Liputan6.com, Rabat - Israel mengakui kedaulatan Maroko atas Sahara Barat yang disengketakan. Hal tersebut diumumkan oleh Pengadilan Kerajaan Maroko pada Senin (17/7/2023).
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dilaporkan memberi tahu Raja Maroko Mohammed VI tentang keputusan tersebut melalui sebuah surat dan mengatakan bahwa Israel akan mendaftarkan keputusannya ke PBB dan organisasi internasional lainnya.
Advertisement
Israel juga mempertimbangkan untuk membuka konsulat di Kota Dakhla. Israel mengonfirmasi laporan tersebut.
"Langkah ini akan memperkuat hubungan antar negara dan antar rakyat serta kelanjutan kerja sama untuk memperdalam perdamaian dan stabilitas kawasan," ungkap Menteri Luar Negeri Israel Eli Cohen seperti dilansir Middle East Eye, Selasa (18/7).
Keputusan tersebut jelas merupakan kemenangan besar bagi Maroko, yang bertahun-tahun berupaya menyakinkan negara-negara lain untuk mengakui kedaulatannya atas Sahara Barat.
Amerika Serikat (AS) mengakui kedaulatan Maroko atas wilayah itu pada tahun 2020 dengan imbalan normalisasi hubungan Maroko-Israel sebagai bagian dari Perjanjian Abraham.
Sengketa Sahara Barat dimulai pada tahun 1975, ketika penguasa kolonial Spanyol menarik diri dari wilayah tersebut, memicu perang 15 tahun antara Maroko dan gerakan Front Polisario yang menginginkan kemerdekaan di wilayah tersebut.
Maroko menguasai hampir 80 persen Sahara Barat dan melihat seluruh wilayah, rumah bagi fosfat dan perikanan yang melimpah, sebagai wilayah kedaulatannya.
Tawar Menawar di Balik Pengakuan Kedaulatan Maroko atas Sahara Barat
Pejabat Israel pada Juni mengatakan bahwa mereka memperdebatkan langkah pengakuan kedaulatan Maroko atas Sahara Barat. Namun, kemudian pada Juli mereka mengungkapkan, pengakuan atas kedaulatan Maroko dapat dipertimbangkan berdasarkan pelaksanaan forum tingkat tinggi yang melibatkan AS, Israel, dan negara-negara Arab.
KTT Negev dijadwalkan akan diadakan di Maroko akhir tahun ini. KTT tersebut pertama kali diadakan tahun lalu di Sde Boker, Israel, dan dihadiri oleh para menteri luar negeri Israel, Uni Emirat Arab, Bahrain, Mesir, Maroko, dan AS.
Tujuan dari pertemuan tersebut adalah memperdalam kerja sama antara Israel dan tetangga Arab-nya. Bulan lalu, Maroko membatalkan pelaksanaan KTT Negev sebagai protes terhadap perluasan permukiman Yahudi ilegal dan operasi militer Israel di Jenin, Tepi Barat, yang menewaskan sedikitnya 12 orang dan melukai ratusan lainnya.
Hingga Senin, Maroko belum secara terbuka mengumumkan rencana untuk menjadwal ulang pelaksanaan forum tersebut.
Advertisement
