Liputan6.com, Jakarta - BP Tapera berencana untuk memperluas segmen kepesertaan bagi pekerja informal, seperti pedagang pasae hingga tukang cukur. Artinya, pekerja sektor itu bisa menikmati fasilitas cicilan kepemilikan rumah melalui layanan yang diberikan BP Tapera.
Perlu diketahui, sejauh ini, peserta BP Tapera masih dibatasi hanya untuk kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri, pejabat negara, pegawai BUMN/BUMD, pekerja swasta, hingga pekerja penerima upah. Sementara, pekerja sektor informal rencananya baru bisa menjadi peserta BP Tapera mulai Agustus 2023, bulan depan.
Advertisement
"Tahun ini akan memperluas peserta sasarannya adalah peserta mandiri. Ada dua kriteria, masyarakat bukan penerima upah atau informal, atau pekerja tidak tetap seperti honorer. Itu pakai skema-skema tabungan tapi pembayarannya pakai FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan)," ujar Komisioner BP Tapera Adi Setianto dalam Media Briefing di Kementerian PUPR, Jumat (21/7/2023).
Dia menuturkan, saat ini pihaknya masih menyusun aturan skema yang nantinya akan berlaku. Dia menargetkan pada implementasi nantinya, akan ada 50 ribu peserta.
"Insyaallah bulan Juli-Agustus kita mulai bisa implementasi. Targetnya 50 ribu penyalurannnya. Anggaran mudah-mudahan didukung BTN dan teman-teman agregetor yang lain agar bisa capai itu," kata dia.
Agregator yang dimaksud Adi adalah asosiasi dari sektor pekerja informal yang disebutnya. Langkah ini dimaksudkan untuk memudahkan pendataan kesepertaan BP Tapera tadi.
"Tukang potong rambut, gojek, pedagang bakso itu asosiasi, pedagang di pasar, kaya gitu. Insyaallah kalau dengan BTN sudah clear mudahan bulan Juli atau awal Agustus (bisa berjalan)," terangnya.
Akad Massal KPR
Diberitakan sebelumnya, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) siap menggelar akad massal KPR sekitar 10.000 unit dalam satu hari pada bulan Juni 2023. Rencananya akad massal KPR tersebut akan dilakukan serentak di seluruh Kantor Cabang Bank BTN se-Indonesia.
Akad massal ini meliputi KPR Subsidi, KPR Nonsubsidi dan pembiayaan syariah. Diharapkan hingga akhir Juni 2023 realisasi KPR Subsidi, KPR Nonsubsidi dan pembiayaan syariah mencapai sekitar 20.000 unit.
Direktur Consumer Bank BTN Hirwandi mengatakan, akad massal KPR ini diharapkan akan dapat mendorong perekonomian Indonesia. Pasalnya salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi berasal dari sektor properti khususnya pembiayaan perumahan.
"Dalam masa pertumbuhan ekonomi yang melemah, sektor perumahan atau properti bisa menjadi penopang pertumbuhan ekonomi. Untuk itu kegiatan Akad Massal KPR diyakini bisa membantu pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia," ujar Hirwandi di Jakarta, Kamis (1/6/2023).
Hirwandi menjelaskan, kegiatan akad massal KPR ini menunjukkan permintaan atau demand masyarakat atas rumah mulai tumbuh. Hal ini juga membuktikan komitmen Bank BTN terhadap pemenuhan rumah layak huni terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sangat tinggi. Salah satunya dengan memberikan kemudahan kepada MBR dan kaum milenial melalui acara akad kredit massal.
"Akad massal dilakukan secara rutin di seluruh KC Bank BTN se-Indonesia sepanjang tahun 2023. Pada hari terakhir Mei 2023 ini misalnya, dilakukan akad massal sebanyak 4.000 unit. Adapun untuk bulan Juni akan ditargetkan akad massal dengan jumlah yang lebih besar khususnya untuk KPR Subsidi mengingat komitmen ke BP Tapera hingga semester I tahun 2023 mencapai 62.500 unit," kata Hirwandi.
Advertisement
Program Sejuta Rumah
Diberitakan sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan mencatat, hingga April 2023, capaian pembangunan rumah yang termasuk dalam Program Sejuta Rumah (PSR) tembus hampir 300 ribu unit.
Direktur Rumah Umum dan Komersial (RUK) Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Fitrah Nur memperkirakan, angka itu akan terus meningkat seiring dengan semakin stabilnya perekonomian pasca pandemi yang melanda Indonesia beberapa waktu lalu.
"Progres Program Sejuta Rumah (PSR) per 30 April 2023 sebanyak 298.203 unit," ujar Fitrah dalam keterangan tertulis, Selasa (16/5/2023).
Menurut dia, capaian PSR tersebut atau 84 persen terdiri dari 252.875 unit rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan sisanya 16 persen sebanyak 45.328 unit non-MBR. Capaian tersebut meningkat karena di Maret realisasi program sejuta rumah tercatat hanya 183.331 unit.
Berdasarkan data yang dihimpun Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, jumlah capaian rumah MBR berasal dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dengan total 104.286 unit.
Itu berasal dari kegiatan pembangunan Ditjen Perumahan 57.549 unit dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur (DJPI) dengan penyaluran dana pembiayaan perumahan untuk masyarakat melalui KPR FLPP dan BP Tapera sebanyak 46.737 unit.
Pembangunan Rumah
Selanjutnya, pembangunan rumah yang dilaksanakan kementerian/lembaga lainnya sebanyak 4.286 unit, pemerintah daerah 2.127 unit, pengembang non FLPP 133.716 unit, CSR perumahan 153 unit dan pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat sebanyak 8.307 unit. Sedangkan untuk rumah non MBR dibangun oleh pengembang 16.246 unit dan masyarakat 29.082 unit.
Fitrah melanjutkan, Kementerian PUPR akan terus berkoordinasi dengan mitra kerja dan pemangku kepentingan lain di bidang perumahan, guna mendorong pembangunan program sejuta rumah.
"Kami juga memiliki Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan yang ada di setiap provinsi di Indonesia supaya pendataan PSR bisa berjalan dengan baik dan terkoordinir dengan baik," tandasnya.
Advertisement
