Liputan6.com, Jakarta Pemerintahan Vladimir Putin mendadak mengumumkan bahwa negaranya tak lagi ikut serta di perjanjian gandum dengan Ukraina (Inisiatif Gandum Laut Hitam). Perjanjian itu bertujuan agar ekspor komoditas dari Ukraina tetap aman di tengah invasi.
Duta Besar Ukraina untuk Indonesia, Vasyl Hamianin, berkata dirinya tidak kaget terhadap tindakan Rusia. Ia berkata Rusia meninggalkan perjanjian tersebut karena ingin melakukan "blackmail" terhadap dunia. Tujuannya agar Rusia dibiarkan menguasai Ukraina.
Advertisement
"Ini adalah blackmail: Berikan kita Ukraina atau kita akan membuat setengah penghuni dunia tanpa makanan. Dari sudut pandang semua umat manusia yang beradab, ini adalah hal yang tak bisa diterima. Komunitas dunia mesti bersatu dan mengatakan tidak kepada pemerasan global seperti itu," ujar Dubes Ukraina Vasyl Hamianin di Sekretariat ASEAN, Jakarta, Selasa (18/7/2023).
Dampak ke Indonesia
Inisiatif Gandum Laut Hitam itu terwujud pada Juli 2022 dengan melibatkan mediasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Turki. Dubes Vasyl menjelaskan bahwa yang diekspor bukan hanya gandum, tetapi komoditas lain seperti pupuk dan jagung.
Terhentinya perjanjian ini diprediksi bisa memicu kenaikkan harga hingga kelaparan. Bagi Indonesia, Dubes Vasyl menyorot kemungkinan naiknya harga.
"Di Indonesia itu tidak akan menjadi bencana, tetapi itu tentunya akan membawa naiknya harga mie instan, roti, dan gandum pada umumnya. Dan naiknya harga untuk produk ini akan menaikkan juga harga produk-produk lainnya," terang Dubes Ukraina.
Ia pun menjelaskan bahwa panen gandum tidak mudah tumbuh, karena butuh waktu serta musim yang tepat, berbeda dari minyak atau batu bara yang bisa digali. Meski begitu, Vasyl optimistis bahwa pengiriman bisa tetap dilakukan.
"Pengiriman gandum akan berlanjut karena kami percaya PBB, termasuk Turki, serta negara-negara Eropa, akan memastikan pengiriman mereka," pungkas Vasyl.
Menlu ASEAN Sepakat Dukung Kemerdekaan Ukraina dan Palestina
Sebelumnya, para Menlu ASEAN, minus Myanmar yang dikuasai junta militer, merilis pernyataan dukungan terhadap kemerdekaan Ukraina dan Palestina, serta penghentian segala kekerasan. ASEAN berharap stabilitas dapat tercapai.
"Terkait Ukraina, sebagaimana semua negara, kami terus menegaskan kembali penghormatan kami terhadap kedaulatan, kemerdekaan politik, dan integritas wilayah. Kami menyerukan kembali adanya kepatuhan terhadap Piagam PBB dan hukum internasional," demikian isi joint communique 56th ASEAN Foreign Ministers’ Meeting (AMM), dikutip Jumat (14/7).
Invasi Rusia ke Ukraina secara luas dipandang sebagai pelanggaran terhadap Piagam PBB karena menyerang negara lain serta merebut tanah air milik Ukraina. Tercatat ada empat kawasan Ukraina yang direbut Rusia di tengah invasi, yakni Donetsk, Kherson, Luhansk, dan Zaporizhzhia.
Pada tahun 2014, Rusia juga merebut Crimea milik Ukraina. Walau kemerdekaan dan wilayah Ukraina sedang diserang oleh Rusia, pernyataan bersama para Menlu ASEAN tidak menyebut nama Rusia sebagai pihak yang terlibat.
Pernyataan bersama Menlu ASEAN menegaskan dukungan kepada PBB untuk menyelesaikan masalah di Ukraina. ASEAN juga berharap agar bantuan kemanusiaan bisa terus dikirim ke Ukraina.
"Kami turut meminta fasilitasi akses yang cepat, aman, dan tak terhalangi untuk bantuan kemanusiaan bagi mereka yang membutuhkan di Ukraina, dan proteksi warga sipil, personel kemanusiaan, dan orang-orang dalam situasi rentan," tulis pernyataan para Menlu ASEAN dalam joint communique 56th ASEAN Foreign Ministers’ Meeting (AMM).
Advertisement
