Liputan6.com, Jakarta - Bakal calon presiden (capres) yang diusung oleh Koalisi Perubahan di Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 Anies Baswedan menyampaikan sejumlah pernyataan terkini terkait berbagai hal.
Salah satunya, Anies mengatakan, banyak perjanjian investasi yang berskala besar dan perjanjian perdagangan tidak dilakukan di Jakarta. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menuturkan, penandatanganan perjanjian itu lebih banyak dilakukan di Singapura.
Advertisement
"Perjanjian perjanjian investasi yang skalanya besar atau perjanjian perdagangan yang skalanya besar sering sekali tidak menggunakan Jakarta sebagai lokasi penandatanganannya. Tanda tangannya dimana? banyak tanda tangannya di Singapura," ujar Anies di Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis 20 Juli 2023.
Dia menjelaskan, ketika perjanjian itu ditandatangani di Singapura berarti menggunakan hukum di sana. Hal tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi Indonesia.
Selain itu, Anies Baswedan menyebut nama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Joko Widodo atau Jokowi ketika berbicara perubahan. Dia menilai, perubahan tidak bisa dilepaskan dari kontinuitas untuk melanjutkan pembangunan era sebelumnya.
Dia pun berkaca ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta. Apa yang dirinya lakukan ketika menjadi gubernur juga melanjutkan pembangunan gubernur-gubernur era sebelumnya seperti Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Jokowi atau pun Fauzi Bowo.
"Kami bertugas di Jakarta, ketika kami bertugas, ini baik gubenur pertama, sebelum saya Pak Djarot, Basuki, Jokowi, Fauzi Bowo, di situ ada kontinuiti dan perubahan," kata Anies.
Berikut sederet pernyataan terkini bakal capres yang diusung oleh Koalisi Perubahan di Pilpres 2024 Anies Baswedan terkait berbagai hal dihimpun Liputan6.com:
1. Singgung Banyak Perjanjian Investasi Besar Tak Dilakukan di Jakarta
Bakal calon presiden yang akan diusung oleh Koalisi Perubahan di Pemilu 2024 Anies Baswedan mengatakan, banyak perjanjian investasi yang berskala besar dan perjanjian perdagangan tidak dilakukan di Jakarta.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menuturkan, penandatanganan perjanjian itu lebih banyak dilakukan di Singapura.
"Perjanjian perjanjian investasi yang skalanya besar atau perjanjian perdagangan yang skalanya besar sering sekali tidak menggunakan Jakarta sebagai lokasi penandatanganannya. Tanda tangannya dimana? banyak tanda tangannya di Singapura," ujar Anies di Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis 20 Juli 2023.
Dia menjelaskan, ketika perjanjian itu ditandatangani di Singapura berarti menggunakan hukum di sana. Hal tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi Indonesia.
"Ketika ditandatangan di Singapura artinya dia menggunakan sistem hukum Singapura bila ditemukan ada masalah. Kenapa mereka tidak mau tanda tangan di sini? ini PR besar buat kita," ujar Anies Baswedan.
Dia mengungkapkan, Indonesia memerlukan kepastian hukum. Serta jaminan kebebasan ekspresi warganya. Karena selama ini ada ketakutan seseorang mengungkap fakta bisa dikriminalisasi.
"Tapi bila itu muncul yang muncul adalah rasa takut, yang kemudian muncul adalah ketidakpastian hukum. Jadi ini aspek kedua yang penting sekali menjadi perhatian bagi kita semua," kata Anies.
Advertisement
2. Bicara soal Kelanjutan IKN, Tak Akan Ambil Keputusan Sesuai Selera
Kemudian, Anies Baswedan bicara kelanjutan proyek Ibu Kota Negara (IKN). Menurut dia, jika nanti terpilih sebagai pemerintah, harus mendengar banyak masukan, bukan diputuskan karena menyesuaikan selera sepihak.
"Kami melihat perlu sekali pemerintah mengambil keputusan bukan selera, jadi bukan selera a, b, atau c, tapi libatkan semua pemangku kepentingan dalam penyusunan keputusan ini," kata Anies.
Ketika memimpin nanti, pentingnya untuk mengajak seluruh pemangku kepentingan duduk bersama. Membahas kelanjutan proyek IKN tersebut tidak hanya dengan sudut pandang sendiri.
Anies mengakui prosesnya dalam mengambil kelangsungan IKN Nusantara ini akan panjang.
