Relawan Pro Jokowi (Projo), dirinya akan tetap netral. "Lho kita ikuti instruksi presiden, kalau presiden netral yaa kita netral," tutur Budi.
Dia berdalih dengan jabatannya sekarang, tak akan fokus mengurusi politik elektoral, terlebih soal urusan capres di Pemilu 2024.
"Sejak saya duduk disini saya agak lupa politik. Kalau soal politik saya jawab gini, kita fokus kerja. Kita fokus kerja karena pak presiden bilang kita fokus kerja aja," jelas Budi.
"Kalau soal politik nanti masih lama masih ada waktu 4 bulan ke depan 5 bulan ke depan. Soal copras capres nanti aja. Biarin. Udah ada yang ngurus itu. Tugas kita adalah fokus kerja menyelesaikan apa yang bisa dikerjakan," sambungnya.
Sikap NasDem Kursinya Diambil
Usai pelantikan, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dikabarkan bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara Jakarta.
Mengonfirmasi hal itu, Plt Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim membenarkan kedua tokoh itu saling bersua.
“Ya (bertemu),” singkat Hermawi dalam pesan tertulis diterima, Senin (17/7/2023).
Hermawi menjelaskan, pertemuan ketua umumnya dan kepala negara berlangsung selama lebih dari satu jam.
Dia menampik, ada perbincangan politik di antara keduanya, terlebih soal urusan reshuffle kabinet dan hanya sebatas silaturahmi.
“Silaturahmi,” jelas Hermawi.
Tekait pelantikan Budi Arie menggantikan posisi Johnny G.Plate, dia menegaskan, semuanya diserahkan ke Presiden Jokowi.
"Reshuffle hal biasa. Ini memang kewenangan presiden yang diatur oleh Undang-Undang Dasar," kata Hermawi.
Dia pun enggan menjawab terkait kehadiran Budi menandakan Jokowi telah melepas NasDem dari koalisi. Menurutnya, partai pimpinan Surya Paloh itu akan tetap mendukung Presiden Jokowi hingga akhir masa pemerintahan di 2024.
"NasDem sudah berkali (melewati) reshuffle dan hal itu tidak akan mengurangi dukungan NasDem kepada pemerintahan Jokowi. NasDem tetap sebagai pengawal pemerintahan Jokowi hingga akhir," jelas Hermawi.
Sementara itu, Bendahara Umum NasDem Ahmad Sahroni juga menyatakan pelantikan hari ini sangat baik. Menurutnya dukungan NasDem tidak berubah meski bukan kader NasDem yang dilantik.
"NasDem tetap di pemerintahan Pak Jokowi sampai 2024 itu tidak berubah. Hak Preoregatif presiden itu penuh mengganti pembantunya, kita tetap dukung," kata dia.
NasDem yang Perlahan Meninggalkan Jokowi Terlebih Dahulu
Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komarudin menilai, setelah NasDem mengumumkan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden yang diusungnya di Pemilu 2024, sebenarnya secara halus partai besutan Surya Paloh itu sudah keluar dari koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin kendati menyisahkan sejumlah kadernya di kabinet.
"Secara politik NasDem sudah berbeda pilihan, berbeda haluan, sudah berbeda dukungan dengan pihak Jokowi. Ini tanda-tanda NasDem sudah tak sejalan lagi dengan kepentingan Jokowi dan kita tahu pada Apel Siaga NasDem, Jokowi tidak diundang," kata dia kepada Liputan6.com, Senin (17/7/2023).
Terkait pengangkatan Budi Arie, Ujang memandang, hal inilah bagian perlahan-lahan mengeluarkan NasDem dari koalisinya.
"NasDem disingkirkan Jokowi, karena NasDem mendukung Anies Baswedan yang dianggap antitesa pemerintahan hari ini," jelas dia.
Senada, Analis Politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago juga memandang, sikap Jokowi ini seolah menjawab kritikan keras Surya Paloh kepada dirinya saat Apel Siaga NasDem Minggu 16 Juli 2023.
"Reshuffle diumumkan usai Apel Siaga NasDem, ini memperlihatkan kritik keras Surya Paloh kepada pemerintahaan langsung dijawab Jokowi dengan tidak lagi memberikan jatah Menkominfo. Sehingga kini sisa 2 menteri NasDem tersisa," kata dia kepada Liputan6.com, Senin (17/7/2023).
Menurut Arifki, ada baiknya Surya Paloh segera menarik dua menterinya yang tersisa di kabinet. Pasalnya, pasti sudah dianggap tak sejalan lagi dengan pemerintahan Jokowi.
"Jika benar mereka tidak lagi di kabinet Jokowi, maka ini menguntungkan bagi NasDem. Mengapa? Karena NasDem akan bisa semakin menegaskan narasi perubahan untuk 2024," jelas dia.
Namun, ini juga menguntungkan bagi pemerintahan Jokowi. "Artinya sektor pertanian dan kehutanan bisa semakin strategis dengan keinginannya tanpa ada campur tangan dari menteri yang partainya sudah menarasikan perbedaan jalan," kata dia.
Sementara, Analisis politik dari Universitas Paramadina, Khoirul Umam memandang, apa yang dilakukan Presiden Jokowi ini adalah bagian menghukum NasDem yang memilih berbeda sikap politiknya.
"Ini merupakan sanksi politik sekaligus konsekuensi dari perjuangan NasDem dalam memperjuangkan narasi perubahan dan mencapreskan Anies Baswedan," kata dia kepada Liputan6.com, Senin (17/7/2023).
Di sisi lain, perlu dilihat bahwa, ditunjuknya Budi Arie, seolah Presiden Jokowi memperlihatkan dukungannya untuk Prabowo. Pasalnya, Projo tak memihak ke Ganjar Pranowo, bacapres dari PDIP asal partai Jokowi. Tapi lebih kepada Menteri Pertahanan RI.
"Konsolidasi mesin politik relawan di sekitar Jokowi yang kini merapat ke Prabowo Subianto, justru diberikan kekuasaan besar dalam pemerintahan Jokowi. Hal ini seolah semakin menegaskan bahwa preferensi politik Jokowi memang lebih mengarah kepada Prabowo Subianto, ketimbang rekan separtainya Ganjar Pranowo," kata dia.
Advertisement
