Tutup AOE 2023, Menteri Bahlil Puji Apkasi Dorong Terciptanya Kawasan Pertumbuhan Ekonomi Baru

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia resmi menutup pameran Apkasi Otonomi Expo 2023 di Hall 3 ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Sabtu (22/07/2023). Ia memuji kegiatan yang diselenggarakan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) ini sebagai upaya dalam rangka mendorong terciptanya kawasan pertumbuhan ekonomi baru.

“Saya harus mengapresiasi secara sunguh-sungguh terhadap kegiatan ini, karena Apkasi telah melakukan transformasi tidak hanya pada konteks pelayanan publik dalam perspektif administrasi yang lazim dan secara kontinyu pelayanan lakukan di daerah, tetapi Apkasi sudah mulai memikirkan tentang bagaimana pengembangan ekonomi wilayah dalam konteks menciptakan kawasan pertumbuhan ekonomi baru,” ujarnya yang disambut dengan tepuk tangan meriah.

Dalam sambutannya, Bahlil  menyampaikan perkembangan investasi, di mana pertumbuhan investasi dari tahun ke tahun semakin baik. “Alhamdulillah pada 2022 realisasi investasi dari target Presiden yang mencanangkan Rp 1.200 triliun kita berhasil mencapai 1.207 triliun,” katanya sambil membandingkan pada tahun 2021 realisasi hanya Rp 900 triliun.

Bahlil melanjutkan, “Pak Presiden memerintahkan kepada kita di 2023 realisasi investasi sebesar Rp 1.400 triliun, karena ini sebagai syarat pertumbuhan ekonomi kita bisa terjaga di atas 5%. Angka investasi ini di luar hulu migas dan di luar sektor keuangan. Alhamdulillah sampai hari ini sudah tercatat mencapai Rp 678,6 triliun atau 58,5%.”

Dia juga menjelaskan, sejak Indonesia merdeka hingga 2020 kwartal ketiga investasi di luar Pulau Jawa itu sedikit, selalu di Pulau Jawa yang paling banyak. Bahlil bercerita Presiden menyuruh untuk tidak membangun di wilayah Pulau Jawa saja.

"Mas Bahlil, ndak boleh membangun Indonesia itu Jawa Sentris, harus Indonesia Sentris, maka saya ubah kebijakan sejak 2020 kwartal ketiga sampai 2023 kwartal kedua, alhamdulillah investasi di luar Pulau Jawa sudah lebih besar ketimbang yang di Pulau Jawa, sekarang sudah 53%,” katanya.

Ia menerangkan bahwa realisasi angka ini bukan semata karena ia orang Papua, tapi memang harus ada afirmatif. “Tidak bisa kita orang daerah ini disamakan baselinenya dengan yang di Jakarta atau di Jawa. Infrastuktur dan SDM mereka udah maju duluan, kalau insentifnya diberikan sama, maka disitulah ketidakadilan antara Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa. Maka saya ubah kebijakan itu dan saya katakan kepada bapak presiden kalau bapak cinta rakyat dari Aceh hingga Papua, maka perlakukan wilayah-wilayah itu juga harus didasari keunggulan komparatif, kelebihan dan kekeurang dari daerah lain,” imbuhnya.

Sekarang ini, lanjut Bahlil, sudah terjadi perubahan karena ia meyakini bahwa investasi itu adalah instrumen untuk menciptakan kawasan pertumbuhan ekonomi baru dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi para bupati di daerah masing-masing. “Kalau hanya berharap dari Dana Anggaran Umum itu berapa sih, DAU sudah diploting untuk kesehatan untuk desa dan uusan lainnya, sehingga ruang fiskal bupati makin sempit. Sehingga perlu dibangun PAD-nya yang kuat, PAD yang kuat hanya satu syaratnya, yakni investasi harus diurus dengan baik, ini kuncinya,” tegasnya.

Terkait arah kebijakan investasi ke depan, lanjut Bahlil, selain sektor jasa dan pariwisata pihaknya akan menjadikan skala prioritas utama, yakni di sektor hilirisasi. “Hilirisasi ini adalah bentuk kedaulatan negara, hilirisasi ini tidak hanya dalam konteks meningkatkan nilai tambah, tapi hilirisasi adalah sebagai bentuk independensi kedaulatan negara,” katanya bersemangat.

Bahlil memberikan ilustrasi, dari catatan 2017-2018 eskpor bahan baku nikel itu totalnya hanya US$ 3 miliar, begitu kita stop ekspor bahan baku nikel pada 2020 dan dengan kebijakan baru di 2022 nilai ekspor nikel sudah melonjak hampir mencapai US$ 30 miliar. “Artinya ada 10 kali lipat nilai tambahnya, itulah yang kemudian menciptakan lapangan pekerjaan. Cuman negara-negara maju seperti Eropa dan Amerika dan beberapa negara lain tidak setuju kalau Indonesia melakukan hilirisasi, maka khususnya Eropa membawa kita ke WTO dan kalah kita untuk nikel.”

Bahlil meneruskan, ia mendapatkan perintah Presiden, "Mas Bahlil siapapun ndak boleh merongrong kedaulatan kita, kalau ada Eropa atau Uni Eropa tidak setuju dengan kita dan kita kalah di WTO, maju terus tidak boleh mundur dan hadapi. Bangsa ini sudah merdeka dan harus jalan terus. Kita muncul di WTO dan minta banding,” tambahnya.

IMF, lanjut Bahlil, kemarin mencoba untuk merekomendasikan agar menijau kembali kebijakan Indonesia melarang ekspor bahan mentah. “Presiden memerintahkan kepada saya untuk melawan, ini menyangkut kedaulatan negara. Dan negara Indonesia ke depan kalau ingin maju, harus ada hilirisasi, hilirisasi itu menciptakan nilai tambah, mencipatakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan negara dan ada dana masuk ada transfer teknologi,” katanya.

Bahlil menekankan, inilah yang pemerintah lakukan di sektor pertambangan. Ia berujar, “Saya kemarin habis roadshow dari Eropa, Amerika dan China, insya Allah akan segera masuk investasi besar kurang lebih 200 triliun di wilayah Kepri. Ini yang akan kita dorong terus, tidak hanya investasi skala besar yang kita kerjakan, tapi sektor UMKM juga akan kita urus. UMKM kita ini semester pertama sudah mencapai 135 triliun, UMKM ini penting sebagai tulang punggung bangsa, 90% usaha di Indonesia ini adalah UMKM, dari 120 juta tenaga kerja 111 jutanya adalah UMKM, jadi UMKM betul-betul menjadi tulang punggung perekonomian kita.”

Terakhir Menteri Bahlil mengapresiasi Apkasi yang telah menyelenggarakan pemilihan Putri Otonomi Indonesia 2023. Bahlil pun menyarankan Juara 1,2,3 POI bisa magang di Kementerian Investasi.

“Juara POI ini bisa menjadi Menteri Investasi 2 hari kalau perlu, nanti bisa disimulasikan saya sebagai tamu agar para Putri ini ada pengetahuan bagaimana seorang menteri harus mengurusi investor. Saya pikir ke depan harus kita dorong anak-anak kita, generasi muda kita untuk menjadi entrepreneur dalam rangka mencipatakan dunia-dunia usaha baru yang kelak menjadi pelaku ekonomi yang akan menjaga kedaulatan bangsa kita,” tukasnya.