Liputan6.com, Jakarta - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menggelar Sayembara Desain Arsitektur Gedung Kantor LPS di Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan total hadiah senilai Rp 400 juta.
“Melalui sayembara desain kantor LPS di IKN ini, besar harapan kami untuk dapat mewujudkan kantor pusat LPS yang ikonik, smart dan eco-friendly sesuai ketentuan Otoritas IKN," kata Plt. Direktur Eksekutif Sumber Daya Manusia dan Administrasi LPS Rudi Rahman di Jakarta, Jumat (28/7/2023).
Advertisement
Rudi menjelaskan, sayembara ini juga merupakan bentuk penghargaan terhadap profesi arsitek yang terus berkontribusi langsung terhadap proses pembangunan infrastruktur Indonesia khususnya dalam pengembangan kawasan di IKN.
Bahkan LPS menggandeng Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) untuk mendukung sayembara ini. Metode sayembara dipilih dalam pemilihan desain arsitektur gedung Kantor LPS, dengan tujuan untuk menampung berbagai aspirasi dan gagasan-gagasan sekaligus memberikan kesempatan bagi seluruh arsitek di Indonesia, untuk turut berpartisipasi dalam membangun LPS dengan mengadu karya desain terbaik dari masing-masing arsitek.
Untuk tahapan sayembara sendiri akan dilaksanakan di Jakarta tepatnya di Gedung Jakarta Design Center. Periode pendaftaran akan dimulai pada 20 Juli hingga 30 Agustus 2023, penjelasan tata cara sayembara pada 28 Juli 2023, batas pengumpulan karya pada tanggal 30 Agustus 2023, penjurian tahap I pada 30 Agustus hingga 4 September 2023 dan, penjurian tahap II pada 11 September 2023.
Kriteria Penilaian
Bagi kamu yang berminat, informasi selengkapnya mengenai Sayembara ini dapat dilihat pada akun Instagram IAI Nasional di @iai_architect dan akun LPS di @lps_idic.
Nantinya, kriteria penilaian dalam Sayembara Proyek Desain Arsitektur Gedung Kantor LPS di IKN terbagi menjadi tiga. Pertama, perencanaan dan perancangan dengan bobot sebesar 65 persen. Kedua, elemen-elemen berwawasan hijau (green building) dengan bobot sebesar 15 persen. Ketiga, ekspresi rancangan dengan bobot sebesar 20 persen.
Sayembara desain kantor LPS di IKN ini menjadi salah satu momentum dalam tahap perencanaan pembangunan Lahan LPS di IKN sebagai kantor pusat.
Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang, sebagaimana tercantum pada Pasal 3 dari UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, yaitu LPS berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
Selain itu, fungsi utama dari Kantor Pusat LPS di IKN ini adalah untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi dengan anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) lainnya yaitu, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam menjaga sektor keuangan nasional.
Advertisement
Pak Bas dan Menko Airlangga Jadi Menteri Pertama yang Tinggal di IKN
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengaku akan menjadi Menteri pertama yang akan tinggal di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Diketahui, Pemerintah menargetkan pemindahan Ibu kota Republik Indonesia akan dimulai pada 2024 mendatang. Oleh karena itu, Pemerintah saat ini tengah mengebut penyelesaian pembangunan kawasan inti di IKN Nusantara Kalimantan Timur.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sangat antusias dengan pemindahan Ibu Kota ke IKN. Bahkan, ia menawarkan bagi siapapun yang ingin tinggal di IKN bisa mendaftar kepadanya.
"Kalau mau ada yang pelopor mau tinggal di IKN daftar ke saya. Insyallah saya akan menjadi Menteri pertama yang akan tinggal di IKN Walaupun mungkin cuman berapa bulan," kata Basuki dalam Sewindu PSN: Sustainable Infrastrukture towards Indonesia Emas 2045, di Jakarta Selatan, Rabu (26/7/2023).
Pernyataan Menteri PUPR pun ditimpali oleh Menko Perekonomian. Airlangga mengaku siap tinggal di IKN, dan nantinya ia akan mengajak Basuki Hadimuljono untuk ngopi bareng di IKN.
"Pembangunan ibukota negara ini selain kantornya pak Basuki, kantor Menko pun yang akan pertama di sana. Jadi, nanti saya akan ngopi bareng dengan pak Basuki di ibukota negara," ujar Airlangga Hartarto.
Menurut Airlangga, pembangunan Ibu Kota Negara sama pentingnya dengan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN). Oleh karena itu, pihaknya mendorong percepatan pembangunan IKN.
"Salah satu yang sekarang sedang dibangun juga yang penting adalah pembangunan ibukota negara," ujar Airlangga.
Progres Pembangunan
Sebagai informasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan menargetkan Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara selesai pada tahun depan.
Adapun progres pembangunan Rumah Menteri di IKN Nusantara per tanggal 10 Juli 2023 sudah mencapai 16,8 persen.
Rencananya pembangunan sebanyak 36 RTJM yang dibangun di dua Kawasan yaitu 12 unit di persil 104 dan 24 unit di persil 105 IKN Nusantara tersebut rampung pada tahun 2024 mendatang.
Advertisement