"Karena unsur ketiga tadi, ilmu, data, fakta jadi penentu dalam pengambilan keputusan," kata dia.
Mantan gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, apabila secara objektif proyek IKN perlu dilanjutkan, maka berlanjut. Sebaliknya, jika data, fakta dan masukan para ahli berkata sebaliknya, tentunya tidak dilanjutkan.
Anies Baswedan menginginkan keputusan tersebut diambil bukan atas pertimbangan politik.
"Kalau itu dianggap sebagai sesuatu yang objektif, let's proceed. Kalau tidak, jangan. Jadi saya melihat ke depan kita harus menomorsatukan pertimbangan teknokrasi di atas pertimbangan politik," ucap dia.
3. Jawab soal Tudingan Anti Pluralisme
Selain itu, Anies Baswedan pun menjawab isu bahwa dirinya sering dilabeli anti pluralisme. Isu tersebut melekat kepada Anies sejak Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.
Dia menuturkan, ketika ada yang melabelinya, hanya bisa dijawab dengan kenyataan. Anies Baswedan menganalogikan sebagai air minum, kemudian ada orang yang menyebutnya sebagai air keras. Ia tunjukan langsung dengan meminum air tersebut untuk membuktikan tuduhan tersebut.
"Ketika ada pelabelan, saya cenderung untuk tidak menjawab dengan kata-kata, tapi cenderung untuk menjawab dengan kenyataan," kata Anies.
Dia mengaku telah membuktinya selama memimpin DKI Jakarta. Ketika tuduhan itu ramai pada 2016-2017 lalu, ia mendoakan pihak-pihak yang melabelinya berumur panjang.
"Jadi ketika tuduhan itu begitu besar disampaikan di 2016-2017 saya berdoa semua mereka dapat umur panjang, untuk menunjukkan apakah Jakarta jadi kota yang tidak menghormati kemajemukan, diskriminatif pada minoritas. Yang terjadi Jakarta memberikan ruang pada seluruh unsur di kota ini," papar Anies.
Dia mencontohkan, di Jakarta punya rumah ibadah terbesar. Masyarakat Nasrani merayakan Natal dengan ada christmas carol di jalan seperti umat muslim menggelar takbiran.
"Ruang untuk berekspresi untuk semua kelompok masyarakat diberikan," kata Anies.
Advertisement
4. Bicara Perubahan, Singgung Ahok dan Jokowi
Lalu, Anies Baswedan menyebut nama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Joko Widodo atau Jokowi ketika berbicara perubahan. Dia menilai, perubahan tidak bisa dilepaskan dari kontinuitas untuk melanjutkan pembangunan era sebelumnya.
Dia pun berkaca ketika menjadi gubernur DKI Jakarta. Apa yang dirinya lakukan ketika menjadi gubernur juga melanjutkan pembangunan gubernur-gubernur era sebelumnya seperti Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Jokowi atau pun Fauzi Bowo.
"Kami bertugas di Jakarta, ketika kami bertugas, ini baik gubenur pertama, sebelum saya Pak Djarot, Basuki, Jokowi, Fauzi Bowo, di situ ada kontinuiti dan perubahan," kata Anies.
Dia berpesan, bagi yang khawatir terkait perubahan ketika dirinya menjadi calon presiden, bisa melihat rekam jejaknya di Jakarta. Anies Baswedan mengatakan, apa yang telah dikerjakan di ibu kota oleh gubernur sebelumnya, tetap ia teruskan.
"Ketika di Jakarta hal-hal yang sudah dikerjakan, diteruskan dengan modifikasi, pembaruan, dan itu yang kita kerjakan. Kebaruan-baruan itu yang memberikan nuansa perubahan," jelas Anies.
Contohnya adalah transportasi umum di Jakarta saat ini. Transportasi umum yang telah dirancang gubernur sebelumnya, Anies lanjutkan dengan sistem terintegrasi.
Sebelumnya ada metro mini, Kopaja, KWK dan mikrolet. Kemudian Anies satukan dalam sistem terintegrasi Jaklingko.
"sistem atau kontinuiti jasa itu jalan terus, mereka tidak hilang, bayangkan kalau pemerintah baru, lalu membuat yang disebut sebagai pengadaan bus sebanyak-banyaknya, semua operator di Jakarta itu bisa tutup," ujar Anies.
"Jadi ada pendekatan melakukan perubahan dengan menjadi keberlanjutan yang sudah ada dengan pendekatan kolaborasi," pungkas dia.