Liputan6.com, Jakarta - Sebanyak 10 jabatan eselon II atau setara kepala dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih kosong atau diisi pelaksana tugas (Plt). Namun, proses lelang untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut dinilai lamban.
Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono, tak menampik proses lelang atau bidding kekosongan 10 jabatan eselon II itu butuh waktu yang cukup lama. Mengingat, kata dia, ada berbagai tahapan seleksi untuk mencari sosok yang mumpuni.
Advertisement
"Kan masih proses, prosesnya kan memang lama. Satu, ujiannya beberapa tahap, tesnya kan ada tes administrasi dulu, kompetensi, kemudian wawancara," kata Joko di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (21/7/2023).
Kemudian, hasilnya terlebih dahulu akan disampaikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), hingga terakhir ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Selain itu, Joko mengaku juga tidak mudah mencari sosok yang kompeten untuk mengisi jabatan tersebut. Kendati demikian, dia membantah bahwa ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta tak sesuai kompetensi.
"Hambatannya mungkin orang yang mempunyai kompensi bagus tidak mau daftar ya kan," ucap dia.
Lebih lanjut, Joko menerangkan proses lelang 10 jabatan eselon II itu murni mencari ASN yang berminat dan mampu melewati tahapan seleksi.
"Jadi terbuka bagi semua pegawai negeri baik yang lokal maupun nasional untuk sama-sama bersaing untuk bisa menduduki jabatan yang kita lelang," kata dia.
10 Jabatan
Diketahui, berdasarkan catatan Liputan6.com ada sebanyak 10 jabatan eselon II atau kepala dinas definitif di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang saat ini masih kosong. Sementara, sejumlah jabatan dibebankan kepada pelaksana tugas (Plt) sejak Maret 2023.
Adapun kekosongan 10 pejabat eselon II definitif itu, antara lain kepala dinas bina marga, kepala dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman, sekretaris kota administrasi Jakarta Timur, kepala biro hukum sekretariat daerah, kepala biro pendidikan mental dan spiritual sekretaris daerah.
Kemudian, ada kepala badan pengelolaan aset daerah, kepala badan pelayanan pengadaan barang/jasa, wakil kepala badan pengelolaan keuangan daerah, kepala dinas komunikasi, informatika, dan statistik, serta kepala dinas kesehatan.
Kokosongan jabatan disebabkan rotasi dan mutasi yang sebelumnya dilakukan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
Terbaru, jabatan kosong di lingkungan Pemprov DKI Jakarta bertambah setelah Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Yusmada Faizal mengajukan pensiun.
Advertisement
