Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengaku akan menjadi Menteri pertama yang akan tinggal di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Diketahui, Pemerintah menargetkan pemindahan Ibu kota Republik Indonesia akan dimulai pada 2024 mendatang. Oleh karena itu, Pemerintah saat ini tengah mengebut penyelesaian pembangunan kawasan inti di IKN Nusantara Kalimantan Timur.
Advertisement
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sangat antusias dengan pemindahan Ibu Kota ke IKN. Bahkan, ia menawarkan bagi siapapun yang ingin tinggal di IKN bisa mendaftar kepadanya.
"Kalau mau ada yang pelopor mau tinggal di IKN daftar ke saya. Insyallah saya akan menjadi Menteri pertama yang akan tinggal di IKN Walaupun mungkin cuman berapa bulan," kata Basuki dalam Sewindu PSN: Sustainable Infrastrukture towards Indonesia Emas 2045, di Jakarta Selatan, Rabu (26/7/2023).
Pernyataan Menteri PUPR pun ditimpali oleh Menko Perekonomian. Airlangga mengaku siap tinggal di IKN, dan nantinya ia akan mengajak Basuki Hadimuljono untuk ngopi bareng di IKN.
"Pembangunan ibukota negara ini selain kantornya pak Basuki, kantor Menko pun yang akan pertama di sana. Jadi, nanti saya akan ngopi bareng dengan pak Basuki di ibukota negara," ujar Airlangga Hartarto.
Menurut Airlangga, pembangunan Ibu Kota Negara sama pentingnya dengan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN). Oleh karena itu, pihaknya mendorong percepatan pembangunan IKN.
"Salah satu yang sekarang sedang dibangun juga yang penting adalah pembangunan ibukota negara," ujar Airlangga.
Progres Pembangunan
Sebagai informasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan menargetkan Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara selesai pada tahun depan.
Adapun progres pembangunan Rumah Menteri di IKN Nusantara per tanggal 10 Juli 2023 sudah mencapai 16,8 persen.
Rencananya pembangunan sebanyak 36 RTJM yang dibangun di dua Kawasan yaitu 12 unit di persil 104 dan 24 unit di persil 105 IKN Nusantara tersebut rampung pada tahun 2024 mendatang.
Rumah Menteri di IKN Nusantara Dikebut Kelar 2024
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan menargetkan Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara selesai pada tahun depan.
Adapun progres pembangunan Rumah Menteri di IKN Nusantara per tanggal 10 Juli 2023 sudah mencapai 16,8 persen.
“Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR saat ini terus berupaya mempercepat proses pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di IKN,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto melansir Antara di Jakarta, Jumat (21/7/2023).
Rencananya pembangunan sebanyak 36 RTJM yang dibangun di dua Kawasan yaitu 12 unit di persil 104 dan 24 unit di persil 105 IKN Nusantara tersebut rampung pada tahun 2024 mendatang.
Sementara itu, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan I Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Hujurat menjelaskan dalam pembangunan RTJM di IKN, pihaknya juga tetap memperhatikan sejumlah aspek penting baik dari sisi kawasan, desain hunian maupun pemanfaatan teknologi.
Beberapa aspek tersebut diantaranya responsif terhadap kontur tanah, iklim, bencana, serta penggunaan system smart home.
Advertisement
1.000 Meter Persegi
Sebagai informasi, RTJM dibangun Direktorat Jenderal Perumahan setinggi dua lantai. Pada lantai bawah tanah diperuntukkan kamar tidur supir, kamar mandi dan ruang jaga. Pada lantai pertama merupakan area kedinasan sedangkan di lantai kedua merupakan area privat keluarga.
Adapun luas lahan per unit rumah tapak sekitar 1000 meter persegi dan luas bangunan sekitar 580 meter persegi lengkap dengan furniturnya.
Pembangunan konstruksi RTJM dilaksanakan oleh PT Adhi Karya, Ciriajasa Engineering & Management Consultant KSO dan pengawas dari PT Yodya Karya.
“Kami juga menerapkan desain dengan memanfaatkan elemen nNsantara pada desain bangunannya. Selain itu para penghuninya nantinya juga mudah untuk menjangkau fasilitas sosial dan fasilitas umum yang ada minimal dengan waktu hanya 10 menit saja,” kata Hujurat .
