Fakta-Fakta Project S TikTok Shop, Mulai di Inggris hingga Ditolak Indonesia

Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki mengatakan Project S TikTok mengancam produk UMKM dalam negeri karena barang yang dipasarkan diduga berasal dari luar negeri. Namun, TikTok Indonesia membantah menjalankan bisnis lintas batas (cross border) melalui Project S di Tanah Air.

Peneliti Center of Digital Economy and SMEs Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Izzudin Al Farras mengungkap bahaya Project S milik social commerce TikTok. Farras menyebut, Project S yang tengah dikembangkan TikTok di Inggris akan mematikan bisnis UMKM domestik jika diterapkan di Indonesia.

Project S merupakan agenda yang dijalankan platform sosial commerce asal Tiongkok melalui Tiktok Shop untuk memperbesar bisnisnya ke berbagai negara, salah satunya di Inggris. Melalui Project S, Tiktok diduga akan menggunakan data mengenai produk yang laris di suatu negara untuk kemudian diproduksi di China.

"Bahaya dari Project S ketika data-data yang sudah didapat tiktok sebagai media sosial, diolah sedemikian rupa sehingga digunakan untuk memproduksi barang dari negara asal di China. Itu sangat berbahaya (bagi UMKM)," ungkap Farras saat ditemui di Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta Selatan, Rabu (26/7/2023).

Padahal, UMKM selama ini merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Tercatat, kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 61,07 persen atau senilai Rp8.574 triliun pada 2021.

"Itu (Project S) sangat berbahaya karena struktur ekonomi di Inggris dengan Indonesia berbeda. Di mana Indonesia sangat bertumpu pada UMKM, usaha mikro khususnya. Sementara di Inggris tidak seperti itu, kebanyakan di industri menengah dan besar," pungkasnya.

Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki mengatakan Project S TikTok mengancam produk UMKM dalam negeri karena barang yang dipasarkan diduga berasal dari luar negeri. Namun, TikTok Indonesia membantah menjalankan bisnis lintas batas (cross border) melalui Project S di Tanah Air.

"Tidak benar bahwa kami akan meluncurkan inisiatif lintas batas di Indonesia. Kami tidak ada niatan untuk menciptakan produk e-commerce sendiri atau menjadi wholesaler yang akan berkompetisi dengan para penjual Indonesia," ungkap Head of Communications of TikTok Indonesia Anggini Setiawan di Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta Selatan, Rabu (26/7/2023).

Hal ini sejalan dengan komitmen TikTok Indonesia untuk patuh terhadap regulasi yang diatur pemerintah. Anggi menyampaikan, perusahaan memiliki komitmen yang sama dengan pemerintah untuk memberdayakan UMKM lokal.

"Sejak awal ketika meluncurkan TikTok Shop di Indonesia, kami memutuskan untuk tidak membuka bisnis lintas batas di Indonesia. Ini adalah komitmen kami untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal Indonesia," ungkapnya.

Anggi menyatakan bahwa 100 persen penjual di TikTok Shop memiliki entitas bisnis lokal yang terdaftar atau adalah pengusaha mikro lokal hal ini dibuktikan dengan verifikasi KTP/paspor. Saat ini, setidaknya terdapat 2 juta seller dari UMKM yang berada di TikTok Shop.

"Kami meyakini bahwa model TikTok Shop yang telah kami sesuaikan dengan pasar Indonesia dapat memberdayakan dan membawa manfaat bagi para penjual lokal, dan kami akan terus menerapkan pendekatan ini," pungkasnya.

TikTok Indonesia membantah menjalankan bisnis lintas batas (cross border) melalui Project S di Tanah Air. Namun, TikTok mengakui menjalankan skema bisnis Project S di Inggris.

Head of Communications of TikTok Indonesia, Anggini Setiawan, mengatakan asalan TikTok tidak menjalankan Project S di Indonesia terkait pendekatan bisnis. Menurutnya, cara bisnis yang diterapkan di Inggris tersebut belum tentu cocok untuk Indonesia.

