Liputan6.com, Tel Aviv - Ribuan dokter Israel memilih mogok, pemimpin kelompok buruh mengancam akan mengambil langkah serupa, dan sejumlah hakim senior dilaporkan bergegas pulang dari luar negeri pada Selasa (25/7/2023), sehari setelah undang-undang (UU) yang melemahkan Mahkamah Agung disahkan. Kritikus mengatakan undang-undang tersebut akan mengikis sistem check and balances.
Asosiasi Medis Israel, yang mewakili hampir semua dokter di negara itu, mengatakan mereka menggelar mogok massal di seluruh negeri pada Selasa, dengan hanya melayani operasi darurat dan perawatan kritis.
Advertisement
Empat surat kabar terkemuka Israel memuat halaman depan mereka dengan tinta hitam dan sebaris kalimat, "Hari kelam bagi demokrasi Israel".
Pemungutan suara parlemen atas RUU tersebut berlangsung pada Senin (24/7), meski selama tujuh bulan ditentang oleh rakyat. RUU dengan suara bulat disahkan oleh koalisi pemerintah, sementara oposisi memilih walk out.
Kritikus mengatakan bahwa perjuangan mereka untuk memerangi UU tersebut belum selesai. Kelompok-kelompok yang memperjuangkan hak sipil dilaporkan telah mengajukan petisi ke Mahkamah Agung agar membatalkannya.
"Protes ini tidak akan kemana-mana, terutama karena pemerintah telah dengan jelas menyatakan bahwa ini baru tahap pertama," ungkap presiden think tank Institut Demokrasi Israel Yohanan Plesner seperti dilansir AP, Rabu (26/7).
"Ini adalah kebangkitan demokrasi yang paling luas dan signifikan dalam sejarah (Israel). Jelas, itu tidak akan berakhir."
Ratusan ribu orang menyebar di Tel Aviv semalaman, membakar ban, menyalakan kembang api, dan mengibarkan bendera Israel. Di Yerusalem, polisi berkuda dan meriam air menyemprotkan cairan berbau busuk untuk membersihkan pengunjuk rasa dari jalan raya utama. Setidaknya 40 orang ditangkap oleh polisi dalam protes di seluruh negeri.
Polisi menyebutkan bahwa setidaknya 10 petugas diserang dan terluka.
Kerusuhan Sosial dan Politik Ancam Ekonomi dan Keamanan Israel
Momok kerusuhan sosial dan politik lebih lanjut di Israel dikhawatirkan berdampak pada sektor keamanan, ekonomi, dan hubungan dengan sekutu.
Ribuan perwira cadangan militer telah mengumumkan bahwa mereka tidak akan lagi bersedia menjalankan tugas sukarela. Adapun pemimpin bisnis teknologi tinggi disebut sedang mempertimbangkan relokasi.
Pada Selasa, lembaga pemeringkat Moody's mengeluarkan laporan yang memperingatkan risiko signifikan jika perpecahan di dalam negeri Israel berlanjut, dengan konsekuensi negatif bagi situasi ekonomi dan keamanan Israel.
Merespons hal itu, Netanyahu mengatakan bahwa penilaian tersebut adalah respons sesaat.
"Ketika debu hilang akan jelas bahwa ekonomi Israel sangat kuat," ungkap Netanyahu.
Menurut para analis, reformasi peradilan Israel juga dapat mengancam ketegangan hubungan dengan Amerika Serikat (AS), membahayakan relasi yang membaik antara Israel dan negara-negara Arab, serta memperdalam konflik dengan Palestina.
"Menurut saya negara ini akan terpecah menjadi dua atau habis sama sekali," ungkap seorang pengunjuk rasa di luar parlemen Israel di Yerusalem.
Pemungutan suara atas UU yang melemahkan Mahkamah Agung dilakukan hanya beberapa jam setelah Netanyahu keluar dari rumah sakit, di mana dia memasang alat pacu jantung.
Advertisement
