Memilih calon pemimpin daerah yang berkualitas dalam pemilu yang demokratis, egaliter dan transparan lazim dilakukan di seluruh daerah di Indonesia, pasca-era reformasi. Namun, tidak demikian halnya di Kabupaten Merangin, Jambi. KPUD setempat malah melarang wartawan untuk meliput rangkaian pilkada saat acara debat kandidat.
Pantauan Liputan 6 SCTV di Gedung DPRD Merangin, Kamis (14/3/2013), sejumlah tamu undangan tampak mulai memasuki ruangan tempat berlangsungnya debat kandidat yang dihadiri 4 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Merangin. 4 Pasangan kandidat yang bertarung dalam pilkada ini adalah pasangan Nalim-Salam (calon Incumbent), Syukur-Fauziah, Handayani-Jailani dan Haris-Khafid.
Namun, belum juga acara dimulai polisi dan petugas keamanan malah melarang wartawan masuk ke dalam ruangan. Petugas beralasan perintah larangan masuk bagi wartawan dikeluarkan Ketua KPUD Merangin Barlep. Acara debat kandidat berakhir tanpa diliput media.
"Larangan meliput merupakan kesepakatan antara KPUD dengan para calon. Mereka tak ingin wartawan meliput acara tersebut," kata Barlep.
Tetapi, Calon Bupati Syukur menyayangkan adanya larangan wartawan meliput. Ia membantah ada kesepakatan dari para calon yang melarang
"Tidak ada kesepakatan dari kami untuk melarang wartawan meliput acara debat tadi," tegas Syukur.
Sikap KPUD Merangin yang dinilai aneh ini mendapat protes dan sejumlah jurnalis di Jambi.
"Larangan meliput yang dikeluarkan KPUD sangat aneh karena debat justru harus dipublikasikan agar masyarakat tahu kapasitas dan kemampuan calon bupati yang akan mereka pilih," ujar jurnalis Samsul.
Ia dan seluruh jurnalis Jambi mengancam akan memboikot semua berita pemilihan bupati dan wakil bupati sebagai bentuk protes. Termasuk, dari Aliansi Jurnalis Independent (AJI) Jambi.(Adi)
Pantauan Liputan 6 SCTV di Gedung DPRD Merangin, Kamis (14/3/2013), sejumlah tamu undangan tampak mulai memasuki ruangan tempat berlangsungnya debat kandidat yang dihadiri 4 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Merangin. 4 Pasangan kandidat yang bertarung dalam pilkada ini adalah pasangan Nalim-Salam (calon Incumbent), Syukur-Fauziah, Handayani-Jailani dan Haris-Khafid.
Namun, belum juga acara dimulai polisi dan petugas keamanan malah melarang wartawan masuk ke dalam ruangan. Petugas beralasan perintah larangan masuk bagi wartawan dikeluarkan Ketua KPUD Merangin Barlep. Acara debat kandidat berakhir tanpa diliput media.
"Larangan meliput merupakan kesepakatan antara KPUD dengan para calon. Mereka tak ingin wartawan meliput acara tersebut," kata Barlep.
Tetapi, Calon Bupati Syukur menyayangkan adanya larangan wartawan meliput. Ia membantah ada kesepakatan dari para calon yang melarang
"Tidak ada kesepakatan dari kami untuk melarang wartawan meliput acara debat tadi," tegas Syukur.
Sikap KPUD Merangin yang dinilai aneh ini mendapat protes dan sejumlah jurnalis di Jambi.
"Larangan meliput yang dikeluarkan KPUD sangat aneh karena debat justru harus dipublikasikan agar masyarakat tahu kapasitas dan kemampuan calon bupati yang akan mereka pilih," ujar jurnalis Samsul.
Ia dan seluruh jurnalis Jambi mengancam akan memboikot semua berita pemilihan bupati dan wakil bupati sebagai bentuk protes. Termasuk, dari Aliansi Jurnalis Independent (AJI) Jambi.(Adi)