"Kami pastikan inisatif bisnis cross border (Project S) tak ada di indonesia. Kenapa ada di Inggris? Karena kami percaya apa yang terjadi di Inggris belum tentu berhasil di Indonesia," ungkapnya di Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta Selatan, Rabu (26/7/2023).

Lanjutnya, TikTok memiliki komitmen untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal sejalan dengan arahan pemerintah. Sehingga, perusahaan memutuskan untuk tidak membuka bisnis lintas batas di Indonesia

"Sejak awal meluncurkan TikTok Shop, kami memutuskan untuk tidak membuka bisnis lintas batas di Indonesia. Ini adalah komitmen kami untuk mendukung UMKM Indonesia," bebernya.

Anggi menekankan bahwa 100 persen penjual di TikTok Shop memiliki entitas bisnis lokal yang terdaftar atau adalah pengusaha mikro lokal dengan verifikasi KTP/paspor. Saat ini, terdapat 2 juta seller dari UMKM yang berada di TikTok Shop.

"Kami meyakini bahwa model TikTok Shop yang telah kami sesuaikan dengan pasar Indonesia dapat memberdayakan dan membawa manfaat bagi para penjual lokal, dan kami akan terus menerapkan pendekatan ini," pungkas Anggi.

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengatakan segera menindaklanjuti penugasan Presiden Joko Widodo untuk membentuk satuan tugas khusus (satgasus) percepatan perlindungan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Salah satu ancaman terhadap UMKM adalah maraknya social commerce dari perbagai plaform asing. Bahkan terkait hal itu Menteri Perdagangan tengah menyiapkan revisi peraturan guna melindungi pelaku UMKM di tanah air.

"Pembentukan Satgas ini merupakan amanat dari Presiden untuk memberikan perlindungan terhadap UMKM dari ancaman platform social commerce. Project S TikTok yang merupakan penggabungan sosial media dan platform belanja online dapat mengancam kelangsungan dan pertumbuhan ekonomi UMKM di Indonesia," kata Budi Ari, dikutip dari Antara (22/7/2023).

Project S merupakan agenda yang dijalankan platform sosial commerce asal Tiongkok melalui Tiktok Shop untuk memperbesar bisnisnya ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Melalui Project S, Tiktok diduga akan menggunakan data mengenai produk yang laris di suatu negara untuk kemudian diproduksi di China.

"Terus terang memang kemajuan teknologi ini memerlukan cara berpikir baru untuk mengatasinya. Bukan hanya Kominfo yang ngurusin, tetapi juga antar instansi yang in-charge untuk hal-hal seperti ini," ungkap Menteri Budi Arie.

Satgas bentukan Kementerian Kominfo ini akan melibatkan kementerian dan instansi terkait dalam merumuskan kebijakan bersama. Itu sebabnya, Kementerian Kominfo akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, dan lembaga lain.

Menurut Budi Arie, sinergi kementerian dan lembaga diperlukan agar menemukan solusi yang tepat.

"E-commerce ini, kan, teknologi atau pengawasan platform-nya mungkin dari Kominfo, tetapi banyak kebijakan dari kementerian dan lembaga lain, khususnya Kemendag. Karena soal kebijakan impor. Nanti, mungkin di dalam satgas itu akan kita rumuskan bersama," katanya.

Sebelumnya, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) berharap kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag) saat ini tengah mendorong percepatan revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50/2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Elektronik (PPMSE).

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, revisi ini diperlukan agar bisnis UMKM tak terganggu oleh kecurigaan hadirnya Project S TikTok Shop.

Kecurigaan tentang Project S TikTok Shop ini pertama kali mencuat di Inggris. Project S TikTok Shop ini dicurigai menjadi cara perusahaan untuk mengoleksi data produk yang laris-manis di suatu negara, untuk kemudian diproduksi di China.

Oleh karena itu, untuk mengatasi ancaman tersebut seharusnya sudah disiapkan regulasinya, salah satunya revisi Permendag Nomor 50/2020.

"Karena itu kita sedang mendorong revisi permedag 50/2020," kata MenkopUKM Teten Masduki usai melakukan penandatanganan MoU dengan RSPO, di Jakarta, Senin (10/7/2023).

