Liputan6.com, Jakarta - Saat ini semakin banyak driver ojek online (ojol) yang menggunakan motor listrik. Bahkan penggunaan motor listrik, dari segi operasional, diklaim lebih menguntungkan ketimbang motor konvensional.
Hal itu disampaikan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi baru-baru ini. Selain penurunan beban operasional, kata dia, motor listrik merupakan game changer untuk meraih target pengurangan emisi.
Advertisement
"Contoh, kita lihat pengemudi ojol. Mereka itu dengan kendaraan listrik opex (operational expenditure) turun separuh, tapi pendapatan naik," ujar Menhub Budi di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (28/7/2023).
Guna mendorong percepatan pengadaan motor listrik, ia turut mendorong swasta untuk ikut melakukan edukasi dan sosialisasi.
"Tentu target-target yang disampaikan pak Menteri ESDM dan pak Menko (Luhut) bukanlah hal mudah. Tapi apabila (dilakukan) sama-sama, ini luar biasa," imbuh Menhub.
"Umpamanya pak Kapolri memerintahkan 10 Kapolsek, itu banyak sekali, dan kami siap menguji. Kalau polisi saja sudah luar biasa, kamu ngikut, karena pak polisi lebih banyak," tuturnya.
Menurut dia, contoh ini penting sebagai bentuk sosialisasi. Sebab, ia menilai akan percuma jika pemerintah sudah mencanangkan program, namun tidak ada contoh.
"Polisi sudah melaksanakan di KTT G20 di Bali, dan sekarang masih jalan lancar. Kami juga sudah menggunakan kendaraan dinas. Harapan kami semua melakukan itu," pungkasnya.
Penulis: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Biaya Konversi Motor Listrik Bisa Lebih Murah Jika Sistem Ini Diterapkan
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus menggalakkan program konversi motor BBM menjadi motor listrik. Salah satu strategi yang sudah diterapkan adalah memberi bantuan Rp7 juta untuk biaya konversi kepada masyarakat tanpa syarat golongan.
Namun bagi sebagian orang, biaya yang harus dikeluarkan masih tergolong mahal untuk melakukan konversi meski disokong dengan insentif Rp7 juta.
Sebab, biaya atau perhitungan konversi motor listrik dimulai dari Rp17 juta. Lantas pemilik perlu mengeluarkan Rp10 juta untuk melakukan proses konversi.
Kepala Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Senda Hurmuzan Kanam mengungkapkan, pemerintah sedang menggodok rencana swap baterai yang diharapkan bisa menekan biaya konversi.
Perkiraan kasar dari Senda bila swap baterai terealisasi masyarakat cukup membayar Rp 2 juta sampai Rp 3 juta saja. Hitungan ini sudah dikalkulasi dengan skema bantuan Rp 7 juta dari pemerintah.
"Misalnya dalam beberapa bulan ini ada investor swap baterai yang siap dan datang perkiraan saya masyarakat mengeluarkan biaya konversi itu tinggal Rp 2 juta atau Rp 3 juta saja setelah adanya bantuan Rp 7 juta dari pemerintah ini," kata Senda di Kantor Balai Besar Survei Ketenagalistrikan EBTKE, Jakarta Selatan belum lama ini.
Hingga saat ini, program swap baterai ini masih dalam studi pemerintah. Di lain sisi juga sedang mencari investor swap baterai untuk memuluskan rencana tersebut.
"Jadi memang swap baterai ini belum masuk tahapan kami, tapi sedang kami lakukan kajian dengan bantuan dari Amerika Serikat. Kami melakukan kajian idealnya seperti meniru konsepnya awal-awal dari PLN, dengan cara trade in-nya," pungkas Senda.
Advertisement
