Liputan6.com, Jakarta - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono lamban melakukan pengembangan Transit Oriented Development (TOD) atau kota berorientasi transit.
Hal ini disampaikan Sekretaris I Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoelkifli (MTZ) saat penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.
Advertisement
"Pengembangan TOD ini seperti berjalan ditempat, sementara pengembangan transportasi publik terus dilakukan termasuk dengan mempercantik halte-halte bus Transjakarta," kata MTZ di Gedung Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (24/7/2023).
Padahal TOD, kata MTZ memiliki prospek dan potensi yang besar dalam mendukung perekonomian di daerah penyangga Jakarta dan sekitarnya. Sekaligus, ujar dia dapat mendorong penggunaan transportasi publik untuk mengurangi kemacetan di Jakarta.
"Fraksi PKS meminta agar pengembangan TOD kembali dilanjutkan dan dipercepat ditengah upaya kita untuk terus mengembangkan transportasi publik melalui pengembangan dan pengoperasian berbagai moda transportasi publik," ungkap MTZ.
Menurut MTZ, pengembangan TOD juga merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah dengan swasta dalam mengembangkan transportasi publik.
Dia menyebut, kota berorientasi transit, juga dapat mendorong penggunaan transportasi publik oleh masyarakat, khususnya pekerja karena teringrasi dengan kawasan bisnis sebagai sumber pertumbuhan ekonomi.
5 Substansi Pergub Nomor 13 Tahun 2023
Diketahui, saat menjabat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memaparkan lima subtansi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan DKI Jakarta. Setidaknya ada lima subtansi dasar Pergub Nomor 31 Tahun 2022 tentang RDTR ini.
Adapun substansi pertama dalam Pergub Nomor 31 Tahun 2022 tentang RDTR ini ialah untuk menjadikan Jakarta kota berorientasi transit dan digital. Dia menjelaskan Pemprov DKI siap menyediakan infrastruktur dan mempermudah anggarannya.
"Satu kita ingin Jakarta berorientasi transit artinya menggunakan kendaraan umum. Dengan kata lain pemerintah kami yg berseragam kami siapkan jalannya, infrastrukturnya, kami permudah anggarannya, selebihnya bapak ibu urus sendiri," kata Anies di Ruang Pola, Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 21 September 2022.
Selain itu, disebut bahwa masyarakat di Jakarta dapat tinggal di kawasan Transit Oriented Development (TOD) dengan harga terjangkau. Sebab, tempat tinggal dapat dibangun secara vertikal.
Kemudian, substansi yang kedua adalah mewujudkan perumahan dan pemukiman yang layak, terjangkau dan berdaya ini. Menurut Anies, dengan adanya RDTR 2022 ini, Pemprov DKI memastikan tidak akan ada pemukiman yang bakal dihilangkan dari Jakarta.
Advertisement
Lingkungan Hidup yang Seimbang
Substansi ketiga yaitu lingkungan hidup yang seimbang dan lestari. Substansi keempat ingin menjadikan Jakarta sebagai kota destinasi budaya global dan pariwisata.
Terakhir, substansi kelima ialah untuk menjadikan Jakarta sebagai kota yang menjadi magnet investasi dan pertumbuhan ekonomi kawasan.
Menurut Anies apabila Jakarta dapat mencapai lima hal ini, maka akan ada banyak keuntungan yang diperoleh. Diantaranya, kata Anies dapat mendorong berbagai pihak untuk melakukan kegiatan usaha dan lain sebagainya di Jakarta.
