Liputan6.com, Jakarta Mantan Ketua Umum Partai Golkar, Jusuf Kalla mengungkap setidaknya membutuhkan Rp 600 miliar agar bisa menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Hal ini dikatakan JK saat seminar Sekolah Politik dan Komunikasi Indonesia yang digelar Puskapol UI.
"Kalau sekarang anda menjadi Ketua Golkar jangan harap, kalau anda tidak punya modal Rp 600 miliar," kata JK di Gedung Parlemen DPR RI, Jakarta, Senin (31/7/2023).
Advertisement
JK mengatakan, hampir semua partai politik membutuhkan biaya yang besar. Kecuali parpol yang pendirinya masih ada.
"Hampir semua partai begitu. Terkecuali partai yang pendirinya masih ada, kayak PDIP, kayak NasDem. Tapi partai yang sudah go public artinya pemilihannya itu butuh biaya besar," ujarnya.
Namun, ada pula partai yang pendirinya masih ada namun dilengserkan oleh keponakan sendiri.
"PKB, Gus Dur masih ada dilawan oleh keponakan menang keponakan. Itulah, pendiri masih ada dilawan. Ah inilah politik, politik Indonesia mempunyai ragam beragam," ungkapnya.
"Nah bagaimana anda semuanya masuk ke politik? Karena bagaimana pun tidak mungkin struktur suatu orientasi partai tidak mungkin kosong di bawah mesti ada terus," pungkasnya.
Seluruh DPD Golkar Kompak Nyatakan Menolak Munaslub
Seluruh ketua DPD Provinsi Partai Golkar menyatakan menolak adanya wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub).
Sebanyak 38 ketua DPD juga menegaskan taat pada satu komando di bawah kepemimpinan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Plt Ketua DPD Golkar Provinsi Papua Ahmad Doli Kurnia Tandjung menuturkan, seluruh ketua DPD provinsi meminta pertemuan dengan Airlangga di Bali.
Dalam pertemuan itu, sebanyak 38 ketua DPD menegaskan komitmen dan taat pada keputusan munas, rapimnas, dan rakernas.
"Kami menyatakan 100 persen, kami di sini menolak munaslub. Kami ingin fokus bekerja untuk memenangkan agenda politik 2024 bersama Pak Airlangga Hartarto," tutur Doli saat menggelar konferensi pers di Hotel Mulia Resort, Nusa Dua Bali, Minggu (30/7/2023).
Doli menambahkan, pertemuan 38 DPD Golkar provinsi dengan Airlangga Hartarto adalah inisiatif para ketua DPD. Sebab, DPD merupakan pemilik suara di munas Golkar.
"Kedua, untuk urusan pilpres sebagaimana yang diputuskan dalam munas, rapimnas, dan rakernas, kami sepenuhnya sudah menyerahkan mandat pada ketua umum untuk menentukan siapa capres atau cawapresnya," tegas Doli.
DPD Golkar seluruh provinsi di Indonesia juga menyatakan memberikan mandat pada Airlangga dalam proses negosiasi, strategi, dan momentum terkait Pilpres 2024.
"Kami sudah melihat ketua umum kami cukup aktif untuk berkomunikasi dengan semua pimpinan parpol," ujar Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Golkar ini.
Reporter: Nur Habibie/Merdeka
Advertisement
