Liputan6.com, Jakarta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyampaikan Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mencabut izin penggunaan Stadion Patriot Candrabhaga Kota Bekasi H-1.
Sedianya, bakal calon presiden (capres) dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan akan hadir dalam senam bersama pada hari ini, Sabtu (29/7/2023).
Advertisement
Menurut keterangan Juru Bicara PKS Muhammad Kholid, kabar tersebut diterima oleh Ketua DPD PKS Kota Bekasi Heri Koswara.
"Keputusan ini dilakukan secara sepihak oleh Pemkot Bekasi, mengingat pada hari Rabu sebelumnya izin sudah diperoleh oleh panitia," kata Kholid dalam keterangannya, Jumat (28/7/2023).
PKS Bekasi sudah mengirimkan surat dan berkomunikasi dengan Plt Wali Kota Bekasi, tetapi tetap tidak mau mengizinkan penggunaan stadion.
PKS menuding alasannya karena Plt Wali Kota Bekasi merupakan kader PDIP yang telah mendukung calon presiden lain yakni Ganjar Pranowo. Kholid menilai Plt Wali Kota Bekasi telah melakukan kesewenang-wenangan. Aksi ini, menurut Kholid, justru mencederai demokrasi di Tanah Air.
"Kami memahami bahwa Plt Wali Kota Bekasi adalah kader PDIP yang mendukung capres lain, tetapi jangan sampai sikap politik yang berbeda menjadikan keputusannya diskriminatif dan sewenang-wenang. Tidak bijak, tidak dewasa," ujar Kholid.
Meski demikian, Kholid menegaskan, PKS tetap akan menggelar acara besok dengan format berbeda. Acara itu yakni, jalan bersama dari posko pemenangan Anies-PKS menuju stadion, tetapi tidak akan menggunakan dalam Stadion Patriot.
PDIP Jawab Tudingan PKS
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan tidak ada perintah terhadap Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto agar Anies tidak boleh menggunakan Stadion Patriot. Hasto mengatakan pemerintah daerah memiliki otonominya sendiri.
"Sama sekali tidak ada, karena pemerintah daerah ini kan juga otonom. Maka ada otonomi daerah, tetapi ini semua kan proses komunikasi," kata Hasto.
Ia mencontohkan, PDIP selalu membangun komunikasi yang baik dengan mengikuti prosedur administrasi yang lengkap supaya acara bisa berjalan dengan lancar.
PDIP tidak melakukan pengadangan politik karena sudah paham belajar dari pengalaman partai sebelumnya.
"Sehingga tidak ada suatu upaya pengadangan, karena sejak pertama kali PDIP ini ada, kami mengalami pengalaman buruk bagaimana pengadangan-pengadangan secara politik. Karena itulah kader PDI Perjuangan diinstruksikan tidak boleh menghalang-halangi pihak lain dalam melakukan dialog, terlebih dengan rakyat," tegas Hasto.
Reporter: Ahda Bayhaqi
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
