Liputan6.com, Samarinda - Kalimantan Timur merupakan provinsi yang memiliki garis pantai hampir 4 ribu kilometer. Dari panjang tersebut, 244 ribu hektar merupakan kawasan mangrove.
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menyebut, lebih dari separuh luasan lahan mangrove saat ini terganggu aktivitas manusia.
“Aktivitas ini harus kita kendalikan karena ekosistem ini berperan penting dalam menjaga keberagaman hayati, keseimbangan ekologi pesisir,” kata Hasanuddin, Selasa (25/7/2023).
Baca Juga
Advertisement
Politisi Partai Golkar tersebut meyakini keberadaan mangrove sangat penting untuk melindungi kawasan pesisir dari banjir, badai, ombak tinggi, dan abrasi pantai. Untuk itu, dari sisi legislasi, Hasanuddin kemudian mendorong beberapa hal untuk menyelamatkan ekosistem mangrove yang ada di Kaltim.
“DPRD Kaltim mendukung segala upaya untuk menjaga mangrove. Kami tawarkan empat solusi untuk menjaga hutan mangrove,” ujarnya.
Pertama, melakukan pelestarian dan restorasi hutan mangrove yang sudah ada menjadi langkah pertama yang krusial.
“Upaya ini dapat dilakukan dengan melakukan pemantauan secara rutin terhadap hutan mangrove yang ada, mengidentifikasi ancaman dan perubahan yang terjadi, serta melakukan tindakan restorasi untuk mengembalikan area hutan mangrove yang rusak atau terdegradasi menjadi kondisi semula,” papar Hasanuddin.
Kedua, pengelolaan sumber daya hutan mangrove harus dilakukan secara berkelanjutan dengan melaksanakan pengelolaan ekosistem yang bijaksana, termasuk regulasi terhadap aktivitas yang dapat merusak ekosistem mangrove, misalnya pertambangan, pembalakan liar, dan pencemaran.
Ketiga, melakukan edukasi masyarakat tentang pentingnya hutan mangrove dan manfaatnya bagi lingkungan.
“Kampanye penyuluhan dan edukasi harus dilakukan untuk mengajarkan masyarakat tentang peran hutan mangrove dalam menjaga kelestarian lingkungan, pentingnya melestarikan keanekaragaman hayati, serta dampak negatif dari aktivitas merusak yang dilakukan manusia terhadap hutan mangrove,” sebutnya.
Keempat, menjaga hutan mangrove harus melibatkan kolaborasi antara DPRD, pemerintah, organisasi non-pemerintah (LSM), lembaga riset, dan masyarakat lokal. Kolaborasi ini harus meliputi perencanaan pengelolaan yang holistik, alokasi sumber daya yang memadai, dan upaya bersama dalam mengatasi masalah yang terkait dengan hutan mangrove.
“Kita berharap dengan penerapan solusi-solusi di atas, hutan mangrove di Kaltim dapat tetap terjaga dan berperan sebagai ekosistem yang penting dalam mendukung keseimbangan alam serta kesejahteraan rakyat yang tinggal di sekitarnya,” ujar Hasanuddin.
Dia menjelaskan, pelestarian ekosistem mangrove yang berdampingan dengan aktivitas masyarakat bisa dilakukan seperti di beberapa tempat, salah satunya di Delta Mahakam. Tambak ramah lingkungan yang sudah banyak diterapkan petambak di sana adalah contoh konkret keberhasilan itu.
“Warga yang beririsan langsung dengan kawasan mangrove mulai menyadari jika menjaga ekosistem mangrove makan hasil panen tambak, tangkapan ikan, atau usaha lain terus meningkat,” katanya.
Mitigasi Krisis Iklim
Delta Mahakam adalah kawasan yang harus diprioritaskan untuk rehabilitasi kawasan. Sebab sebagian besar kawasan mangrove di Kalimantan Timur berada di hilir Sungai Mahakam ini.
Manajer Senior Pembangunan Hijau Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) Alfan Subekti menjelaskan, Delta Mahakam adalah sumber penghidupan masyarakat dari sektor perikanan seperti udang, kepiting dan ikan.
“Kawasan ini juga penting dalam proses mitigasi krisis iklim. karena bentang lahan delta Mahakam berperan dalam men-sequestrasi karbon dan emisi yang berimplikasi pada ketersediaan oksigen, dan memitigasi emisi gas rumah kaca setidaknya pada wilayah sekitar,” kata Alfian.
Ini mengindikasikan jika Delta Mahakam akan berkontribusi pada upaya pencegahan pemanasan global yang sedang terjadi meskipun kontribusinya terbatas.
Alfan juga menyebut Delta Mahakam terus mengalami degradasi dan deforestasi selama beberapa kurun terakhir. Pelibatan masyarakat dan peningkatan pengetahuan maupun kesadaran tentang pentingnya mangrove. Ini bertujuan baik agar tangkapan ikan nelayan maupun mitigasi perubahan iklim sangat penting didorong lebih masif.
“Semua pihak harus berperan, di Kalimantan Timur, rehabilitasi kawasan Delta Mahakam masuk sebagai inisiatif model Kesepakatan Pembangunan Hijau,” sebutnya.
Beberapa program yang dijalan YKAN bersama mitra pembangunan lainnya sudah berjalan sejak lama. Target utamanya adalah membangun kesadaran masyarakat pentingnya lahan mangrove.
Tujuan program adalah untuk membangun kolaborasi dan kemitraan antar para pihak dalam mengembangkan perlindungan, restorasi dan rehabilitasi mangrove di Delta Mahakam atas asas partisipasi, kerja sama dan kesetaraan.
“Program ini merupakan bagian dari salah satu inisiatif model kesepakatan pembangunan hijau atau green growth compact Kalimantan Timur,” ujar Alfian.
Advertisement