Liputan6.com, Jakarta Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan di wilayah DKI Jakarta era kepemimpinan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berhasil ditekan turun 0,17 persen pada periode Maret 2023. Sayangnya, angka ketimpangan sosial justru meningkat.
Plt Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta Dwi Paramita Dewi menyebut, ketimpangan terlihat jelas antara masyarakat kelas atas dan kelas bawah. Angkanya, naik 0,431 atau naik 0,019 persen pada Maret 2023.
Advertisement
"Sekalipun jumlah penduduk miskin sudah berkurang pada periode ini, namun masih menyisakan 'PR' ketimpangan yang semakin meningkat. Artinya gap antara pendapatan penduduk pada kelas bawah dan kelas atas justru semakin tinggi," kata Dwi dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (18/7/2023).
"Naiknya tingkat ketimpangan pada periode Maret 2023 ini juga sekaligus dibarengi dengan meningkatnya indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan," lanjut dia.
Dwi menjelaskan, dibandingkan periode September 2022, pada periode Maret 2023 ini distribusi penduduk pada kelompok pengeluaran 40 persen terbawah turun 0,60 persen menjadi 16,39 persen.
"Walaupun demikian, menurut kategori Bank Dunia, angka ini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran penduduk Jakarta masih berada pada kategori ketimpangan menengah," ungkap Dwi.
Dwi menyampaikan, kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah ataupun persentase penduduk miskin. Menurut dia ada dimensi lain, seperti tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan yang juga perlu diperhatikan.
"Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin," ucap Dwi.
Indeks Kemiskinan DKI Jakarta Sempat Naik
Pada periode September 2022-Maret 2023, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Jakarta mengalami kenaikan. Lalu, indeks kedalaman kemiskinan di DKI Jakarta juga naik 0,013 yang berarti jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin sedikit menjauh dari garis kemiskinan.
Selain itu, tercatat indeks keparahan kemiskinan di DKI Jakarta juga merangkak naik sebesar 0,017 yang berarti ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin juga semakin tinggi.
Dwi berujar dengan besaran garis kemiskinan sebesar Rp792.515 dan rata-rata jumlah anggota rumah tangga miskin sebanyak 4-5 orang. Maka, kata dia jumlah biaya yang harus dikeluarkan selama sebulan di setiap rumah tangga miskin di Jakarta adalah sebesar Rp3.875.398.
Advertisement