Liputan6.com, Jakarta Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim menghadiri langsung kegiatan Festival Keimigrasian (Imifest) Tahun 2023. Diketahui, pada tahun ini Imifest bertempat di Dharma Negara Alaya (DNA Art &Creative Hub) Denpasar, Selasa (18/7/2023).
Dia menjelaskan, Festival Keimigrasian merupakan platform diseminasi kolaboratif Direktorat Jenderal Imigrasi untuk memahami seputar produk dan kebijakan keimigrasian berjejaring dan berkolaborasi.
Advertisement
"Imigrasi memiliki peranan penting khususnya di Provinsi Bali di mana pariwisata menjadi salah satu penggerak perekonomian. Selain itu imigrasi berfungsi sebagai palang pintu dalam mencegah masuknya potensi ancaman di Indonesia baik yang berkaitan dengan kejahatan maupun terorisme," kata Silmy dalam pidatonya, seperti dikutip Rabu (18/7/2023).
Silmy mengatakan, Imigrasi merupakan wajah Indonesia yang perlu ditata sehingga dapat menjawab tantangan dalam menjaring pelintas yang berkualitas. Sebab, pengalaman di lapangan pada beberapa bulan kemarin banyak ditemui realitas ketika Warga Negara Asing (WNA) melakukan pelanggaran atau tidak menghormati nilai-nilai budaya masyarakat lokal.
"Ini merupakan tantangan imigrasi dalam melakukan penertiban serta penanggulangan pelanggaran yang dilakukan oleh WNA. Agar WNA tersebut patuh dan menghormati nilai-nilai budaya yang ada agar tercipta suatu harmoni yang baik antara Warga Negara Asing dengan penduduk setempat (khususnya Bali),”"tegas Silmy.
"Kita harus selalu responsif dengan apa yang terjadi di masyarakat baik itu aduan yang dilaporkan secara resmi maupun yang viral di media sosial," imbuh dia.
Silmy menerangkan, secara kuantitas jumlah pelintas tahun 2023 yang masuk ke Bali sudah lebih tinggi dari pelintas sebelum pandemi. Hal tersebut tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan dalam konteks visa maupun kebijakan selain imigrasi.
Maka dari itu, dia mendorong kerjasama yang baik antara Direktorat Jenderal Imigrasi dengan Pemerintah Daerah setempat dan Aparat Penegak Hukum untuk memastikan agar terjadi harmoni yang baik antara WNA dengan masyarakat.
Bebas Visa Bagi WNA Jadi Bahan Evaluasi
Silmy menambahkan, kebijakan bebas visa kunjungan sedang dievaluasi. Tercatat, dari sebelumnya 169 negara memiliki akses bebas visa, saat ini hanya 10 negara yang memiliki hak tersebut dan mereka adalah negara-negara di Asia.
Dia beralasan, visa sebagai proses seleksi masuknya WNA yang berkualitas, sehingga dengan ijin Menteri Hukum dan HAM dan didukung oleh Presiden Jokowi maka evaluasi kebijakan bebas visa bisa dilakukan.
"Nyatanya evaluasi tersebut tidak berpengaruh terhadap kunjungan WNA ke Indonesia, ke Bali khususnya. Sehingga kita perlukan upaya yang lebih agar WNA yang masuk ke Indonesia, khususnya Bali lebih berkualitas," harapnya.
Sebagai penutup, Silmy menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Denpasar atas dukungannya terselenggaranya kegiatan Festival Keimigrasian yang mana hubungan baik antara Imigrasi dengan Pemerintah Daerah dalam berkolaborasi dapat mencapai hasil yang optimal.
"Selamat menikmati sajian talkshow, public expo serta berbagai hiburan dalam gelaran Imifest tahun 2023," Silmy menandasi.
Diketahui usai berpidato, Silmy juga menyerahkan sertifikat ISO 31000:2018 terkait Manajemen Risiko dari VRC Internasional kepada Kanim Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai.
Dalam Imifest 2023 juga disajikan talkshow, public expo, pelayanan e-pasport dan hiburan lainnya.
Hadir dalam kesempatan tersebut Wali Kota Denpasar, Dirwasdakim, Instansi Vertikal Provisi Bali, Perwakilan Pemkab Badung, Kepala UPT Imigrasi di lingkungan Kanwil Bali, jajaran Ditjenim dan Divisi Imigrasi Kanwil Kemenkumham Bali.
Advertisement
