Cegah Stunting, Pemprov Jateng dan Tanoto Foundation Luncurkan Pedoman Komunikasi Perubahan Perilaku

Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, angka prevalensi stunting nasional di Indonesia turun dari 24,4% di 2021 menjadi 21,6% di 2022.

oleh Liputan6.com diperbarui 25 Jul 2023, 13:36 WIB
Kiri ke Kanan: Spesialis Gizi UNICEF Indonesia Sri Sukotjo, Ketua PW Fatayat NU Jateng Tazkiyatul Muthmainnah, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, Rektor Universitas Diponegoro Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum, Head of ECED Tanoto Foundation Eddy Henry (Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta - Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, angka prevalensi stunting nasional di Indonesia turun dari 24,4% di 2021 menjadi 21,6% di 2022.

Meski demikian, UNICEF/WHO/World Bank Group – Joint Child Malnutrition Estimates 2023 edition masih menempatkan Indonesia di peringkat kedua negara dengan angka stunting terbesar di Asia Tenggara setelah Timor Leste.

Pemerintah sendiri menetapkan target penurunan stunting di angka 14,4 persen pada 2024.

Untuk mencapai target tersebut diperlukan kerja sama yang selaras antara pemerintah dan semua mitra pembangunan, termasuk akademisi, lembaga internasional, organisasi filantropi, juga sektor swasta terutama di provinsi-provinsi prioritas stunting.

Jawa Tengah yang termasuk salah satu dari 12 provinsi prioritas stunting, pada Kamis, 20 Juli 2023, meluncurkan buku Pedoman Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku dan Sosial (KPPS) untuk Percepatan Penurunan Stunting. Prevalensi Jateng mencapai 20,8% di tahun 2022 atau setara dengan lebih dari 500.000 anak balita terindikasi stunting.

Buku pedoman ini merupakan hasil kerja sama Pemprov Jateng dengan UNICEF Indonesia, Tanoto Foundation, dan Universitas Diponegoro, yang berisi panduan untuk menciptakan perilaku masyarakat yang kondusif terhadap upaya pencegahan stunting.

“Pedoman ini merupakan langkah maju yang penting dalam upaya kami melakukan percepatan pencegahan stunting. Kami berterima kasih atas dukungan para mitra pembangunan termasuk UNICEF dan Tanoto Foundation dalam mengembangkan panduan ini,” sebut Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, yang hadir dalam peluncuran buku ini.

Di tempat yang sama, Spesialis Gizi UNICEF Indonesia, Sri Sukoco, mengatakan bahwa UNICEF berkomitmen untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam upaya pencegahan dan penurunan angka stunting. “Kami berharap pedoman ini dapat membantu meningkatkan kesadaran akan stunting dan mempromosikan penerapan perilaku sehat,” ujarnya .

Buku pedoman ini merupakan bagian dari program Unlocking Future Potential with Nutrition: Towards Zero Stunting in Indonesia. Program yang telah berlangsung sejak 2021 ini adalah kerja sama Tanoto Foundation dan UNICEF untuk mendukung target nasional penurunan prevalensi stunting pada anak dengan berfokus pada promosi perubahan perilaku terkait pemenuhan gizi yang positif.

Tanoto Foundation, organisasi filantropi independen di bidang pendidikan yang didirikan oleh Sukanto Tanoto dan Tinah Bingei Tanoto pada tahun 1981, berkomitmen untuk mendukung pemerintah dalam upaya percepatan penurunan stunting.

“Melalui pedoman ini, Tanoto Foundation dan UNICEF memberikan penguatan kapasitas kepada pemerintah Provinsi untuk mendorong peran mereka dalam memberikan bimbingan, pengawasan, dan evaluasi kepada pemerintah Kabupaten/Kota dalam menjalankan kegiatan KPP,” kata Head of Early Childhood Education and Development (ECED) Tanoto Foundation Eddy Henry.


2 Fase

Program Unlocking Future Potential with Nutrition: Towards Zero Stunting in Indonesia terbagi menjadi dua fase. Pada fase I di tahun 2021, kerja sama ini menghasilkan pedoman operasional untuk pemerintah provinsi dalam mendampingi, memantau, dan mengevaluasi pemerintah kabupaten/kota untuk menjalankan program Komunikasi Perubahan Perilaku Sosial atau Social Behavior Change Communication (SBCC).

Menyusul hasil dari fase I, Tanoto Foundation dan UNICEF melanjutkan kerja sama ke fase II yaitu pendampingan KPP kepada Provinsi Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan, yang kemudian diimplementasikan pada kabupaten/kota di kedua provinsi tersebut. Program ini direncanakan berlangsung pada tahun 2022 hingga 2025.

Infografis Journal_ Fakta Mengenai Risiko Diabetes Melitus (Liputan6.com/Abdillah)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya