Liputan6.com, Washington - Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengirim penasihat keamanan nasionalnya, Jake Sullivan, ke Arab Saudi pada Kamis (27/7/2023), untuk melakukan pembicaraan dengan pemimpin de facto kerajaan itu, Putra Mahkota Pangeran Mohammed bin Salman (MBS).
Dalam pernyataan singkatnya, Gedung Putih mengatakan bahwa Sullivan telah tiba di Jeddah pada Kamis. Pembicaraan disebut mencakup inisiatif memajukan visi bersama untuk Timur Tengah yang lebih damai, aman, makmur, dan stabil, serta upaya untuk menemkan akhir yang permanen dari konflik antara Arab Saudi dan kelompok Houthi. Demikian seperti dilansir AP, Jumat (28/7).
Advertisement
Menurut seorang pejabat Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, Sullivan dan MBS juga membahas harapan pemerintahan Biden untuk menormalisasi hubungan antara Israel dan Arab Saudi. Pejabat tersebut menolak mengungkap identitasnya karena tidak berwenang bicara secara terbuka.
Upaya untuk memperkuat hubungan sarat sejarah antara dua kekuatan penting di Timur Tengah ini dilakukan setelah pemerintahan Donald Trump mewujudkan "Abraham Accords" atau Perjanjian Abraham, yang menormalisasi hubungan antara Israel dan Uni Emirat Arab, Bahran, dan Maroko.
Kesepakatan normalisasi Israel dan Arab Saudi, negara Arab paling kuat dan kaya, memiliki potensi untuk "membentuk kembali" postur kawasan dan meningkatkan kedudukan Israel secara historis. Namun, posisi AS sebagai perantara kesepakatan semacam itu akan menjadi tantangan berat karena Arab Saudi telah mengatakan tidak akan secara resmi mengakui Israel sebelum ada resolusi konflik Israel-Palestina.
Menlu AS Lebih Dulu Kunjungi Arab Saudi
Kunjungan Sullivan ke Arab Saudi dilakukan setelah Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken melakukan perjalanan ke negara tersebut dalam rangka mempromosikan normalisasi antara Arab Saudi dan Israel.
Selama kunjungan Blinken, Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan mengatakan bahwa normalisasi dengan Israel akan memiliki manfaat terbatas tanpa menemukan jalan menuju perdamaian bagi rakyat Palestina.
Arab Saudi juga menunjukkan keragu-raguan untuk melanjutkan normalisasi hubungan dengan Israel pada saat Israel dipimpin oleh pemerintah berhaluan paling kanan dalam sejarahnya, sementara ketegangan meningkat dengan Palestina.
Arab Saudi telah berulang kali menyerukan pembentukan negara Palestina di Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Gaza, wilayah yang direbut Israel dalam Perang 1967.
Advertisement
