Liputan6.com, Jakarta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengecek langsung pembangunan jembatan rel kereta api layang (elevated) di Surakarta, Jawa Tengah. Jembatan di Simpang Joglo itu ditarget rampung tahun depan dan bisa digunakan Juni 2024.
Pada tinjauannya, Menhub memunta jajarannya memastikan pekerjaan dilakukan dengan kualitas kerja yang baik dan sesuai dengan target yang ditetapkan. Selain itu, Menhub juga minta jajarannya untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta menjunjung tinggi integritas.
Advertisement
“Di Solo, kita tengah mengupayakan penyelesaian pembangunan jembatan rel kereta api elevated (layang) sepanjang 270 meter, tepatnya di Simpang Joglo. Ditargetkan pada bulan Juni 2024 sudah dapat digunakan,” ujar Menhub Budi dalam keterangannya, Senin (31/7/2023).
Dari sisi pembangunan, Menhub mengungkapkan, rangka jembatan yang digunakan dalam pembangunan jembatan rel kereta api ini menggunakan besi bulat dan sebagian besar pengerjaanya merupakan karya anak bangsa.
“Teknologi ini merupakan yang pertama dilakukan di Asia Tenggara dan 90 persennya adalah produk lokal,” ucap Menhub Budi.
Urai Kemacetan
Diketahui, pembangunan jembatan rel layang di Simpang Joglo merupakan langkah mengurai kemacetan di titik tersebut. Pasalnya, arus lalu lintas darat disitu cukup tinggi, ditambah dengan intensitas kereta api yang cukup sering.
Dengan dibangunnya rel layang ini, diharapkan dapat mengatasi kemacetan yang selama ini terjadi akibat adanya perlintasan sebidang di Simpang Joglo, Solo.
Adapun keberadaan jalur ganda Kereta Api Solo-Semarang sangat penting untuk meningkatkan keterhubungan antara kota Solo, Semarang, Purwokerto, dan Yogyakarta (aglomerasi Joglosemar).
Proyek Lainnya
Sejumlah proyek peningkatan perkeretaapian yang tengah dilakukan di Jawa Tengah, termasuk di Solo pada tahun 2022-2024 meliputi : pembangunan Jalur Ganda KA antara Solo – Semarang Fase I (Solobalapan – Kalioso) (2022 – 2024) termasuk pembangunan Jalur KA Layang Simpang Joglo sepanjang 10 km’ dan Jembatan Rangka Baja Simpang Joglo sepanjang 270 m.
Kemudian, peningkatan jalur kereta Maos-Cilacap sepanjang 21 km (2023-2024); Peningkatan jalur kereta Solo - Wonogiri sepanjang 32 km (2023-2024); Reaktivasi jalur kereta Semarang Tawang - Pelabuhan Tanjung Emas tahap II sepanjang 2,1 km; serta pembangunan box culvert pada BH 1149 km 312+075 antara Linggapura-Bumiayu dan Saluran Terbuka antara BH 1313 KM 336+686 antara Karangsari-Karanggandul lintas Cirebon - Kroya.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Dirjen Perkeretaapian Risal Wasal, Sesditjen Perkeretaapian Jujun Wahyuningsih, Direktur Prasarana Perkeretaapian Djarot Tri Wardhono, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah I Jawa Bagian Tengah Muttaqin Said, para Pejabat Pembuat Komitmen di BTP Wilayah I, dan Kepala Daop 4,5, dan 6 PT. KAI.
Advertisement
Cegah Kecelakaan di Perlintasan Sebidang
Diberitakan sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) menyusun langkah antisipasi kecelakaan di perlintasan sebidang. Menyusul ada kecelakaan beruntun yang terjadi beberapa waktu lalu.
Direktur Jenderal Perkeretaapian Risal Wasal menerangkan ada beberapa opsi. Sebagai langkah antisipasi jumlah kecelakaan, dia tengah mengkaji penambahan instrumen pengamanan di perlintasan sebidang.
"Kami secara aktif mengajak Pemerintah Daerah dan stakeholder terkait lainnya untuk melakukan penanganan perlintasan sebidang di wilayah kerjanya masing-masing sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang Antara Jalur Kereta Api dengan Jalan," kata dia dalam keterangannya, Rabu (26/7/2023).
Pemda Perlu Ikut
Mengacu aturan itu, penanganan perlintasan sebidang telah diserahkan kepada instansi terkait. Termasuk, adanya keterlibatan dari pemerintah daerah.
"Kami berharap agar rekan-rekan di daerah dapat berpartisipasi lebih aktif dalam menangani perlintasan sebidang, sebab tentu tidak akan mampu kami atasi seluruh perlintasan sebidang tanpa berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah pemilik jalan," ujarnya.
Dia menegaskan, penanganan perlintasan sebidang merupakan prioritas Kemenhub. Tujuannya, memberikan keamanan dan kenyamanan bagi operasional kendaraan, baik kereta api, maupun yang lainnya.
"Penanganan perlintasan sebidang merupakan prioritas kami dalam rangka meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api," tegas Risal.
Advertisement
