Beda Cara Bobby Nasution dan Edy Rahmayadi Bikin Ketar Ketir Begal di Kota Medan

Liputan6.com, Jakarta - Aksi begal di Kota Medan, Sumatera Utara kian meresahkan warga. Ketika beraksi, pelaku begal tak segan melukai dan menghabisi nyawa korbannya.

Maraknya begal di Kota Medan menjadi perhatian Wali Kota Medan Bobby Nasution dan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi. Namun, kedua kepala daerah itu punya cara berbeda untuk memberangus begal dari kota Medan.

Bobby memilih tindakan tegas dengan meminta aparat kepolisian menebak mati begal. Sementara Edy Rahmayadi punya cara lain, yaitu memperkuat keberadaan Satpol PP dan mempersenjatai mereka dengan double stick.

Bobby menegaskan, begal dan pelaku kejahatan tentu saja tidak punya tempat di Kota Medan. Sebab, aksi mereka meresahkan.

Menurut Bobby, sudah tepat aparat bertindak tegas karena masyarakat Kota Medan ingin ketenangan dan keamanan.

"Bila perlu, pelaku begal dan sejenisnya ditembak mati," tegas Bobby beberapa waktu lalu.

Pernyataan Bobby ini menuai kecaman dari berbagai pihak, satu di antaranya Amnesty International Indonesia. Direktur Amnesty International Indonesia, Wirya Adiwena melalui keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com, Rabu (12/7/2023) mengatakan, tidak pantas seorang kepala daerah mendukung tindakan di luar hukum, apalagi jika dilakukan aparat kepolisian.

"Penembakan yang dilakukan anggota Polrestabes Medan terhadap seseorang yang dicurigai sebagai pelaku kejahatan begal merupakan pembunuhan di luar hukum," katanya.

Lebih jauh Wirya mengatakan, penembakan mati itu tidak saja melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia, seperti hak atas kehidupan, hak atas peradilan yang adil, dan hak untuk terbebas dari perlakuan tidak manusiawi, namun juga mencederai peraturan yang dibuat sendiri oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam menindak kejahatan.

"Wali Kota seharusnya mengingatkan Polrestabes Medan akan prinsip-prinsip dan peraturan tersebut dan fokus pada tindakan pencegahan kejahatan, bukan justru mengapresiasi pelanggaran yang telah dilakukan aparat kepolisian," katanya.

Wirya khawatir, pernyataan Wali Kota Medan Bobby Nasution tersebut menjadi legitimasi bagi pembunuhan di luar hukum dalam kasus-kasus lainnya. Hal itu sangat berbahaya karena tindakan tersebut dilakukan tanpa proses peradilan yang adil, sehingga bisa berdampak bahkan pada individu yang belum terbukti bersalah.

"Kami mendesak Wali Kota Medan segera menarik pernyataan yang mendukung Polrestabes Medan menembak mati secara sewenang-wenang terduga pelaku tindak kejahatan," katanya.

Kecaman yang sama juga disampaikan Wakil Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, Muhammad Alinafiah Matondang. Ia menilai, pernyataan Bobby mengapresiasi dan mendukung tembak mati begal bertentangan dengan hukum dan HAM.

Sikap Bobby dinilai mengarah pada dugaan pembunuhan tanpa prosedur hukum dan putusan pengadilan (extra judicial killing). Artinya, sikap Bobby soal hukum mati tak jauh beda dengan sadisnya pelaku begal itu sendiri.

"Sehingga sikap tersebut juga kami nilai tidak jauh beda dengan sadisnya pelaku begal dan geng motor tanpa belas kasihan melukai dan membunuh para korbannya," kata Alinafiah.

Mendapat kecaman dari Amnesty International Indonesia dan LBH Medan, Bobby tidak gentar. Dia tetap pada pendiriannya mendukung dan mengapresiasi aparat kepolisian menembak mati begal sadis yang beraksi di Kota Medan.

Bahkan Bobby menanggapi santai kecaman dari berbagai pihak, seperti LBH dan Amnesty Internasional.

"Saya mewakili para begal terima kasih untuk LBH," kata Bobby.

Lalu saat ditanya apakah begal harus ditembak mati, Bobby mengatakan silakan tanya kepada masyarakat di Kota Medan.

"Tanya masyarakat aja deh. Coba tanya masyarakatnya lihat kondisinya saya rasa dengan korban-korban yang sudah banyak di Kota Medan, perlu dan tidak perlunya coba tanya masyarakatnya aja. Kalau saya wajib dukung," katanya.