Wamenkominfo Sebut Ada Tiga Isu Utama yang Dibahas di Perpres Publisher Rights

Nezar juga menjelaskan wacana Komite Independen yang terdiri dari lembaga kuasi Dewan Pers, kalangan akademis atau pakar dan perwakilan Pemerintah.

“Isinya diusulkan ada 11 orang lima orang dari Dewan Pers, lima orang dari pakar yang tidak terafiliasi oleh industri media dan tidak terafiliasi oleh platform media sosial dan satu unsur dari kementerian," ujarnya.  

Menurut Nezar Patria, peran Komite Independen dinilai strategis sebagai penengah di antara industri media dan platform digital. 

"Nanti komite akan bekerja dipilih untuk tiga tahun sekali, kemudian kalau ada satu konten yang menurut komite ini harus ‘ditertibkan’ mereka akan melaporkan ke Menkominfo. Menteri akan memakai regulasi yang sudah ada, baik perangkat hukum, regulasi, termasuk juga wewenangnya ada di Kominfo untuk misalnya memfilter ataupun mencegah konten-konten itu bisa menyebar," ia menjelaskan. 

Saat ini, menurut Nezar Patria, Rancangan Perpres Publisher Rights telah diserahkan kepada Sekretariat Negara. Hal ini dilakukan setelah pembahasan dengan pemangku kepentingan, sejak Presiden Joko Widodo mengumumkan dukungan Pemerintah mengenai pengaturan Publisher Rights dalam Peringatan Hari Pers Nasional, Februari 2023 lalu.

Sebelumnya menyoal publisher rights, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) bertemu dengan Dewan Pers, Selasa (11/7/2023). Dalam pertemuan ini, AMSI mempertanyakan perkembangan regulasi “Publisher Rights” yang selama ini dinantikan oleh media siber Tanah Air. 

Pasalnya selama ini, tanpa regulasi yang jelas, media siber cenderung tidak mendapatkan insentif dari berita atau konten mereka yang diambil platform digital.

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut, menyatakan perlunya penerbitan regulasi Publisher Rights secara segera. Hal ini perlu dilakukan agar tidak menimbulkan persepsi seolah pemerintah lebih berpihak pada platform digital dibandingkan keberlangsungan media siber yang jumlahnya mencapai lebih dari 45 ribuan.

"Sebetulnya ini bukan rahasia lagi. Kita semua ikuti perkembangan dan proses penyusunan “Publisher Rights”. Kenapa kami minta update-nya? Karena perkembangan cepat sekali. Jangan sampai regulasi, begitu Presiden "teken" bisa jadi tidak relevan lagi dengan industri media yang berkembang demikian cepat," kata pria yang karib disapa Kak Wens tersebut. 

Wens menambahkan, jelang Pemilu di tahun 2024, media diharapkan mengambil peran sebagai penyaring informasi hoaks dan disinformasi, namun dikhawatirkan akan lebih banyak memproduksi konten-konten yang berpotensi viral dan click bait demi mengejar trafik, karena tidak adanya regulasi yang menjamin hak publisher. 

Padahal, konten-konten yang viral atau click bait itu belum tentu merupakan informasi yang sejalan dengan kepentingan publik.

“Publisher Rights ini meredefinisi serta mengajak industri media agar menghasilkan konten-konten jurnalisme berkualitas untuk kepentingan publik,” kata Wens.

Wakil Ketua Dewan Pers, M. Agung Dharmajaya menyambut baik inisiatif AMSI untuk mengawal perkembangan pembahasan “Publisher “Rights”. 

Menurut Agung, ada 17 pasal yang hingga kini menjadi persoalan dengan 3 poin utama, yakni Business to Business, Data, dan Algoritma. 

Menurut Agung, draft regulasi terkait “Publisher Rights” saat ini sudah berada di tangan Pemerintah.