Menurutnya, jika dilakukan revisi maka industri dalam negeri akan terlindungi, termasuk e-commerce dalam negeri, UMKM, dan juga konsumen.

"Kita perlu melindungi UMKM kita, karena 97 persen lapangan kerja disediakan UMKM. Kalau produk mereka kalah saing di dalam negeri dengan produk luar, dampak besar ke ekonomi Indonesia dan kesejahteraan rakyat Indonesia," ujarnya.

Kata Teten, TikTok saat ini sedang didefinisikan sebagai socio-commerce bukan hanya sebagai media sosial, karena TikTok adalah platform yang menyediakan fitur, menu, dan/atau fasilitas tertentu yang memungkinkan pedagang (merchant) dapat mempromosikan penawaran barang dan/atau jasa sampai dengan melalukan transaksi.

"TikTok itu kan sebenernya social commerce. di Permendag itu belum diatur. Karena biasanya yang sudah diatur kan e-commerce. Ini kan berkembang cepat, ini belum diatur," pungkas Teten Masduki.

Kementerian Koperasi dan UKM mencatat banyak UMKM yang bangkrut karena tak bisa bersaing dengan produk impor. Utamanya, produk-produk yang dijual di socio commerce seperti TikTok Shop.

Kemenkop UKM juga menyoroti banyak produk impor yang dijual reseller di TikTok Shop memiliki harga yang lebih rendah ketimbang produk buatan UMKM asli Indonesia. Alhasil, produk-produk UMKM jadi tak laku dijual.

Direktur Bisnis dan Pemasaran Smesco Indonesia, Wientor Rah Mada mengaku telah menerima laporan dari para pelaku UMKM yang bangkrut. Salah satunya adalah konveksi sweater.

"Masuk (laporan) ke kami yang bangkrut itu adalah UMKM kategori konveksi sweater karena tidak bisa bersaing harga," kata dia di Kemenkop UKM, Rabu (26/7/2023).

Wientor menyebut, solusinya adalah TikTok Shop menyetop penjualan produk impor yang terlalu murah. Langkah ini dinilai ampuh untuk mengantisipasi adanya pelaku UMKM yang bangkrut di kemudian hari.

"Coba lihat deh TikTok Shop, buka aja gitu, sweater aja Rp 20.000, sweater Rp 15.000, dimana kita (UMKM lokal) bisa bersaing, itu udah mati. Sudah jelas-jelas dia (UMKM) ngomong, 'saya enggak bisa bersaing lagi harga segitu, mati bisnis saya'," tuturnya.

Menurut dia, sebelum bicara mengenai cross border market melalui Project S TikTok Shop, bisa lebih dulu mengatasi maraknya produk impor di TikTok Shop. Kekhawatiran sebelumnya, Project S mengancam eksistensi produk UMKM asli Indonesia.

"Kita fokus disitu, kita tidak usah ngomongin cross border ini segala macam, gimana caranya biar produk UMKM bisa bersaing, udah itu aja," tegasnya.

Kementerian Koperasi dan UKM menekankan perlu adanya pasar yang setara bagi UMKM asli Indonesia. Menyusul banyaknya produk impor yang dijual lewat e-commerce, termasuk TikTok Shop.

Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Fiki Satari menyebut kesetaraan itu yang dibahas bersama dengan TikTok Indonesia. Tujuannya, memproteksi porsi pasar bagi produk-produk UMKM asli Indonesia.

"Ini yang jadi concern, ini yang kita diskusikan dengan pihak TikTok. TikTok menyambut positif," kata dia dalam konferensi pers di Kantor Kemenkop UKM, Rabu (26/7/2023).

Fiki menerangkan, kedua pihak nantinya akan membahas lebih lanjut mengenai topik-topik ini. Disamping belum adanya aturan yang jelas soal pelarangan menjual produk impor yang dijual UMKM asal Indonesia.

"Kita akan bertemu lagi, terlepas ada yang belum diregulasi pemerintah. Kebijakan ini selalu menyertai relevansi zaman, kontekstual kasus dan seiring jalan ada inisiatif baru, UMKM lokal ini akan kita tempatkan di depan," bebernya.