Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan, kinerja pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam perlindungan masyarakat di semester I 2023 mencapai 18.375 kasus, dengan perkiraan nilai Barang Hasil Penindakan (BHP) Bea Cukai Rp 7,5 triliun.
"Bea dan Cukai juga melakukan kinerja pengawasan dan perlindungan masyarakat. Jumlah dari penindakan terus meningkat. Kalau kita lihat, 18.375 kasus dengan nilai Rp 7,5 triliun," jelas Sri Mulyani dalam sesi konferensi pers APBN KiTa, Senin (24/7/2023).
Advertisement
Untuk kinerja penindakan, ia melanjutkan, DJBC mencatat adanya penurunan kasus dibandingkan tahun lalu. Jumlahnya berkurang dari 22.624 kasus penindakan per semester I 2022, menjadi 18.375 kasus penindakan pada semester I 2023.
Adapun penindakan terbesar dilakukan terhadap hasil tembakau atau rokok, dengan perkiraan nilai BHP sekitar Rp 427 miliar. Selanjutnya, penindakan terhadap narkotika, psikotropika dan prekursor (NPP) mencPI 420 kasus dengan berat mencapai 3,15 ton.
"Untuk penindakan seperti penyelundupan, kita lihat sampai 19 Juni naik itu metamphetamine yaitu narkoba, dan juga dari sisi barang-barang lainnya seperti tekstil," imbuh Sri Mulyani.
Penerimaan Kepabeanan dan Cukai
Lebih lanjut, Sri Mulyani menyampaikan, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat mencapai Rp 135,43 triliun pada semester I 2023.
Angka itu terkontraksi 18,83 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Penyebabnya terutama lantaran adanya kontraksi dari sisi bea keluar, dengan penurunan realisasi 76,97 persen menjadi Rp 5,32 triliun.
"Beberapa hal yang jadi penyebabnya adalah bea keluar yang mengalami penurunan tajam akibat adanya penurunan harga CPO dan komoditas secara umum," papar Sri Mulyani.
Tarif Cukai Bakal Naik Lagi di 2024, Bagaimana Nasib Industri Rokok Elektrik?
Sebelumnya, Industri rokok elektrik atau vape diprediksi bakal terus bertumbuh dan memberikan kontribusi cukup besar dalam menggerakkan perekonomian nasional sejalan dengan masifnya perkembangan sektor ini di pelosok negeri.
Ketua Umum Asosiasi Ritel Vape Indonesia (ARVINDO) Fachmi K. Firmansyah menyebutkan saat ini jumlah pelaku industri rokok elektrik atau vape mencapai 5.000 pengusaha termasuk di dalamnya toko ritel yang tersebar di seluruh Indonesia.
"Lalu, sebanyak 150-200 ribu tenaga kerja terserap dalam industri rokok elektrik. Angka itu diyakini bisa terus berkembang ke depan," katanya, Kamis (6/7/2023).
Arvindo berdiri sejak 11 November 2022 . Hingga saat ini anggota Arvindo berjumlah lebih dari 1.000 member yang tersebar di pulau Jawa, Bali, Sumatera, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan, Sulawesi hingga Papua.
Sejalan dengan makin banyaknya pebisnis vape, kontribusi pada penerimaan negara dalam bentuk cukai pun terbilang cukup tinggi. Pada tahun lalu, total setoran cukai dari vape mencapai Rp1,02 triliun dan berpotensi terus meningkat.
"Angka ini dapat diprediksi meningkat mengingat pemerintah berencana untuk menaikkan tarif cukai rokok elektrik pada tahun 2023 dan 2024 sebesar 15%," ujarnya.
Advertisement
Ekspansi
Salah satu perusahaan yang cukup aktif berekspansi adalah RELX International.
Sejak masuk ke Tanah Air pada 2019, RELX terus memperluas jangkauan pasar dan berkontribusi menggeliatkan perekonomian.
Store Partner RELX, Hendrik Susilo yang memiliki 4 gerai RELX Store di area Jakarta dan 2 RELX Store di Bali, mengaku gerainya kebanjiran pembeli seiring dengan tren vape yang masif.
Hendrik menjelaskan, pada awalnya perusahaan yang dikelola hanya memiliki dua gerai RELX.
Namun lantaran pesanan yang terus membanjir Hendrik pun memperluas ekspansi bisnis hingga ke luar Pulau Jawa
"Saya memulai bisnis RELX sejak April 2022 dan sekarang ada 6 gerai dan mempekerjakan 15 orang. Rencana kami akan terus menambah jumlah gerainya," ujarnya.
