Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan sikapnya untuk terus mendorong hilirisasi di berbagai sektor. Mulai dari pertambangan, pertanian, hingga perkebunan.
Jokowi mencatat, dari hilirisasi nikel saja, mampu mencapai USD 33,8 miliar atau setara Rp 510 triliun. Padahal, pada 2014 hasil nikel hanya mampu mencatatkan USD 2,1 miliar saja.
Advertisement
Hitungan Jokowi, angka ini tak hanya menguntungkan pengusaha. Tapi juga menguntungkan bagi negara melalui berbagai pos pungutan.
"Dari situ ada yang bertanya 'loh pak negara dapat apa? itu kan yang untung pengusaha', sebentar, tadi angkanya Rp 31 triliun, pemerintah pasti akan mungut pajak dari angka Rp 31 triliun. Kemudian lompat jadi Rp 510 triliun juga dipungut PPN, PPh, royalti, gede mana negara akan dapat?," ujarnya dalam Pengukuhan Pengurus Apindo, di Jakarta, Senin (31/7/2023).
Ternyata, Jokowi memegang angka yang lebih besar lagi dari hilirisasi nikel di Morowali, Sulawesi Tengah. Namun, dia enggan membeberkannya ke publik.
"Saya sebetulnya mau buka (pendapatan) yang di Morowali negara negara dapat berapa, tapi ini rahasia dari Dirjen Pajak, tapi besar sekali. Saya kaget juga dapet angkanya, besar sekali. Ini sekali lagi baru urusan nikel," tegasnya.
Jokowi membeberkan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah mengalami peningkatan pesat. Sebelum ada hilirisasi, rata-rata pertumbuhan ekonominya mencapai 7,5 persen, tapi setelah hilirisasi melompat ke 15 persen.
Tak Gentar Hilirisasi Digugat
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan sikapnya terkait hilirisasi mineral hingga pertanian. Dia tak gentar meski berulang kali digugat di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan diperingati Dana Moneter Internasional (IMF).
Dia menegaskan, hilirisasi di berbagai sektor menjadi kunci bagi Indonesia untuk bisa menjadi negara maju. Pasalnya, sumbangan secara ekonominya bisa meningkat berkali lipat.
"Hilirisasi apapun harus kita teruskan meskipun kita digugat oleh WTO meskipun kita diberikan peringatan oleh IMF apapun barang ini harus kita teruskan," ujar dia dalam Pengukuhan Pengurus Apindo, di Jakarta, Senin (31/7/2023).
Menurut dia, ada 2 hal penting untuk membawa Indonesia menjadi negara maju. Pertama, pengembangan sumber daya manusia (SDM). Kedua, adalah hilirisasi di mineral, pertanian, perikanan.
"Semuanya bisa dihilirisasi kalo itungannya World Bank, IMF itu di 2040-2045 saya yakin ini bisa agak maju," ungkapnya.
Pada kesempatan ini, dia kembali menguraikan kesuksesan dari hilirisasi nikel yang dimulai sejak 2020 lalu. Dia mencatat, hilirisasi Nikel di Sulawesi Tenggara saja mampu menyerap 71.500 tenaga kerja di sisi pengolahan nikel.
Advertisement
Keuntungan Hilirisasi Nikel
Kemudian, di Maluku Utara ada peningkatan serapan tenaga keeja dari 500 orang menjadi 45.600 orang setelah hilirisasi.
"Kemudian kalau kita liat ini untuk seluruh produk turunan nikel, tidak hanya besi saja. USD 1,1 miliar, itu hanya besi baja ini untuk seluruh produk turunan nikel. 2014 hanya USD 2,1 billion. Setelah hilirisasi jadi Rp 510 triliun, dari USD 2,1 billion. melompat jadi USD 33,8 billion," katanya.
"Berarti melompatnya berapa kali. Ini baru berapa turunan saja. Kalau nanti turunannya sudah berkembang, bapak ibu dan sdoara2 bisa membayangkan berapa angka yang akan muncul, dan ini baru nikel," imbuhnya.
Jokowi Semringah Apindo Bahas Stunting: Biasanya Ngomongin Cuan Terus
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku senang kalangan pengusaha kini berbicara mengenai pengentasan stunting di masyarakat. Padahal, biasanya kalangan pengusaha berbicara soal untung-rugi saja.
Hal ini menyusul adanya program penurunan stunting yang jadi perhatian Pengurus DPN Apindo 2023-2028 yang dipimpin Shinta Widjaja Kamdani.
"Biasanya kalau kita bicara di Apindo itu bicaranya selalu untung rugi, profitnya berapa, cuannya berapa tapi sore hari ini saya senang Apindo bicara mengenai stunting," ujarnya dalam sambutannya di Pengukuhan Pengurus Apindo, di Jakarta, Senin (31/7/2023).
Jokowi turut menyinggung asosiasi pengusaha lainnya. Diketahui, ada Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) yang juga menghadiri acara tersebut.
Jokowi meminta keduanya ikut langkah Apindo dalam mengejar target penurunan stunting di Indonesia. RI 1 memegang data ada tren penurunan yang cukup baik dari sisi stunting. Pada 2015, angka stunting tercatat 37 persen, turun di 2022 menjadi 22 persen.
"Dan saya harapkan nanti Kadin (dan) Hipmi juga ikut. Ikut bekerja dalam penanganan stunting karena memang di 2015 angka kita memang sangat tinggi sekali, saat itu 37 persen anak-anak kita pada posisi mengalami stunting, 37 persen. Akhir tahun 2022 lalu turun jadi 22 persen, target kita nanti di 2024 sudah menjadi 14 persen," bebernya.
